Pemungutan Tarif Trump Berlaku mulai 1 Agustus

WASHINGTON DC, SENIN — Menjelang tenggat 9 Juli 2025, Amerika Serikat menekan para mitra dagang agar segera membuat kesepakatan. Pemungutan tarif akan berlaku pada 1 Agustus 2025. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump tiba-tiba melontarkan ancaman tarif tambahan kepada BRICS.

Trump mengatakan telah menandatangani belasan surat untuk memberi tahu negara-negara tentang kenaikan tarif. Surat akan dikirim pada Senin (7/7/2025) waktu setempat.

”Saya pikir sebagian besar negara akan menyelesaikannya pada 9 Juli, baik melalui surat atau kesepakatan,” kata Trump kepada wartawan, Minggu (6/7/2025), seraya menambahkan bahwa beberapa kesepakatan telah dibuat.

Belum jelas negara-negara mana yang menerima surat tersebut. Kanada tidak menjadi salah satu negara yang menerima surat, menurut Duta Besar AS untuk Kanada Pete Hoekstra. AS-Kanada masih bernegosiasi karena kerumitan situasi. Kanada menghadapi lebih banyak tarif dibandingkan negara-negara lain.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, yang mendampingi Trump, mengonfirmasi, tarif AS akan berlaku pada 1 Agustus 2025. ”Tetapi Presiden sedang menetapkan tarif dan kesepakatan saat ini,” ujarnya.

Menteri Keuangan Scott Bessent membantah bahwa 1 Agustus 2025 adalah tenggat baru dari Trump. ”Itu bukan tenggat baru. Kami menyampaikan, itulah saatnya hal itu terjadi. Jika Anda ingin mempercepatnya, silakan saja. Jika Anda ingin kembali ke tarif lama, itu pilihan Anda,” tuturnya kepada CNN.

Pada 2 April 2025, Trump memberlakukan tarif alias bea masuk impor ke sejumlah negara dengan besaran 10-50 persen. Ia lalu menunda sebagian tarif tersebut hingga 9 Juli 2025 dan hanya memberlakukan tarif dasar 10 persen. Sejauh ini, AS baru membuat kesepakatan dengan Inggris dan Vietnam.

Bessent menyebutkan, Gedung Putih hampir mencapai beberapa kesepakatan dagang. ”Saya berharap akan melihat beberapa pengumuman besar dalam beberapa hari ke depan,” ucapnya tanpa menyebutkan negara mana saja.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett mengatakan, pada dasarnya, AS bersedia berbicara dengan semua pihak. Menjelang tenggat, mungkin ada beberapa hal yang melewati tenggat atau mungkin tidak.

”Pada akhirnya, Presiden akan membuat penilaian itu,” ujar Hassett merujuk kapan AS akan berhenti bernegosiasi.

Adapun Bessent menepis pernyataan pembawa acara CNN, Dana Bash, bahwa pemerintah menggunakan ancaman, alih-alih negosiasi, terkait tarif. Menurut dia, taktik AS adalah menerapkan ”tekanan maksimum”, seperti yang terjadi pada Uni Eropa.

AS dan UE akhirnya membuat kemajuan yang sangat baik setelah permulaan negosiasi berjalan lambat. Menteri Keuangan Perancis Eric Lombard berharap kedua pihak mencapai kesepakatan pada akhir pekan ini.

Namun, negara-negara lain masih menunjukkan kekhawatiran. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, Minggu, mengatakan, Tokyo ”tidak akan mudah berkompromi” dengan Washington soal tarif.

Dalam pertemuan di Brasil, Minggu, BRICS menyampaikan pernyataan bersama yang mencakup kekhawatiran serius pada tarif impor ”tanpa pandang bulu”. Tarif itu ilegal karena ”tidak konsisten dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Bagi BRICS, tarif berisiko merugikan perdagangan global, mengganggu rantai pasok global, dan membuka ketidakpastian. Namun, mereka tidak spesifik menyebut nama Trump. Sebagai Ketua BRICS 2025, Brasil berusaha untuk fokus pada isu-isu yang tidak terlalu kontroversial. 

Tak lama, Trump berjanji untuk mengenakan tarif lebih tinggi terhadap blok itu. ”Negara mana pun yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenai tarif tambahan 10 persen,” tulisnya di Truth Social.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berada di Brasil akan berangkat ke AS, Senin, untuk bernegosiasi, menurut seorang pejabat. Sementara Kementerian Luar Negeri India tidak merespons permintaan komentar terkait pernyataan itu.

Sebelumnya, Trump sudah mengancam bakal menghantam BRICS dengan tarif 100 persen jika BRICS menerapkan dedolarisasi. Tahun lalu, Rusia dalam pertemuan BRICS ingin mencari alternatif dari sistem finansial global yang didominasi AS. Moskwa sedang terkena sanksi ekonomi lantaran menginvasi Ukraina pada 2022. (AP/AFP/REUTERS)