Pemerintah Jamin Harga BBM Bersubsidi Tak Naik hingga Lebaran

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjamin tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi hingga Idul Fitri 2026. Meskipun harga minyak mentah dunia tengah mengalami fluktuasi tajam akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, ketahanan APBN dinilai masih cukup kuat untuk menyerap beban kenaikan harga global.

”Saya dapat memastikan untuk menyangkut subsidi BBM sampai dengan hari raya, insya Allah tidak ada kenaikan apa-apa. Negara hadir untuk memastikan bahwa sekalipun ada kenaikan harga minyak mentah dunia, subsidi tetap sama,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Bahlil menuturkan, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi diambil setelah koordinasi antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan memberikan kepastian di tengah masyarakat yang tengah mempersiapkan kebutuhan hari raya.

Dinamika di Timur Tengah, diakuinya, memicu fluktuasi harga minyak mentah dunia yang sangat cepat. Harga sempat menembus angka di atas 100 dolar AS per barel meski kemudian melandai ke kisaran 80-90 dolar AS per barel. Kondisi ini secara otomatis akan menambah beban pada pos subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ya, kalau terus terjadi (kenaikan harga), pasti dampaknya di anggaran pemerintah akan menambah anggaran untuk subsidi. Namun, kita sedang memitigasi bahwa kita harus juga mencari sumber-sumber energi lain selain energi fosil, termasuk energi nabati,” tutur Bahlil.

Di tengah isu ketegangan geopolitik tersebut, Bahlil meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan aksi pembelian berlebih atau panic buying. Ia menegaskan bahwa ketersediaan BBM nasional saat ini dalam kondisi sangat aman.

Ketahanan stok BBM nasional yang berada di kisaran 21 hingga 25 hari merupakan kapasitas penyimpanan (storage) yang bersifat dinamis. Proses pengisian ulang dari kilang domestik dan impor terus berjalan setiap hari untuk menjaga ketersediaan di lapangan.

Ya, kalau terus terjadi (kenaikan harga), pasti dampaknya di anggaran pemerintah akan menambah anggaran untuk subsidi. Namun, kita sedang memitigasi bahwa kita harus juga mencari sumber-sumber energi lain selain energi fosil, termasuk energi nabati.

Selain itu, Bahlil menepis kekhawatiran terkait gangguan pasokan akibat konflik Timur Tengah. Ia menjelaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap wilayah tersebut hanya terbatas pada minyak mentah, bukan produk jadi.

”Apalagi di Timur Tengah itu kita cuma impor minyak mentahnya (crude), sementara minyak jadinya kita impor dari negara Asia Tenggara dan produksi dalam negeri. Jadi, harusnya tidak perlu sampai begitu (panic buying),” pungkas Bahlil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah tidak akan terburu-buru mengubah postur anggaran hanya karena fluktuasi harga harian. Apalagi, APBN didesain untuk jangka panjang dengan asumsi harga minyak rata-rata sebesar 70 dolar AS per barel selama setahun penuh.

”Kita masih aman, masih kuat. Ini, kan, baru beberapa hari naiknya, sementara kita subsidi setahun penuh. Jadi, belum cukup untuk mengubah anggaran kita, kita masih bisa absorb (serap),” katanya.

Purbaya menekankan pentingnya sikap hati-hati dalam mengelola fiskal. Pemerintah enggan bereaksi reaktif terhadap gerakan pasar yang memiliki cakrawala waktu pendek seperti pemain saham. Pemerintah baru akan mengambil tindakan jika tren kenaikan harga sudah terkonfirmasi stabil dalam hitungan minggu atau bulan.

”Menetapkan respons APBN itu lebih hati-hati dibanding merespons gerakan saham. Tidak bisa sekarang berubah, terus kita ubah (anggaran) lagi, capek kalau kerja berubah-ubah terus. Jadi, kita pastikan dulu gerakannya. Kalau sudah pasti, baru kita ajak semuanya (evaluasi),” tuturnya.

Selain harga minyak, Purbaya juga menyoroti pergerakan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp 17.000 per dolar AS. Ia meyakini, selama fondasi ekonomi nasional tetap kokoh dan jumlah uang di sistem mencukupi, pengendalian nilai tukar akan lebih mudah dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

”Selama fondasi ekonomi kita bagus, mengendalikan rupiah lebih gampang. Kerja sama yang enak antara pemerintah dan BI perlu untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kalau kompak, tidak terlalu sulit mengendalikan gejolak pasar dunia,” ucap Purbaya.