Invasi AS ke Venezuela Berisiko Ditiru Para Pemimpin Otoriter

Berbalut serangan dadakan dan didukung armada besar, satuan khusus dari angkatan bersenjata Amerika Serikat, Delta Force, menyerbu ”save house” Presiden Nicolas Maduro. Pemimpin Venezuela itu ditangkap dan diterbangkan ke AS.

Pascaserangan, Presiden AS Donald Trump berjanji akan ”mengelola” Venezuela tanpa batas waktu dan ”menghidupkan” lagi sektor energi negeri itu. Namun, tindakan itu dilakukan oleh Trump tanpa otorisasi dari Kongres AS ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kecaman yang muncul kemudian tidak membuat Trump mengoreksi tindakannya. Malah, selepas menyerang Venezuela, Trump berseloroh, ia ”menginginkan” Greenland.

Trump juga mengisyaratkan mungkin akan menyerang Meksiko dan Kolombia dengan alasan narkoba pula. Ia sudah memperingatkan Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk waspada dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. ”Sheinbaum tidak berkuasa di Meksiko. Yang berkuasa di Meksiko adalah kartel-kartel. Kita harus melakukan sesuatu pada Meksiko,” kata Trump.

Melihat perilaku seperti itu, siapa yang bisa menjamin langkah Trump tidak akan ditiru oleh negara-negara lain? Ada preseden yang berpotensi menghancurkan.

Jika AS saja boleh melakukannya—meski Trump berlindung di balik Doktrin Monroe—berarti negara lain bisa saja berbuat yang sama. Selain menodai norma internasional, Trump membuka potensi agresi baru dari kekuatan-kekuatan adidaya.

Majalah Foreign Policy, 3 Januari 2026, menyebutkan China dan Rusia sekarang bisa saja memutuskan untuk menyerang negara atau pemimpin dunia mana saja yang mereka anggap jadi ancaman atau dituduh melakukan kejahatan, terutama di Ukraina dan Taiwan. Toh, Trump juga melakukannya pada Venezuela dan Maduro yang dianggapnya sebagai ancaman karena urusan perdagangan narkoba.

”Tidak ada yang bisa mencegah China dan Rusia melakukan hal yang sama. Begitu garis ini dilanggar, aturan yang menahan kekacauan dunia mulai runtuh. Pasti rezim otoriter duluan yang akan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” kata Senator AS dari Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komite Pilihan Senat tentang Intelijen, Mark Warner.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Yale, Oona Hathaway, dilihat dari sisi mana pun, penggunaan kekuatan AS di Venezuela itu keliru dan tidak sesuai Piagam PBB. Jika perdagangan narkoba sekarang bisa jadi pembenaran untuk menyerang negara lain, maka itu bisa terjadi pada siapa saja dan dilakukan oleh siapa saja.

”Kalau begitu kasusnya, berarti ini aturan baru dan ini menghilangkan segala bentuk batasan dalam penggunaan kekuatan,” kata Hathaway kepada harian The Guardian.

Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric dalam situs PBB mengatakan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres prihatin dengan apa yang terjadi di Venezuela. Aksi militer AS di Venezuela berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut. Ia juga menyesalkan AS yang tidak menghormati hukum internasional. Semua pihak yang terlibat diminta untuk berdialog sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum internasional.

”Terlepas dari situasi di Venezuela, perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh—oleh semua pihak—terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB,” tulis Dujarric.

Terkait AS, sejarah mencatat beragam intervensi Washington di banyak negara. Apa yang dilakukan Trump sekarang mirip dengan yang dilakukan Presiden AS George W Bush yang menginvasi dan menduduki Irak. Meski kala itu Bush meminta otorisasi dari Dewan Keamanan PBB, bagi dunia, apa yang dilakukan Bush dianggap sebagai pukulan pada legitimasi hukum internasional.

Kali ini, dalam serangan ke Venezuela, Trump dan timnya sama sekali tidak melakukannya. Saat menyerang Iran, AS juga tak mau repot-repot minta otorisasi Kongres AS ataupun PBB.

Foreign Policy mencatat beberapa jam sebelum pasukan operasi khusus AS menyerbu rumah Maduro di Caracas, Maduro bertemu dengan Qiu Xiaoqi, perwakilan khusus Pemerintah China untuk urusan Amerika Latin, di istana kepresidenan Miraflores. Ada yang curiga penangkapan Maduro itu terkait dengan kedekatannya dengan China.

Namun, Trump tetap menggunakan dalih bahwa Maduro ditangkap karena bertanggung jawab atas penyelundupan narkoba ke AS. Trump berkeyakinan mayoritas narkoba berasal dari Venezuela. Namun, berdasarkan data penegakan hukum narkoba AS yang dikumpulkan Congressional Research Service, Venezuela hanya bertanggung jawab atas sebagian kecil heroin, kokain, metamfetamin, dan fentanil yang diimpor ke AS.

Lebih dari 85 persen heroin yang dianalisis oleh lembaga-lembaga AS justru berasal dari Meksiko. Hanya sekitar 4 persen yang berasal dari Amerika Selatan. Sementara sebagian besar kokain masih berasal dari Kolombia.

Ahli hubungan internasional di Universitas Dartmouth, Inggris, William Wohlforth, mengatakan, pemerintahan Trump tidak peduli dengan aturan-aturan internasional yang dipegang komunitas internasional selama ini. Setelah invasi Venezuela ini, AS jadi sulit lagi untuk dipercaya kala berbicara soal penggunaan kekuatan dalam politik internasional.

Trump dinilai ahli hukum internasional di Universitas Yale, Harold Koh, sudah terang-terangan melanggar Piagam PBB. Mantan penasihat hukum Departemen Luar Negeri AS itu juga menilai Trump sudah terlibat dalam penangkapan ekstrateritorial ilegal yang dapat dipersoalkan di pengadilan AS.

Preseden terdekat untuk tindakan Trump mungkin adalah keputusan Bush menangkap diktator Manuel Noriega di Panama pada 1989. Penangkapan tersebut diklaim membantu meningkatkan stabilitas di Panama. Akan tetapi, operasi itu tidak benar-benar mengubah taruhan krisis narkoba AS. Sejarah juga membuktikan invasi AS tersebut lebih banyak mendatangkan penderitaan ketimbang manfaat.

Hampir setiap intervensi militer AS di Amerika Latin, setidaknya sejak Invasi Teluk Babi pada tahun 1961, berakhir dengan kegagalan. Pada 1954, penggulingan pemerintahan terpilih Guatemala yang didukung Badan Pusat Intelijen AS (CIA) justru memicu perang saudara dan ketidakstabilan selama puluhan tahun.

Bencana Teluk Babi—kudeta Presiden AS John F Kennedy yang gagal terhadap pemimpin Kuba, Fidel Castro—ikut memicu krisis rudal Kuba. Pada 1973, kudeta yang didukung AS terhadap Presiden Salvador Allende di Chile membuka jalan bagi kediktatoran brutal Augusto Pinochet selama 17 tahun. Ini juga merusak reputasi Menteri Luar Negeri AS saat itu, Henry Kissinger. Intervensi Presiden AS Ronald Reagan pada 1980-an terhadap kaum Sandinista juga berakhir dengan skandal Iran-Contra dan perang saudara lainnya.

Daftarnya masih panjang. Ada lagi intervensi berulang di Haiti sejak masa Presiden AS Woodrow Wilson pada 1915. Kemudian Presiden AS Bill Clinton pada 1994 dengan ”Operasi Menjunjung Tinggi Demokrasi” di Haiti yang malah diperparah dengan Bush hingga membuat kekerasan geng jadi lebih ganas.

AS menghabiskan miliaran dolar untuk Rencana Kolombia, termasuk bantuan militer dalam jumlah besar hanya untuk mencabut sertifikasi Bogotá karena kebijakan antinarkotika yang gagal. Di Venezuela, pada tahun 2002, kudeta yang diduga didukung AS berbalik melawan Presiden Hugo Chávez. Penerus pilihannya adalah Maduro yang kini sedang dalam proses sidang di AS.