Penambahan Rute hingga Sterilisasi Jalur Jadi Fokus Transjakarta

JAKARTA, KOMPAS — Transjakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan, seperti mengupayakan sterilisasi jalur khusus atau busway, menjaga headway, hingga menambah rute di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai fokus utama pada 2025. Terlebih, Transjakarta sempat didenda Rp 3,2 miliar oleh Pemerintah Provinsi Jakarta pada 2024, salah satunya karena kerap mengalami keterlambatan.

Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta Daud Joseph mengatakan, penambahan rute Transjakarta di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan direalisasikan dalam 2-3 bulan ke depan.

”Akan ada tambahan rute pada dua atau tiga bulan ke depan. Nanti akan ada rute-rute yang menjangkau ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk informasi lebih detailnya, nanti dengan gubernur terpilih,” ujar Daud, Kamis (6/2/2025).

Saat ini, tingkat keterjangkauan Transjakarta sudah mencapai 91,7 persen. Namun, Daud menyebut, Transjakarta tidak mungkin bisa mencapai 100 persen keterjangkauan layanan. Sebab, sisanya (8,3 persen) merupakan wilayah yang tidak bisa dijangkau, seperti pemakaman, Bandara Halim, dan Mabes TNI.

Ia pun menekankan tingkat keterjangkauan rute layanan Transjakarta yang paling optimal adalah pada angka 92-93 persen.

Untuk mencapai angka tersebut, Daud mengatakan, pihaknya telah memetakan rute. Misalnya, dengan menjangkau rute yang sebelumnya sempat dilalui oleh Metromini hingga Kopaja.

Untuk memberikan kenyamanan sekaligus memastikan layanan transportasi yang cepat dan bebas hambatan, Transjakarta juga akan terus meningkatkan sterilisasi jalur khusus bagi armadanya. Sterilisasi jalur akan menjadi fokus utama pada 2025.

”Kami akan kembali ke prinsip dasar BRT (bus rapid transit), di mana kecepatan adalah keunggulan utama. Oleh karena itu, jalur Transjakarta harus steril,” ujar Daud.

Daud menyampaikan, sejumlah langkah telah disiapkan untuk mencegah kendaraan non-Transjakarta masuk ke jalur bus Transjakarta. Salah satunya dengan pemasangan MCB (movable concrete barrier) atau separator guna menutup celah yang bisa menjadi akses masuk kendaraan lain.

”Transjakarta juga menempatkan petugas di pintu masuk busway bekerja sama dengan kepolisian dan polisi militer,” katanya.

Pihaknya juga mulai menerapkan digitalisasi sterilisasi jalur melalui dua cara. Pertama, sistem ETLE (electronic traffic law enforcement) bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya.

”Saat ini, delapan titik kamera ETLE telah dipasang untuk menindak pelanggaran dan surat tilang akan dikirim langsung ke rumah pelanggar,” ucap Daud.

Kedua, Transjakarta akan menerapkan portal otomatis berbasis RFID (radio frequency identification) sehingga hanya kendaraan yang terdaftar yang dapat memasuki jalur khusus.

Daud menekankan bahwa hanya kendaraan tertentu yang diizinkan melintas di busway atau dalam kondisi darurat. Namun, di luar itu, kendaraan lain tidak memiliki izin untuk masuk.

”Transjakarta tidak memiliki wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar. Itu merupakan tugas kepolisian atau satuan yang berwenang. Oleh karena itu, Transjakarta bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak kendaraan sipil yang melanggar serta bekerja sama dengan polisi militer jika ada anggota TNI yang masuk ke busway tanpa izin,” tutur Daud.

Transjakarta juga akan terus meningkatkan sterilisasi jalur khusus bagi armadanya. Sterilisasi jalur akan menjadi fokus utama pada 2025.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan, pada 2024, Transjakarta telah melayani 371,4 juta pelanggan dengan rata-rata lebih dari 1 juta pelanggan per hari.

”Kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir, ini adalah capaian tertinggi kita,” ujarnya.

Sementara itu, jumlah penumpang Transjakarta pada 2023 mencapai 285 juta pelanggan. Adapun pada 2022, jumlah penumpang tercatat 91 juta pelanggan.

”Anggaran subsidi untuk Transjakarta pada 2024 sebesar Rp 3,6 triliun yang digunakan untuk melayani 371 juta penumpang. Kalau kita bagi, subsidi per pelanggan mencapai angka yang cukup efisien, yaitu Rp 9.831. Turun dari tahun-tahun sebelumnya,” tutur Welfizon.

Sebagai perbandingan, pada 2023, subsidi per penumpang berada di angka Rp 11.400. Sedangkan pada 2022 subsidi mencapai Rp 16.800 per penumpang.

”Artinya, alokasi anggaran subsidi yang sudah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta bisa kita kelola dengan efisien sehingga bisa digunakan untuk lebih banyak penumpang,” ujarnya.

Namun, di sisi lain, Transjakarta mendapat denda Rp 3,2 miliar dari Pemerintah Provinsi Jakarta pada 2024. Hal ini salah satunya terkait layanan Transjakarta yang kerap mengalami keterlambatan.

Denda ini merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Angkutan Umum Transjakarta.

”Denda sebanyak Rp 3,2 miliar itu yang paling besar karena masalah headway. Pada jam sibuk dan jam tidak sibuk itu ada perbedaan headway,” kata Welfizon.

Ia mengatakan, pada jam tidak sibuk, armada Transjakarta harus tersedia setiap 10 menit untuk layanan BRT, sedangkan untuk layanan non-BRT, armada harus ada setiap 20 menit.

”Kami monitor di CCTV, jika kebutuhan pada jam tertentu relatif kurang, maka kadang kami tidak menjalankan 10 menit harus ada bus,” kata Welfizon.

Welfizon menyebut, seusai dikenai denda Rp 3,2 miliar, perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan efisiensi anggaran. Denda yang diterima Transjakarta ini juga merupakan peringatan untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum di Jakarta.

”Transjakarta akan menjalankan layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh dinas perhubungan untuk menghindari denda di masa mendatang,” ujarnya.

Warga Jakarta Timur, Hanindya (28), setuju jika headway Transjakarta masih belum optimal. Terkadang, ia harus menunggu hampir 30 menit untuk mendapatkan bus.

”Harapannya, headway lebih tertata lagi. Jangan sampai membuat penumpang menunggu terlalu lama. Sudah menunggu lama, di dalam bus sesak pula,” ujarnya.

Warga Jakarta Barat, Eka Puja (23), merasakan hal serupa. Ia pernah menunggu bus hingga 20 menit. Namun, saat bus datang, ia harus merelakan bus kembali melaju tanpa dirinya karena bus sudah terisi banyak penumpang.

”Itu waktu pulang kerja. Alhasil, nunggu lagi bus berikutnya,” katanya.