Pemilu Raya PSI, Apakah Betul Akan Demokratis?

JAKARTA, KOMPAS — Langkah Partai Solidaritas Indonesia yang menggulirkan mekanisme pemilihan ketua umum secara langsung bisa menjadi terobosan di tengah kritik publik terhadap demokrasi di internal partai politik. Namun, langkah itu masih harus diuji dengan memastikan pemilihan benar-benar menciptakan kompetisi yang adil di antara para kandidat. Tanpa itu, sistem pemilihan langsung hanya sekadar gimik.

Meski belum dua tahun dipimpin Kaesang Pangarep, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan segera menyelenggarakan pemilihan ketua umum. Pemilihan yang disebut ”Pemilu Raya PSI” itu akan dilakukan secara langsung dengan mekanisme one man one vote untuk seluruh anggota PSI.

Seluruh anggota PSI juga boleh mendaftar menjadi calon ketua umum asalkan didukung minimal 5 dewan pimpinan wilayah (DPW) dan 20 dewan pimpinan daerah (DPD). Anggota PSI yang memenuhi persyaratan itu dapat mendaftarkan dirinya ke markas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Jakarta dengan membawa kartu tanda anggota, bukti rekomendasi, serta didampingi tim pendukung masing-masing.

Adapun masa pendaftaran dibuka pada 13-31 Mei 2025. Pada 18 Juni 2025 akan diumumkan kandidat ketua umum serta daftar pemilih tetap (DPT) calon ketua umum PSI.

Setelah kandidat dan DPT diumumkan, pemilihan akan memasuki tahapan kampanye pada 19 Juni-11 Juli 2025. Lalu, tahapan pencoblosan yang menggunakan mekanisme elektronik (e-vote) akan dilakukan selama sepekan pada 12-19 Juli 2025. Pada 19 Juli 2025, pemenang kompetisi akan langsung diumumkan bertepatan dengan momentum kongres PSI.

Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil, saat dihubungi pada Kamis (8/5/2025), mengatakan, sebagai partai politik (parpol) yang relatif baru dibandingkan parpol-parpol lainnya, PSI selalu mencari terobosan dalam menjalankan organisasi, termasuk sistem pemilihan ketua umum secara langsung. Pemilu Raya PSI dilakukan karena partai mempertimbangkan kecenderungan anak muda yang lebih senang untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penting di partai.

”Pemilu Raya, selain menunjukkan demokrasi dalam internal partai kami, juga membuka kesempatan bagi setiap kader kami untuk bisa berpartisipasi langsung dalam pemilu partai. Partisipasi bisa dengan ikut memilih yang berarti ikut menentukan arah partai ke depan, tim sukses, atau bahkan bisa mencalonkan diri,” kata Cheryl.

Menurut dia, mekanisme ini pun disambut baik oleh para kader PSI. Tidak hanya mereka yang berada di dalam negeri, kader-kader yang berdomisili di luar negeri juga disebut antusias terhadap Pemilu Raya PSI.

Meskipun demikian, Cheryl tidak menjelaskan sejauh mana ketertarikan para kader PSI untuk mendaftar sebagai calon ketua umum. Ia juga tidak memberikan kepastian apakah Kaesang Pangarep, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSI, akan mencalonkan dirinya.

Pemilu Raya, selain menunjukkan demokrasi dalam internal partai kami, juga membuka kesempatan bagi setiap kader kami untuk bisa berpartisipasi langsung dalam pemilu partai.

Pemilihan ketua umum PSI dilaksanakan 19 bulan setelah PSI menetapkan Kaesang sebagai pimpinan tertinggi parpol tersebut. Pada September 2023, Kaesang yang merupakan putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditetapkan sebagai ketua umum meski baru dua hari menjadi kader PSI. Penetapan itu menuai kritik banyak pihak terkait dengan sistem demokrasi dalam pemilihan ketua umum partai.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, PSI sejak didirikan pada 2014 menghadapi persaingan politik yang berat. Setelah mengikuti dua kali pemilu, yakni Pemilu 2019 dan 2024, PSI belum bisa lolos ke parlemen. Padahal, PSI telah berupaya untuk mengasosiasikan diri dengan Jokowi, presiden yang kala itu masih menjabat dan memiliki basis massa dan pengaruh yang kuat terhadap pilihan publik.

”Bahkan, pada Pemilu 2024 saat PSI mengampanyekan diri sebagai partainya Jokowi, mengangkat Kaesang sebagai ketua umum, perolehan suara PSI hanya 2,8 persen,” ujarnya.

Di tengah konteks itu, kata Arya, PSI memang membutuhan lompatan dan isu baru yang menarik bagi masyarakat. Hal itu salah satunya dilakukan dengan inovasi mekanisme pemilihan ketua umum secara langsung dan demokratis. Hal itu bisa menjadi pembeda di antara parpol-parpol lain yang kerap memilih ketua umum secara aklamasi.

Tetapi, pemilih tidak lupa juga, meski saat ini PSI mengusung (mekanisme) satu kader satu suara, sebelumnya PSI mengangkat Kaesang sebagai ketua umum dalam waktu semalam.

Terobosan itu semakin penting mengingat usai Pemilu 2024, Jokowi sudah tidak lagi berkuasa sehingga pengaruhnya menurun. Sementara itu, kompetisi dengan parpol-parpol lain pun semakin ketat sehingga PSI membutuhkan isu besar untuk mengangkat citranya.

”Tetapi, pemilih tidak lupa juga, meski saat ini PSI mengusung (mekanisme) satu kader satu suara, sebelumnya PSI mengangkat Kaesang sebagai ketua umum dalam waktu semalam,” kata Arya.

Oleh karena itu, kata dia, inovasi Pemilu Raya PSI masih perlu diuji dengan cara menjamin terjadinya kompetisi atau tidak hanya diikuti oleh satu calon. Apalagi, saat ini belum ada kandidat yang menonjol di luar Kaesang. Tanpa jaminan bahwa pemilihan akan berlangsung dengan kompetisi, sistem pemilihan satu kader satu suara hanya akan menjadi gimik politik yang tidak bermakna.

”One man one vote itu dasarnya harus ada kompetisi. Kalau tidak ada, tidak akan ada maknanya,” tuturnya.