Pemerintahan Iran, Teokrasi Bertabur Elemen Demokrasi

Sejarah terbentuknya pemerintahan Republik Islam Iran dimulai pascarevolusi 1979, yakni ketika era kekuasaan monarki Shah dicabut dan digantikan oleh sistem pemerintahan yang menempatkan ulama di pusat pemerintahan.

Merujuk konstitusi Republik Islam Iran, posisi supreme leader atau pemimpin tertinggi Iran adalah jabatan tertinggi negara yang dipilih melalui assembly of experts, sebuah badan legislasi yang semua anggotanya adalah ulama yang terpilih melalui pemilihan umum.

Jabatan supreme leader memegang kendali penuh atau garis kebijakan negara, termasuk politik luar negeri, keamanan nasional, angkatan bersenjata, dan lembaga-lembaga negara.

Hal ini agak berbeda dengan sistem presidensial murni yang diterapkan di Amerika Serikat. Kepemimpinan supreme leader memiliki struktur campuran.

Selain supreme leader yang memegang otoritas tertinggi dalam urusan politik, agama, hingga militer, termasuk menetapkan kebijakan strategis negara, Iran juga memiliki seorang presiden yang memimpin republik.

Presiden ini dipilih melalui pemilihan umum secara langsung setiap empat tahun sekali. Presiden Iran bertanggung jawab atas pemerintahan harian negara, termasuk urusan ekonomi dan administrasi, tetapi tetap dibatasi oleh kewenangan supreme leader.

Sementara itu, di sisi lain, Iran juga memiliki lembaga legislatif, yakni Islamic Consultative Assembly. Lembaga ini merupakan badan legislatif yang anggotanya dipilih oleh rakyat, tetapi kandidatnya diseleksi terlebih dahulu oleh sebuah lembaga bernama Guardian Council.

Selain menyaring para kandidat anggota parlemen, lembaga penyeleksi juga berwenang menyaring undang-undang dari parlemen. Satu lagi lembaga negara yang disinggung sebelumnya ialah assembly of experts yang memiliki kewenangan untuk memilih dan mengawasi supreme leader.

Dari sejumlah lembaga negara di atas, tampak pemerintahan di Iran lebih mencerminkan apa yang disebut sebagai sistem wilayat al-faqih atau kepemimpinan ulama. Sistem ini menempatkan hukum Islam sebagai prinsip utama negara dan pemimpin religius sebagai pengatur tertinggi kehidupan negara dan bangsa.

Lalu bagaimana sejarah perjalanannya sehingga Iran bisa menjalankan model pemerintahan yang menggabungkan aspek teokrasi dengan demokrasi elektoral?

Sejumlah literatur merekam Republik Islam Iran lahir setelah revolusi Islam dan pembentukan negara republik pada 1979. Sebelumnya, Iran adalah negara monarki otoriter di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi.

Kepemimpinan Shah dinilai tidak memuaskan karena kerap kali bersinggungan dengan korupsi, ketidaksetaraan, dan adanya dominasi Barat, sehingga puncaknya terjadi revolusi rakyat atas kondisi tersebut.

Pada berita Kompas edisi 3 Maret 1979 disebutkan, Pahlavi memiliki kekayaan di AS saat itu berkisar 15 miliar-23 miliar dolar AS.

Tak heran jika kemudian juru bicara pemerintahan baru Iran yang terbentuk saat itu, yakni Shahriar Rouhani, mengatakan, Iran meminta bantuan AS untuk menyita kekayaan tersebut.

Dalam konferensi pers yang dikutip dari berita Kompas di atas, Rouhani mengatakan, kekayaan Shah adalah milik Iran. ”Segala sesuatu milik Shah sekarang ini milik rakyat Iran,” ungkap Rouhani.

Pada 1979 itulah revolusi Iran terjadi, yang dipimpin tokoh ulama Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang berhasil menggulingkan monarki dan kemudian memproklamasikan terbentuknya Republik Islam Iran.

Pada masa awal pemerintahan sementara yang dibentuk, Ayatollah Khomeini menetapkan Mahdi Bazargan sebagai perdana menteri. Khomeini berpesan pada awal-awal pemerintahan Republik Islam Iran bahwa ada golongan tertentu yang mencoba memaksakan bentuk pemerintahan Barat, seperti republik demokrasi. ”Kita ingin menjalankan roda pemerintahan negara Iran dengan irama Islam,” ungkap Khomeini kala itu.

Kepemimpinan Ayatollah Khomeini kental sekali atas komitmennya terhadap Islam. Dalam satu kesempatan pidato, ia mendesak setiap negara Islam agar ”menghimpun kekuatan” agar kekuatan dari pihak lain tidak diperlukan lagi. Hal itu diucapkan Khomeini dalam pidato selama 30 menit yang kemudian disiarkan secara luas oleh Radio Teheran pada Desember 1981.

Pada 3 Juni 1989 di Teheran, dalam usia 86 tahun, Khomeini mengembuskan napas terakhir setelah mengalami komplikasi kesehatan yang serius akibat kanker lambung. Kabar wafatnya Khomeini melahirkan duka nasional yang luar biasa dengan jutaan rakyat Iran turun ke jalan mengikuti pemakamannya di Teheran.

Setelah Khomeini wafat, assembly of experts bersidang dan menunjuk Ali Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran pada 4 Juni 1989. Inilah transisi pertama kepemimpinan tertinggi sejak Revolusi Islam 1979.

Kebijakan dan langkah politik Khamenei sepanjang memimpin Iran tak beda jauh dengan pendahulunya, Khomeini. Ia juga dikenal sebagai pemimpin anti-Barat dan anti-Israel.

Dalam berita di Kompas, 24 Agustus 1989, pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei mengumumkan, negaranya takkan mengubah politik luar negerinya. Menurut Khamenei, Iran tetap harus memegang prinsip-prinsip Islam dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain.

Khamenei konsisten menolak dominasi Barat, khususnya pengaruh AS dan Israel. Baginya, dominasi negara tersebut menjadi ancaman terhadap kedaulatan Iran dan sering kali ia menolak tekanan diplomatik yang meminta pembatasan program nuklir Iran.

Seperti yang dikutip Kompas di atas, Khamenei pernah mengatakan bahwa kekuatan angkuh seperti AS dan sekutunya tidak hanya melawan negara Islam, tetapi juga agama itu sendiri.

Isu nuklir inilah yang juga menjadi salah satu pemicu ketegangan yang melahirkan serangan militer AS dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) sehingga mengakibatkan tewasnya Khamenei. Kini, dunia menunggu siapa pengganti Khamenei yang akan dipilih melalui proses yang kurang lebih sama dengan dua pendahulunya.

Jika mengacu pada sejarah transisi kekuasaan di Iran ini, terutama terkait pergantian pemimpin tertingginya, sistem pemerintahan Iran melahirkan dinamika yang kompleks.

Meskipun ada pemilu dan lembaga legilatif, kekuatan akhir tetap berada di tangan seorang pemimpin religius yang tidak dipilih langsung oleh publik. Pemimpin tertinggi ini membuat Iran berbeda dari praktik demokrasi liberal sekaligus berbeda dengan pemerintahan teokrasi murni yang selama ini bertumpu pada agama.

Dari desain pemerintahan di Iran ini kita bisa belajar filosofi tentang negara yang harus dijalankan berdasarkan interpretasi Islam yang ketat, tetapi tetap memberi ruang bagi hadirnya suara rakyat dalam batas-batas yang dikelola dan dijamin oleh lembaga-lembaga agama.

Tak pelak, wajah pemerintahan Iran lebih mencerminkan negara teokrasi yang memegang teguh agama, tetapi tetap dibaluti nilai-nilai demokrasi.

(Litbang Kompas)