Pemimpin Junta Myanmar Hadiri KTT di China, ASEAN Harus Segera Bersikap

BANGKOK, SELASA — Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing memulai kunjungan resmi ke Kunming, China, Selasa (5/11/2024). Min Aung Hlaing dijadwalkan menghadiri tiga pertemuan regional dan akan melakukan pembicaraan dengan pejabat China di sana. Pengamat mendorong ASEAN segera bersikap terkait dinamika situasi di Myanmar.

Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan puncak Subwilayah Mekong Raya (GMS) pada Rabu (6/11/2024). GMS merupakan sebuah kelompok yang diikuti oleh China, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Pada Kamis (7/11/2024), Hlaing akan menghadiri pertemuan Strategi Kerja Sama Ekonomi Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong dan Kerja Sama Kamboja-Laos-Myanmar-Vietnam.

Selain itu, menurut pernyataan junta militer Myanmar, Senin kemarin, Jenderal  Min Aung Hlaing akan bertemu dan berdiskusi dengan pejabat Pemerintah Republik Rakyat China. Diskusi berkisar tentang persahabatan antara pemerintah dan rakyat kedua negara, untuk mengembangkan dan memperkuat kerja sama ekonomi dan multi-sektoral.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengonfirmasi kehadiran Hlaing ke pertemuan puncak tersebut. Pertemuan puncak itu akan dipimpin Perdana Menteri China Li Qiang.

”Dengan latar belakang pemulihan global yang melemah dan turbulensi geopolitik, kebutuhan untuk memperkuat persatuan dan kerja sama, serta untuk fokus pada pembangunan dan kemakmuran, menjadi lebih menonjol,” kata Mao Ning, Senin.

”China berharap ada komunikasi mendalam dengan semua pihak (dan) mempromosikan interkonektivitas, perdagangan, dan investasi regional,” imbuh Mao Ning dalam jumpa pers rutin di Beijing.

Televisi yang dikelola junta, MRTV, melaporkan, Hlaing berangkat dengan pesawat dari ibu kota Naypyitaw pada Selasa pagi ini. Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan, China, berjarak sekitar 400 kilometer (250 mil) dari perbatasan dengan Myanmar.

Kunjungan itu sekaligus menandai untuk pertama kalinya Hlaing melakukan perjalanan ke negeri tetangga setelah menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Perjalanan tersebut juga dilakukan saat militer Myanmar tengah bertempur melawan kelompok bersenjata dari etnis minoritas dan Pasukan Pertahanan Rakyat yang menentang kekuasaan junta militer.

Dalam setahun terakhir, militer Myanmar menderita kekalahan saat menghadapi kelompok etnis minoritas bersenjata dan gerilyawan di daerah-daerah dekat perbatasan dengan China. Serangan oleh Aliansi Tiga Bersaudara atau ”Three Brotherhood Alliance”, yaitu aliansi yang terdiri dari Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, Tentara Arakan, dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang, berhasil dengan cepat merebut kota-kota. Aliansi juga menyerbu pangkalan militer serta pusat komando dan kota-kota strategis di sepanjang perbatasan China di negara bagian Shan di timur laut.

Di saat sama, Beijing juga menjalin hubungan dengan pemerintahan junta militer. Bagi junta militer Myanmar, Beijing bukan hanya mitra dagang terbesar junta Myanmar. Selain ekonomi, China juga menjadi pemasok utama senjata bagi Myanmar. Sumber lain adalah Rusia.

Kompas.id pada 21 April 2024 menulis, laporan dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2019 menunjukkan, dari 60 perusahaan yang terafiliasi dengan militer Myanmar, sekitar separuhnya berasal dari China. ”Negeri Tirai Bambu” juga menjual senjata yang nilainya lebih dari 250 juta dollar AS kepada junta.

Sebagai mitra dagang, Beijing telah menginvestasikan miliaran dollar AS di sektor tambang, jaringan pipa minyak dan gas, serta infrastruktur lainnya. Beijing mengkhawatirkan ketidakstabilan yang mengancam kepentingan strategis dan bisnisnya di Myanmar.

Oposisi pro-demokrasi Myanmar khawatir tentang sambutan baik China atas kunjungan Min Aung Hlaing.  Kyaw Zaw, Juru Bicara Oposisi Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) dalam rekaman video yang diunggah di Facebook sebelum pengumuman resmi perjalanan tersebut  mengatakan, ia sangat prihatin dengan undangan China kepada Hlaing. Ia mendesak Pemerintah China untuk meninjaunya.

”Rakyat Myanmar menginginkan stabilitas, perdamaian, dan pertumbuhan ekonomi. Min Aung Hlaing dan kelompoknyalah yang menghancurkan semua ini,” kata Kyaw Zaw.

”Saya khawatir hal itu secara tidak sengaja akan memicu kesalahpahaman tentang Pemerintah China di antara masyarakat Myanmar,” imbuhnya.

Direktur Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja menilai, dengan situasi tersebut, sekarang ini saatnya ASEAN bergerak merespons dinamika situasi di Myanmar.

Seperti diketahui, setelah kudeta militer, negara-negara ASEAN melakukan pertemuan di Jakarta. Pertemuan para pemimpin ASEAN di Sekretariat ASEAN, 24 April 2021, yang juga dihadiri langsung oleh Hlaing, menghasilkan lima POIN yang harus dilaksanakan oleh junta militer Myanmar.

Lima poin itu adalah penghentian segera kekerasan di Myanmar, perlunya dialog konstruktif menuju solusi damai, penunjukan utusan khusus sebagai mediator dialog, bantuan kemanusiaan, dan membuka akses untuk kunjungan utusan khusus dan delegasi ASEAN ke Myanmar.

Akan tetapi, menurut Dinna, hingga saat ini sangat sulit mewujudkan lima poin tersebut. Apalagi poin-poin itu berseberangan dengan pandangan junta militer Myanmar. Di sisi lain masih belum ada kesamaan sikap di antara negara-negara anggota ASEAN.

Dinna berharap, keketuaan ASEAN 2025 yang dipegang Malaysia akan menuju ke arah baru. Ia berharap Malaysia akan bisa memberikan arah baru bagi ASEAN dalam menyikapi Myanmar.

Terkait kunjungan Hlaing dan rencana pembicaraannya dengan pejabat China, Dinna melihat, ASEAN akan menempatkannya sebagai hubungan bilateral dua negara, antara Myanmar dan China.  (AP/AFP/REUTERS)