Pemerintah Siapkan Penawaran Kedua Jelang Tenggat Negosiasi Tarif Trump

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang batas akhir negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat pada 8-9 Juli 2025, Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah antisipasi. Skema penawaran kedua disiapkan sebagai ”senjata pamungkas” untuk menghindari beban tarif retaliasi sebesar 32 persen. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan di dalam negeri untuk merumuskan langkah strategis menghadapi kebijakan tarif resiprokal dari AS. 

Di sisi lain, lanjut dia, tim negosiasi Indonesia bersiaga dengan terus memantau perkembangan pembahasan di tingkat pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Komunikasi juga terus dijalin dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR), dan sejumlah lembaga pemangku kepentingan ekonomi AS lainnya.

”Indonesia punya second offer (penawaran kedua) dan ini sudah diterima AS. Kita juga sudah berbicara dengan USTR, Secretary of Commerce, dan Secretary of Treasury,” ujar Airlangga di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Ia menambahkan, tim negosiasi akan tetap berada di Washington DC hingga tenggat berakhir, guna memastikan setiap perubahan atau permintaan klarifikasi dari pihak AS bisa segera direspons. ”Kalau ada perubahan atau detail lain, kita bisa langsung tindak lanjuti,” katanya.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah juga menawarkan peluang investasi bersama di sektor mineral kritis. Detail proyek belum dapat dibuka ke publik karena terikat kesepakatan kerahasiaan (non disclosure agreement/NDA) dengan pihak AS.

“Kita sudah banyak menawarkan penguatan kerja sama di bidang mineral kritis, energi, hingga agrikultur. Proyek spesifiknya nanti, karena ada NDA,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, menanggapi ultimatum Pemerintah China yang menolak kerja sama negara lain dengan AS jika berisiko mengorbankan kepentingan mereka, Airlangga menegaskan negosiasi Indonesia dengan AS sepenuhnya bersifat bilateral. Ia memastikan kesepakatan tersebut tidak akan merugikan negara lain, termasuk China.

“Tidak ada yang dirugikan karena negosiasi kita sifatnya bilateral. Jadi tidak mencatut negara lain,” ujarnya.

Ia berharap skema penawaran kedua dapat menjadi jalan tengah untuk meredam dampak tarif tinggi sekaligus menjaga kinerja ekspor Indonesia ke pasar AS tetap stabil hingga keputusan final dicapai pada Juli mendatang.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menilai kebijakan tarif dagang yang diterapkan Presiden Trump justru memberikan tekanan eksternal yang mendorong percepatan reformasi kebijakan ekonomi di dalam negeri.

“Trump effect ini juga berpengaruh positif terhadap kepentingan kita untuk melakukan reform. Ini semacam external pressure yang mendorong kita melakukan berbagai macam reformasi, baik trade maupun fiscal reform,” ujar Anggito.

Pemerintah, lanjutnya, telah mengambil langkah konkret untuk memperkuat ketahanan fiskal melalui perbaikan belanja publik dan peningkatan investasi di sektor hilirisasi. “Kita membuat belanja publik lebih efisien dan fokus, serta memperkuat investasi, termasuk hilirisasi yang diperluas,” jelasnya.

Ia optimistis dampak positif dari reformasi tersebut akan mulai terasa pada 2026, terutama jika kondisi ekonomi global kembali stabil. “Kalau ekonomi global sudah lebih stabil, kita seharusnya bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan saat ini,” kata Anggito.

Berdasarkan catatan Kompas, kinerja ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada April 2025 masih tumbuh signifikan, meski di tengah penetapan tarif dasar impor sebesar 10 persen oleh Pemerintah AS sejak awal April lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor nonmigas ke AS pada April mencapai 2,08 miliar dollar AS, tumbuh 18,43 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, impor nonmigas dari AS juga meningkat 13,65 persen menjadi 770,7 juta dollar AS. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia terhadap AS surplus sebesar 1,3 miliar dollar AS.

Kepala Departemen Riset Industri dan Daerah Kantor Ekonom Bank Mandiri Dendi Ramdani menilai pertumbuhan ekspor tersebut menunjukkan importir AS memanfaatkan masa negosiasi untuk menunda pengenaan tarif penuh.

Meski demikian, Dendi mengingatkan potensi pergeseran permintaan ke negara lain dengan tarif lebih rendah tetap perlu diantisipasi bila negosiasi gagal menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

”Banyak pelaku industri dan importir AS sebenarnya menolak tarif baru ini karena akan menambah beban biaya produksi dan konsumsi di sana,” kata Dendi.