Harga BBM Subsidi Tetap, tetapi Pemerintah Batasi Volume Pembelian

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di tengah gejolak harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan pembatasan volume pembelian BBM untuk sebagian jenis kendaraan sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.

Kebijakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers terkait Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Global Terkini secara daring, Selasa (31/3/2026).

Konferensi dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, dan dimoderatori Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan mengubah harga subsidi dan penugasan untuk BBM, baik bensin maupun solar, meski dinamika harga minyak dunia masih berlangsung. Saat ini, harga bensin Pertalite (RON 90) dijual Rp 10.000 per liter dan solar subsidi (biosolar) tetap Rp 6.800 per liter.

Sementara itu, harga minyak mentah seperti WTI dan Brent dalam beberapa waktu terakhir bertengger di atas 100 dolar AS per barel. Selama sebulan terakhir telah naik hampir 50 persen dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu.

”Pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang,” kata Bahlil.

Kebijakan ini, menurut dia, merupakan komitmen Presiden untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan eksternal, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi.

Adapun untuk BBM nonsubsidi, Bahlil mengatakan pemerintah masih melakukan pembahasan dengan Pertamina dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) swasta. Hingga konferensi pers berlangsung, harga BBM nonsubsidi juga disebut belum berubah.

”Untuk BBM nonsubsidi sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU-SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah akan terlebih dahulu melihat perkembangan harga minyak global sebelum memutuskan apakah penyesuaian harga BBM nonsubsidi diperlukan.

Bahlil juga menyampaikan kebijakan pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per kendaraan per hari. Namun, ia menekankan, pembatasan tersebut tidak berlaku untuk kendaraan angkutan umum, bus, maupun kendaraan logistik dan truk yang secara operasional membutuhkan volume BBM lebih besar.

”Yang untuk 50 liter tadi, yang untuk per mobil itu tidak berlaku untuk angkutan truk-truk atau angkutan umum, bus. Itu pasti lebih dari itu,” kata Bahlil.

Di tengah kekhawatiran pasar terhadap gangguan suplai akibat konflik di Timur Tengah, Bahlil juga memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman. Ia menyebut cadangan BBM nasional, baik untuk solar, bensin, avtur, gas, maupun LPG, berada di atas standar minimum nasional. ”Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi risiko gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah, pemerintah disebut telah menyiapkan sumber impor alternatif, khususnya untuk LPG. Bahlil menjelaskan, porsi LPG Indonesia yang selama ini berasal dari Timur Tengah sekitar 20 persen dari total kebutuhan nasional.

Ketika ketegangan geopolitik meningkat, pemerintah atas arahan Presiden langsung mencari sumber pasokan pengganti dari kawasan lain. Pemerintah mendorong diversifikasi sumber pasokan LPG dari negara-negara non-Timur Tengah, terutama dari Amerika Serikat. ”Alhamdulillah sudah dapat,” kata Bahlil.

Di sisi lain, beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan disebut mulai memperkuat ketahanan energi domestik. Kilang itu, menurut Bahlil, menambah kapasitas produksi nasional untuk bensin dan solar sehingga mengurangi tekanan impor.

Airlangga Hartarto pada kesempatan sama menyampaikan, pengurangan impor minyak mentah akan dilakukan dengan mulai menerapkan mandatori biodiesel B50 pada 1 Juli 2026. Implementasi produksi solar dengan campuran bahan baku nabati dari minyak kelapa sawit yang dinaikkan menjadi 50 persen ini diperkirakan dapat menekan konsumsi BBM berbasis fosil hingga 4 juta kiloliter dalam setahun.

”Dalam enam bulan saja sudah ada penghematan dari fosil dan juga penghematan subsidi biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp 48 triliun,” kata Airlangga.

Secara meluas, pemerintah juga menyiapkan kebijakan penghematan energi untuk memitigasi tekanan harga dan pasokan energi global. Langkah yang dimbil pemerintah di antaranya kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, pengurangan perjalanan dinas, serta dorongan penggunaan transportasi publik.

Menurut Airlangga, kebijakan WFH yang mulai berlaku pada 1 April 2026 itu berpotensi menghemat Rp 6,2 triliun dari sisi kompensasi BBM. Adapun potensi penghematan belanja BBM masyarakat diperkirakan mencapai Rp 59 triliun.

Menanggapi kebijakan ini, Senior Policy Advisor International Institute for Sustainable Development (IISD) Anissa Suharsono dalam keterangannya kepada Kompas, menilai bahwa keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi memang bisa meredam tekanan politik dan sosial.

Namun, hal itu hanya untuk jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar masalah fiskalnya. Selama harga BBM subsidi tetap ditekan di bawah harga pasar global, APBN akan terus rentan terhadap gejolak harga minyak dunia.

”Dengan besarnya subsidi energi yang sudah hampir menyamai total defisit APBN, kebijakan ini sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Semakin lama harga BBM subsidi ditahan tidak naik, semakin berat penyesuaian yang harus dihadapi nantinya,” tutur Anissa.

Pemerintah, menurut dia, perlu membuat peta jalan yang jelas tentang kapan dan bagaimana harga BBM subsidi akan disesuaikan. Kemudian, pemerintah harus memikirkan bagaimana bantuan akan dibuat lebih tepat sasaran untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan menghindari kenaikan harga yang lebih tinggi di kemudian hari.

”Komunikasi yang transparan dan rencana yang kredibel merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari koreksi harga yang lebih drastis ke depannya,” ujarnya.

PT Pertamina Patra Niaga dalam keterangan resminya memastikan mereka akan terus menjaga keandalan distribusi energi nasional, dengan memperhatikan dinamika kebutuhan energi masyarakat serta perkembangan kondisi geopolitik global yang turut memengaruhi sektor energi.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo mengatakan, dinamika geopolitik global, termasuk perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah, turut menjadi perhatian dalam menjaga kelancaran pasokan energi yang terus meningkat.

”Pertamina Patra Niaga terus mengupayakan ketersediaan energi tetap terjaga melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, termasuk optimalisasi distribusi serta diversifikasi sumber pasokan untuk menjaga keberlanjutan suplai energi di berbagai wilayah,” katanya dalam keterangan pers, Selasa (31/3/2026).

Ia mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga keandalan pasokan energi nasional di tengah dinamika yang ada.

”Kami juga terus memonitor perkembangan situasi global secara intensif dan memastikan seluruh sistem distribusi energi, termasuk dukungan armada logistik dan infrastruktur distribusi, tetap beroperasi secara optimal,” ujar Ega.

Untuk mendukung kelancaran distribusi energi tersebut, Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan peran armada kapal yang menjadi penghubung berbagai titik distribusi energi domestik, mulai dari kilang, terminal, hingga titik suplai strategis di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan 345 kapal, baik milik sendiri maupun kapal sewa, yang menjadi tulang punggung distribusi energi nasional lintas wilayah.

Armada kapal ini berperan penting dalam mendukung penyaluran berbagai produk energi, mulai dari BBM, LPG, Avtur, hingga produk energi lainnya, sehingga distribusi dapat menjangkau berbagai wilayah secara aman dan tepat waktu, dari wilayah timur hingga barat Nusantara.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika yang berkembang.