Pemerintah Mempercepat Pembangunan Reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengakselerasi transisi energi nasional menuju energi bersih dan ramah lingkungan. Dalam satu dekade ke depan, pemerintah cukup ambisius untuk meningkatkan bauran energi berbasis energi baru dan terbarukan atau EBT. Bahkan, pada tahun 2032 nanti, direncanakan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN telah beroperasi di Indonesia.

Pada Senin (26/5/2025), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2025-2034. Pada kurun waktu 10 tahun ke depan, direncanakan pemerintah akan menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Penambahan kapasitas ini hampir mendekati kapasitas terpasang pembangkit listrik saat ini yang sebesar 86,77 GW.

Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan suplai energi listrik sehingga konsumsi listrik masyarakat dapat terus bertambah. Berdasarkan data  Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2023 Kementerian ESDM, konsumsi energi final berbasis elektrifikasi relatif masih minim, yakni 15,85 persen. Mayoritas konsumsi energi final masyarakat Indonesia sebesar 78 persen masih berupa energi fosil yang berupa batubara, produk bahan bakar minyak (BBM) dan turunannya, serta gas alam.

Tingkat konsumsi elektrifikasi yang relatif masih minim itu membuat transisi energi akan menghadapi tantangan cukup berat. Apalagi, 67 persen pembangkit listrik nasional bersumber dari energi fosil, seperti batubara, solar (diesel), dan gas alam. Jadi, jalan untuk melakukan transisi energi nasional sangat terjal. Pasalnya, pemerintah harus menyediakan sumber energi listrik ramah lingkungan yang membutuhkan investasi besar. Selain itu, harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar pendapatan masyarakat meningkat dan serapan konsumsi energi listrik naik signifikan.

Oleh karena itu, elektrifikasi menjadi kunci penting dalam periode transisi energi karena energinya dapat didistribusikan secara efisien dengan sistem jaringan on grid. Jadi, dengan meningkatkan produksi energi listrik berbasis EBT, maka harapannya dampak buruk emisi karbon dari sektor energi dapat terus ditekan.

Pada RUPTL 2025-2034, dari rencana 69,5 GW pembangkit listrik yang akan ditambahkan, sebanyak 61 persen merupakan pembangkit listrik berbasis EBT. Rinciannya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 17,1 GW, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) 11,7 GW, pembangkit listrik tenaga angin atau bayu (PLTB) 7,2 GW, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan PLTN 0,5 GW.

Dari sejumlah rencana pengembangan EBT tersebut, penyediaan energi listrik dari PLTN merupakan salah satu hal yang terbilang revolusioner di Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini Indonesia belum pernah memiliki pengalaman mengoperasikan reaktor PLTN di dalam negeri. Jadi, rencana operasionalisasi PLTN pada tahun 2032 mendatang merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam masa transisi energi di Indonesia.

Rencana pengembangan PLTN dalam RUPTL 2025-2034 merupakan langkah akseleratif pemerintah dalam pengembangan energi baru tersebut. Skenario ini berbeda jauh dengan skema net zero emission (NZE) Indonesia 2060 yang telah direncanakan Kementerian ESDM. Dalam skenario karbon netral ini, direncanakan penyediaan energi listrik dari PLTN baru dioperasikan pada tahun 2048 atau menjelang tercapainya NZE dunia tahun 2050.

Dalam rencana jangka panjang, pemerintah merencanakan akan memiliki pembangkit listrik dari sumber EBT sebesar 587 GW pada tahun 2060 nanti. Khusus PLTN direncanakan akan memiliki total kapasitas pembangkit hingga 35 GW. Jumlah ini relatif kecil apabila dibandingkan jenis pembangkit listrik dari sumber EBT lain. Misalnya saja PLTS yang diperkirakan mencapai 361 GW, PLTA 83 GW, PLTB 39 GW, dan pembangkit bioenergi sebesar 37 GW. Kapasitas PLTN di masa depan sedikit lebih unggul dari PLTP yang direncanakan sebesar 18 GW dan pembangkit arus laut yang diperkirakan 13 GW.

Jika mengacu pada RUPTL 2025-2034, PLTN akan mulai commercial operation date (COD) pada tahun 2032. Hal itu menandakan bahwa pembangunan infrastruktur PLTN akan segera dilaksanakan dalam tempo dekat. Pasalnya, pembangunan reaktor PLTN membutuhkan persyaratan regulasi internasional yang sangat ketat.

Lembaga atom internasional, IAEA, akan memonitor jalannya pembangunan PLTN di Indonesia. Setiap tahapan, mulai dari uji tapak, perizinan, pembangunan infrastruktur, uji coba, hingga pengoperasian akan selalu dimonitor oleh IAEA untuk mendapatkan izin berlanjut ke tahap berikutnya.

Oleh karena itu, membangun reaktor PLTN memerlukan dukungan penuh dari pemerintah dan rezim yang berkuasa. Komitmen pemerintah untuk menyatakan ”go nuklir” merupakan tonggak penting untuk melanjutkan pengembangan PLTN berikutnya.

Tahapan selanjutnya setelah komitmen dari pemerintah adalah pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) yang terdiri atas beragam stakeholders. Lembaga NEPIO ini merupakan syarat internasional yang harus dipenuhi ketika sebuah negara akan mulai membangun reaktor PLTN.

Hingga saat ini, regulasi terkait NEPIO belum disahkan oleh presiden. Namun, tidak tertutup kemungkinan regulasi pembentukan badan  itu akan segera disahkan ketika pembangunan PLTN akan segera dilakukan dalam tempo dekat.

Apabila nanti PLTN jadi terealisasi di Indonesia, harapannya hal itu akan turut serta mengakselerasi transisi energi dan mereduksi emisi karbon secara signifikan. Menurut laporan World Nuclear Association, PLTN memiliki tingkat emisi karbon terendah di dunia seperti halnya PLTB. Kedua jenis pembangkit ini hanya menghasilkan emisi karbon 11-12 gram CO2 untuk setiap kilowatt jam (kWh) listrik yang diproduksi.

Jumlah itu sangat timpang jika dibandingkan PLT gas alam yang sebesar 490 gram/kWh ataupun PLTU batubara yang menghasilkan sekitar 820 gram CO2/kWh. PLTN merupakan salah satu pembangkit listrik beremisi karbon terkecil di dunia.

Untuk merealisasikan RUPTL 2025-2034, pemerintah memperkirakan membutuhkan investasi Rp 2.967 triliun. Investasi itu terbagi dalam dua periode, yakni pada kurun 2025-2029 sebesar Rp 1.173 triliun dan rentang 2030-2034 sebesar Rp 1.793,48 triliun.

Kedua tahapan investasi itu memerlukan dukungan optimal dari pihak investor swasta. Pada periode lima tahun pertama, diperkirakan dibutuh dukungan 38 persen atau senilai Rp 439 triliun. Tahap lima tahun berikutnya, dukungan pihak swasta atau IPP (independent power producer) kian masif lagi hingga 63 persen atau senilai Rp 1.126 triliun.

Khusus untuk PLTN, pemerintah pada tahap perdana nanti hanya akan memproduksi pembangkit nuklir berkapasitas relatif kecil, yakni 500 megawatt (MW) atau 0,5 GW. PLTN direncanakan akan dibangun di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Apabila terbagi secara rata, kemungkinan setiap reaktor PLTN itu berkapasitas kurang dari 300 MW.

Meskipun kapasitas PLTN kecil, investasinya tidaklah murah. Berdasarkan data ”Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector” International Energy Agency (IEA), biaya investasi PLTN itu termasuk yang paling mahal dibandingkan jenis pembangkit lain. Misalnya saja, berdasarkan harga investasi teknologi Eropa, pembangunan infrastruktur PLTN pada tahun 2030 nanti membutuhkan biaya sekitar 5.100 dollar AS/kWh pembangkit.

Jumlah nominal itu terpaut cukup jauh dengan biaya investasi pembangkit lain, seperti PLTU batubara yang sekitar 2.000 dollar AS/kWh, PLT gas senilai 1.000 dollar AS/kWh, PLTS yang hanya 460 dollar AS/kWh; ataupun PLTB yang berkisar 1.400 dollar AS-2.000 dollar AS/kWh.

Perkiraan biaya itu menunjukkan bahwa investasi pengembangan reaktor nuklir akan memakan biaya sangat banyak. Dengan perkiraan reaktor PLTN berkapasitas 500 MW yang akan dibangun di Indonesia, maka setidaknya pemerintah ataupun IPP harus menyediakan alokasi anggaran sekitar Rp 40 triliun.

Konsekuensi anggaran besar itu sebanding dengan kapasitas faktor yang dihasilkan PLTN, yakni paling besar di antara pembangkit listrik lain. Kapasitas faktor PLTN berkisar 70-90 persen. Ini berbeda dengan pembangkit lain yang rata-rata berkapasitas faktor kurang dari 60 persen.

Tentu untuk mendanai investasi yang besar itu tidaklah mudah. Perlu kepastian pembelian produk listrik dari pemerintah (PT PLN) serta subsidi harga yang harus ditanggung pemerintah agar biayanya terjangkau oleh konsumen. Selain itu, pemerintah juga harus selektif memilih vendor teknologi PLTN agar memperoleh biaya yang relatif murah, tetapi dengan tingkat keselamatan yang tinggi.

Setidaknya, teknologi PLTN yang dikembangkan di China dan India jauh lebih murah daripada yang beroperasi di Eropa ataupun Amerika Serikat. Di kedua negara kawasan Asia itu, biaya investasi reaktor PLTN-nya sekitar 2.800 dollar AS. Namun, dalam pengembangan reaktor PLTN, murah saja tidaklah cukup. Ada faktor lain yang memengaruhinya, yakni geopolitik global. Tinggal bagaimana Pemerintah Indonesia akan memilih haluan geopolitiknya. (LITBANG KOMPAS)