Pemerintah Jaga Target Pertumbuhan di Tengah Gejolak Sosial Politik

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga agar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5–5,2 persen tetap tercapai pada 2025. Upaya ini dilakukan di tengah dinamika sosial politik yang jika tidak diantisipasi dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku pasar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia sejauh ini masih solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 secara tahunan tercatat 5,12 persen, inflasi tetap terkendali di level 2,37 persen, dan nilai tukar rupiah relatif stabil pada Rp 16.490 per dollar AS. Aktivitas manufaktur juga menunjukkan tanda pemulihan dengan indeks PMI naik ke level ekspansif 51,5.

”Pemerintah yakin dampak dinamika sosial politik bersifat jangka pendek. Target pertumbuhan ekonomi tetap bisa dicapai dengan dukungan investasi, konsumsi domestik, dan stimulus fiskal,” ujar Airlangga saat membuka perdagangan pasar modal di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Dalam beberapa hari terakhir, demonstrasi, unjuk rasa, dan aksi massa di sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi harian serta menekan sentimen di pasar keuangan dan pasar modal. Atas kondisi tersebut, Airlangga mengatakan, pemerintah perlu memberikan respons kebijakan untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan normal.

Untuk menopang konsumsi masyarakat, pemerintah melanjutkan sejumlah program, di antaranya, diskon belanja ritel, program Makan Bergizi Gratis, serta stimulus perumahan melalui keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan peningkatan fasilitas kredit pemilikan rumah. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program kredit investasi padat karya yang menyasar industri tekstil, furnitur, serta makanan dan minuman.

Sementara dari sisi investasi, pemerintah menargetkan realisasi semester II-2025 bisa menembus lebih dari Rp 900 triliun. Belanja modal pemerintah pun akan dipacu dengan perkiraan realisasi pada triwulan III-2025 mencapai Rp 694 triliun. ”Kami berharap ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan,” kata Airlangga.

Gelombang unjuk rasa yang merebak pada pekan terakhir Agustus 2025 mencerminkan ketidakpuasan publik atas ketidakadilan kebijakan pemerintah.

Komunikasi intensif juga terus dilakukan pemerintah dengan emiten, anggota bursa, dan investor guna memastikan rencana investasi tidak terganggu oleh dinamika politik. Di saat yang sama, koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan diperkuat untuk menjaga stabilitas pasar.

”Terciptanya suasana damai dan kondusif di masyarakat akan sangat menentukan keberlanjutan pemulihan ekonomi,” kata Airlangga.

Dengan kondisi saat ini, pemerintah berharap stimulus yang tengah dipersiapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong investasi agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada jalurnya.

”Kami mengimbau para pengusaha dan pelaku pasar tetap optimistis. Pemerintah memiliki kapasitas dan komitmen menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, gelombang unjuk rasa yang merebak pada pekan terakhir Agustus 2025 mencerminkan ketidakpuasan publik atas ketidakadilan kebijakan pemerintah.

Tuntutan massa berkisar dari penolakan tunjangan DPR yang dinilai berlebihan, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga protes maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Faisal, gejolak sosial tersebut tak lepas dari kondisi perekonomian yang rapuh. Meski angka kemiskinan menurun menjadi 23,85 juta orang per Maret 2025, lebih dari 100 juta warga masih hidup di sekitar garis kemiskinan dengan pengeluaran kurang dari Rp 1 juta per kapita per bulan.

”Kondisi itu belum termasuk kelas menengah yang daya belinya juga menurun,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ”Indonesia di Persimpangan: Ketimpangan, Reformasi Fiskal, dan Masa Depan Ekonomi” yang berlangsung secara daring, Senin.

Faisal menambahkan, pelemahan juga terlihat dari pasar tenaga kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka menurun, tetapi pekerja informal tetap mendominasi hingga 60 persen angkatan kerja. Sementara itu, jumlah PHK meningkat tajam.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 43.500 pekerja terkena PHK sepanjang Januari–Juli 2025, naik 150 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Catatan Apindo bahkan lebih tinggi, yakni 73.992 orang pada Januari-April.

Di sisi lain, upah riil buruh stagnan. Pada Februari 2025, pertumbuhannya hanya 1,9 persen secara tahunan, bahkan terkontraksi 4,8 persen dibandingkan dengan Agustus 2024. Kondisi tersebut berdampak pada tabungan masyarakat.

”Pelebaran jurang ketimpangan semakin nyata. Bahkan, pinjaman konsumtif melalui peer-to-peer lending meningkat, menandakan tekanan pada rumah tangga,” kata Faisal.

Deflasi atau penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu tercatat mencapai 0,08 persen pada Agustus 2025 dibandingkan dengan Juli.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menambahkan, aksi demonstrasi belakangan ini tidak dipicu campur tangan asing, tetapi faktor domestik. ”Ini bukan masalah intervensi asing, tapi masalah perut,” ujarnya.

Menurut Esther, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, lemahnya perlindungan tenaga kerja, serta gelombang PHK memperbesar ketidakpuasan publik. Ia menyoroti jurang upah antara buruh dan anggota DPR. Rata-rata gaji buruh Rp 5 juta per bulan, sementara gaji resmi anggota DPR mencapai Rp 104 juta atau 20 kali lipat.

”Ketidakadilan kebijakan semakin menekan. Fasilitas DPR justru meningkat, sementara daya beli masyarakat melemah,” katanya.

Jika dibiarkan tanpa respons, lanjut Esther, gejolak sosial berpotensi mengganggu stabilitas politik dan menekan kinerja pasar keuangan. Pelemahan kelas menengah akibat stagnasi upah dan maraknya PHK juga akan langsung menghantam konsumsi domestik, motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, indikator harga terbaru menunjukkan adanya tekanan deflasi. Deflasi atau penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu tercatat mencapai 0,08 persen pada Agustus 2025 dibandingkan dengan Juli.

Kondisi ini biasanya mengindikasikan pelemahan permintaan masyarakat meski dalam jangka pendek dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga. BPS menyebut, penurunan harga terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan, deflasi tersebut menurunkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,6 pada Juli 2025 menjadi 108,51 pada Agustus 2025. ”Pada Agustus 2025 terjadi deflasi 0,08 persen secara bulanan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin.

Meski begitu, secara tahunan inflasi masih terjaga di level 2,31 persen, sedangkan inflasi tahun kalender, yakni Januari–Agustus 2025, tercatat 1,6 persen.

Menurut Pudji, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap deflasi bulan lalu, yakni 0,08 persen, seiring penurunan harga 0,29 persen.

Selain itu, sejumlah kelompok pengeluaran lain juga mengalami deflasi, antara lain pakaian dan alas kaki 0,1 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,06 persen; transportasi 0,19 persen; serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,04 persen.

Adapun kelompok yang masih mencatat inflasi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,18 persen; kesehatan 0,05 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya 0,09 persen; pendidikan 0,13 persen; serta penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,1 persen.