Pemerintah Guyur Paket Stimulus 8+4+5, Dampaknya ke Ekonomi Diuji

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menggelontorkan sejumlah paket ekonomi dengan sasaran utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, minimnya anggaran yang digelontorkan melalui paket stimulus itu dinilai belum mampu mengungkit ekonomi secara signifikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan paket ekonomi yang digelontorkan pemerintah hingga akhir tahun 2025 dan beberapa tahun mendatang ditujukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

”Kita berharap kalau yang di triwulan I (2026) bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dua itu yang menjadi perhatian pemerintah,” katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Sebelumnya, Airlangga memaparkan, pemerintah akan menggelontorkan sejumlah paket ekonomi 2025 yang terdiri dari 8 program akselerasi program yang dijalankan pada 2025, 4 program yang akan dilanjutkan pada 2026, serta 5 program penyerapan tenaga kerja, yang disebut ”Program 8+4+5”.

Anggaran delapan program akselerasi program hingga akhir 2025 itu mencapai Rp 16,23 triliun. Beberapa program tersebut, antara lain, adalah program magang lulusan perguruan tinggi, dan perluasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata.

Kemudian, pemerintah juga berencana melanjutkan beberapa insentif pajak pada 2026, seperti pemanfaatan dan penyesuaian PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata dan pekerja di industri padat karya.

Selain itu, terdapat juga lima program yang difokuskan untuk penyerapan tenaga kerja, meliputi operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, replanting di Perkebunan Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, Revitalisasi Tambak Pantura, serta Modernisasi Kapal Nelayan.

Segera, kan, ini akan disiapkan sampai 2029. Jadi, tidak diperpanjang setiap tahun, tapi sampai 2029 final.

Airlangga menjelaskan, pemerintah segera menyiapkan regulasi, terutama terkait program insentif yang akan diperpanjang hingga 2029. Salah satunya, insentif pemanfaatan dan penyesuaian PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM.

”Segera, kan, ini akan disiapkan sampai 2029. Jadi, tidak diperpanjang setiap tahun, tapi sampai 2029 final. Tentu kita harus mendorong fasilitas untuk UMKM. Jadi, kita ingin dorong UMKM supaya bisa tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, paket akselerasi yang digelontorkan pemerintah senilai Rp 16,23 triliun ini tergolong kecil terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun, paket ekonomi itu dapat dirasakan pada triwulan IV-2025. Ini mempertimbangkan sebagian besar komponennya yang langsung menyentuh konsumsi rumah tangga melalui bantuan pangan dan diskon PPh 21, pasar kerja melalui serapan tenaga kerja padat karya, serta biaya modal perumahan dan UMKM yang sedikit turun.

Secara keseluruhan, paket ekonomi yang diberikan selaras dengan strategi pemerintah untuk menjaga daya beli dan menurunkan pengangguran yang menjadi sasaran utama kebijakan 2026.

”Jika realisasinya tinggi dan tepat sasaran, kontribusi ke pertumbuhan hingga akhir 2025 kemungkinan berada di kisaran 0,05–0,15 persen poin,” kata Josua saat dihubungi dari Jakarta.

Perkiraan tersebut berkaca dari pengalaman sebelumnya ketika pemerintah dua kali menggelontorkan dua kali stimulus pada Januari dan Juni 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi nasional saat itu tetap diproyeksikan 4,7-5 persen pada 2025.

Josua mengatakan, tambahan paket berskala puluhan triliun pada umumnya hanya akan menaikkan laju secara terbatas, bukan mengubah arah pertumbuhan secara drastis. Bantuan pangan dan diskon PPh untuk pekerja pariwisata serta padat karya akan paling cepat menetes ke konsumsi dan pendapatan rumah tangga.

Pada saat yang sama, perlu diingat bahwa paket berbasis realokasi cenderung menghasilkan efek bersih kecil terhadap PDB, bila tidak menambah belanja total. Ini seperti simulasi program Makan Bergizi Gratis yang efek agregatnya terhadap PDB relatif kecil, sekalipun bermanfaat menata ulang struktur permintaan.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperjelas target penerima dengan data yang mutakhir, agar realisasi kebijakan tersebut dapat menyasar kelompok pekerja, UMKM dan masyarakat yang rentan. Ini sejalan juga dengan upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi data dan meningkatkan akurasi sasaran.

Keberhasilan paket Rp 16,23 triliun ini lebih ditentukan oleh kualitas implementasi di lapangan terkait dengan kecepatan penyaluran, koordinasi lintas kementerian dan daerah, dan minimnya kebocoran.

Ia mengatakan, program padat karya, perlindungan kelompok kelas menengah yang tidak masuk skema bantuan, serta komunikasi kebijakan yang empatik dan konsisten, terbukti penting untuk memulihkan kepercayaan dan memperlancar serapan anggaran.

Di sisi lain, tahapan kebijakan yang memerlukan belanja besar atau intervensi regulasi perlu mengikuti siklus kebijakan yang benar, yakni uji coba, evaluasi, dan penyesuaian sebelum perluasan, agar tidak menimbulkan dampak ikutan yang tidak diinginkan.

Keberhasilan paket Rp 16,23 triliun, ujarnya, lebih ditentukan oleh kualitas implementasi di lapangan terkait dengan kecepatan penyaluran, koordinasi lintas kementerian dan daerah, dan minimnya kebocoran.

”Jika tiga hal itu tercapai, paket bisa memberi dorongan tipis, tetapi berarti pada konsumsi triwulan IV dan menyiapkan landasan yang lebih baik memasuki 2026,” kata Josua.

Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menambahkan, insentif yang diberikan oleh pemerintah relatif sudah lengkap. Namun, beberapa program yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja perlu diperbanyak.

”Dari 8 insentif tersebut, program seperti padat karya tunai dan program perkotaan untuk peningkatan kualitas permukiman serta penyediaan tempat gig economy idealnya diperbanyak, karena ini tidak bersifat konsumtif semata. Keduanya menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas ekonomi,” ujarnya.

Di sisi lain, terdapat pula satu program yang banyak ditunggu masyarakat, yang dinilai efektif dan dipastikan dapat tepat sasaran, yakni diskon tarif listrik untuk kapasitas hingga 1.300 VA. Insentif seperti ini diharapkan dapat dimasukkan pada paket stimulus ekonomi mendatang.

Lebih lanjut, Wijayanto menilai anggaran sebesar Rp 16 triliun untuk paket ekonomi relatif memberikan daya dorong yang terbatas bagi perekonomian. Artinya, dampak bagi pertumbuhan ekonomi pun juga relatif terbatas.