Pemerintah Upayakan Biaya Haji 2025 Turun

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengupayakan agar biaya yang dibayarkan oleh anggota jemaah haji di tahun depan bisa diturunkan. Penurunan itu dipastikan tidak sampai mengganggu kualitas penyelenggaraan haji.

Penurunan ongkos haji itu dibahas dalam rapat tertutup antara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang juga pengawas penyelenggaraan ibadah haji 2025, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menag Muhammad Syafi’i serta Penasihat Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Nasaruddin, seusai rapat, mengatakan, banyak hal yang dibahas. ”Kira-kira apa yang bisa membuat jemaah haji kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah. Tapi, murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Jadi, tetap ada efisiensi, tapi juga tidak mengurangi kualitas,” tuturnya.

Nasaruddin mencontohkan, efisiensi melalui biaya penerbangan murah, tak berarti jemaah haji akan menggunakan pesawat tua. Selain itu, dibahas pula kemungkinan untuk memperpendek masa perjalanan ibadah haji ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

Namun, banyak hal terkait dengan efisiensi ini akan dibahas lebih lanjut dengan otoritas Arab Saudi. ”Ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga, tidak bisa kita memutuskan sepihak,” ujarnya.

Dengan efisiensi di berbagai elemen penyelenggaraan haji itu, Syafi’i memastikan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah akan turun. ”Yang pasti lebih murah,” ujarnya.

Pembahasan mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) akan dilakukan bersama DPR pada 30 Desember. Saat ini, DPR masih dalam masa reses. Namun, Komisi VIII DPR menjadwalkan rapat untuk membahas persiapan penyelenggaraan haji 2025 dan membentuk panitia kerja (panja). Setelah pembentukan panja, barulah rapat panja dan diputuskan berapa BPIH.

”Tapi hampir kita pastikan, ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu enggak bisa disebut sekarang. Karena, harus ada kesepakatan di panja,” kata Syafi’i.

Menurut Nasaruddin, pemerintah memiliki semangat BPIH bisa lebih murah dan terjangkau masyarakat. Karena itu, efisiensi dilakukan. Pembersihan pada hal-hal yang dinilai menyimpang dan bisa menurunkan harga akan dikerjakan. Namun, berapa persen penurunan bisa diterapkan, hal ini baru bisa ditetapkan bersama DPR.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto, seperti disampaikan Muhadjir, mendorong supaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 lebih baik. Nasaruddin juga mengatakan, Presiden menginginkan penyelenggaraan ibadah haji harus lebih tertib dan efisien.

Selain itu, Menteri Agama masih akan menjadi penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji 2025 sembari menyiapkan transisi ke Badan Penyelenggara Haji (BPH).

BPH yang terpisah dari Kemenag akan sepenuhnya bertugas mulai 2026. Adapun Kemenag akan menjadi regulator penyelenggaraan ibadah haji.

Kepala BPH Moch Irfan Yusuf, 22 Oktober lalu, mengatakan, BPH akan mandiri sebagai penyelenggara haji mulai 2026.

Presiden Prabowo juga berharap, di masa datang, Indonesia memiliki perkampungan haji di Tanah Suci. Perkampungan ini bisa digunakan ketika masa ibadah haji ataupun dimanfaatkan oleh jemaah umrah asal Indonesia. Adanya perkampungan haji Indonesia pun dinilai akan sangat menghemat biaya.

Namun, menurut Nasaruddin, perkampungan haji masih akan dibahas seusai penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Terkait dengan kuota, sejauh ini kuota jemaah haji Indonesia masih sama seperti tahun lalu. Menurut Nasaruddin, perhatian pemerintah saat ini lebih pada penyelenggaraan yang lebih tertib dan berkualitas. Namun, kemungkinan penambahan kuota tidak tertutup sebab Pemerintah Indonesia akan bertemu dengan Menteri Arab Saudi pada 13 Januari mendatang.