Pemerintah Pastikan RI Terhindar dari Ancaman Tambahan Tarif 10 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan Indonesia tidak akan terkena tarif tambahan 10 persen seperti yang diancamkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk negara-negara anggota BRICS. Saat ini, negosiasi intensif terus dilakukan untuk meredam dampak tarif impor 32 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia tetap berupaya menyelesaikan perundingan dengan otoritas AS agar skema tarif yang memberatkan dapat dihindari.

Dalam pertemuan terbaru dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, pemerintah menyampaikan proposal negosiasi yang kini masih dibahas secara detail.

”Tambahan tarif 10 persen tidak ada. Saat ini prosesnya masih dalam tahap penyesuaian proposal, diharapkan final dalam tiga minggu ke depan,” ujar Airlangga dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Brussels, Belgia, Minggu (13/7/2025).

Pemerintah AS, lanjut Airlangga, telah sepakat untuk menelaah lebih lanjut usulan Indonesia dan memberi jeda waktu (pause) agar perundingan dapat dirampungkan sebelum kebijakan tarif diberlakukan.

Delegasi Indonesia pun menargetkan penyesuaian akhir atas proposal dagang selesai tepat waktu agar mendapatkan hasil negosiasi yang saling menguntungkan.

”Secretary Lutnick dan Ambassador Greer menyampaikan sudah sejalan dengan apa yang dinegosiasikan Indonesia. Sekarang tinggal finalisasi detailnya,” kata Airlangga.

Negosiasi tarif ini menjadi salah satu upaya pemerintah menekan risiko tambahan beban perdagangan. Pemerintah berharap kesepakatan yang dicapai bisa memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga daya saing ekspor Indonesia ke AS.

Sayangnya, Airlangga tidak memerinci lebih lanjut apa saja yang ditawarkan Indonesia dalam proposal guna menurunkan tarif 32 persen. Namun, sebagaimana disebutkan Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Indonesia menargetkan tarif setara dengan atau lebih rendah dari negara-negara ASEAN.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menjelaskan, meski ekspor Indonesia ke AS hanya menyumbang sekitar 9,9 persen dari total ekspor nasional atau 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB), kontribusinya terhadap surplus perdagangan cukup besar.

”Surplus perdagangan Indonesia dengan AS mewakili 45 persen dari total surplus neraca perdagangan kita. Kalau negara pesaing seperti China, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan India mendapat tarif lebih rendah, ekspor kita ke AS bisa terpengaruh,” ujar Wijayanto saat dihubungi pada Senin (14/7/2025).

Ia memproyeksikan, penurunan ekspor akan berdampak pada pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit) dan berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Kondisi ini, lanjut dia, dapat mempersulit upaya pemerintah untuk menerbitkan surat utang baru.

”Kalau defisit melebar dan rupiah tertekan, menerbitkan surat utang akan semakin menantang. Pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengelola utang,” katanya.

Wijayanto menekankan, pemerintah perlu memfokuskan langkah pada tiga hal utama. Pertama, memperluas kerja sama perdagangan dengan berbagai mitra melalui jalur BRICS, EU-CEPA, ASEAN, kerja sama Selatan-Selatan, maupun platform lain. 

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga diharapkan tetap berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat untuk menarik investasi dengan menuntaskan masalah biaya ekonomi tinggi dan inefisiensi.

”Optimalisasi APBN juga harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat. Proyek-proyek menara gading sebaiknya ditunda atau dikaji ulang,” ujar Wijayanto.

Sementara itu, Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Habib menilai, pemerintah dapat memanfaatkan aspek kebijakan luar negeri sebagai bagian dari strategi negosiasi tarif dengan Amerika Serikat.

Ia mencontohkan, sejumlah isu non-ekonomi, seperti pengendalian imigrasi, pemberantasan peredaran narkotika jenis fentanyl, hingga posisi Indonesia terhadap kebijakan anti-Amerika di kawasan, bisa menjadi pintu masuk dalam merumuskan tawaran kerja sama dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Menurut Habib, pendekatan ini dapat membuka ruang kompromi, asalkan tetap mengedepankan kepentingan nasional. ”Yang paling diperhatikan Trump tentu konstituennya sendiri. Jadi, kita harus jeli membaca apa yang bisa dijadikan bahan tawar yang relevan di mata publik pendukungnya,” ujar Habib.