Pendidikan alternatif menggeser paradigma pendidikan formal yang kaku ke arah pendidikan demokratis yang menekankan hubungan, kesetaraan, dan otonom.
20 Jul 2025 18:45 WIB · Pendidikan & Kebudayaan
BOGOR, KOMPAS — Pendidikan alternatif bisa menjawab tantangan transformasi ekosistem pendidikan di Indonesia dengan kesenjangan kualitas amat besar. Pendidikan alternatif menggeser paradigma pendidikan formal yang kaku ke arah pendidikan demokratis yang menekankan hubungan, kesetaraan, dan pilihan belajar otonom.
Pembahasan ini mengemuka dalam Asia Pacific Democratic Educational Conference (APDEC) 2025 dan Pertemuan Nasional Jaringan Pendidikan Alternatif Indonesia (JPAI) di Bogor, Jawa Barat, 19-20 Juli 2025.
Adapun APDEC merupakan ruang pertemuan para pelaku pendidikan alternatif untuk bersama-sama merumuskan arah pendidikan yang lebih inklusif, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai keberagaman serta kebutuhan masa depan.
Ketua Penyelenggara APDEC 2025 Monika Irayati menegaskan, pendidikan bukan hanya soal bangku, papan tulis, dan seragam, melainkan pengalaman membentuk manusia seutuhnya. Hal ini hanya bisa dimulai dari pilihan, bukan paksaan.
”Pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, trtapi petualangan hidup yang menghormati seluruh elemen kehidupan. Kita harus meninggalkan sistem yang hanya fokus pada skor angka dan menulis sebagai standar, kita harus memanusiakan proses belajar agar lebih bermakna,” kata Monika, Minggu (20/7/2025).
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/07/20/5729db6be08f7f599f82d29940bf1307-WhatsApp_Image_2025_07_20_at_4.16.55_PM.jpeg)
Menurut Monika, pendidikan alternatif, khususnya pendidikan demokratis, memiliki potensi besar. Sebab, pendidikan demokratis menekankan pentingnya kemandirian pembelajar, kemampuan belajar mandiri, serta semangat belajar sepanjang hayat.
Pendidikan alternatif sangat krusial dalam transformasi pendidikan. Kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil harus semakin diperkuat.
Namun, sebelum memilih pendidikan alternatif, suara anak harus didengarkan. Mereka harus diberikan kebebasan untuk berbicara, memilih, dan menentukan jalannya sendiri dalam belajar. Orangtua dan negara bertugas membimbing dan memfasilitasi kebutuhan anak tersebut meski jalan yang dipilih anak bukan pendidikan formal.
Di Indonesia, pendidikan alternatif banyak bentuknya, mulai dari sekolah terbuka, homeschooling, sekolah berbasis alam, dan sekolah yang berfokus pada pengembangan minat dan bakat tertentu. Namun, semua ini belum mendapat dukungan penuh dari sistem pendidikan nasional.
Pendiri Sanggar Anak Alam (SALAM) di Yogyakarta, Sri Wahyaningsih, bercerita, sejak didirikan pada 1988, mereka meyakini bahwa pendidikan tidaklah cukup hanya dilakukan di dalam ruang kelas antara guru dan siswa. Mereka menekankan kepada anak-anak akan pentingnya kembali ke akar, yakni belajar dari alam dan komunitas.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/06/19/ebc6c726f5bf70543e8ea3ecb990ffd0-WhatsApp_Image_2025_06_19_at_7.31.38_AM.jpeg)
Sama seperti sekolah formal, SALAM juga menyelenggarakan sarana Taman Belajar untuk anak-anak dari usia 2 tahun hingga SMA. Bedanya, mereka menyesuaikan kebutuhan anak, bukan memaksakan kurikulum yang seragam kepada anak-anak yang terlahir berbeda-beda.
”Intinya jadi bagaimana supaya tidak menyeragamkan, tadi itu salah satu ciri demokrasi ya kami menghargai setiap anak sesuai dengan passion-nya,” kata Wahyaningsih.
Pendidikan alternatif tak akan terwujud tanpa keterlibatan aktif orangtua karena justru orangtua yang sebenarnya menjadi guru terdepan bagi anak-anaknya, bukan guru-guru di sekolah. Bagi pasangan yang sibuk bekerja, mereka harus menyempatkan waktu terlibat dalam edukasi anaknya.
”Hak asuh anak tetap pada orangtuanya. Kami mendampingi, orangtua harus ikut bersama-sama mengedukasi bareng-bareng, bekerja kan juga tidak 24 jam,” ucapnya.
Tahun ini, APDEC 2025 dihadiri partisipan internasional dari Korea Selatan, Jepang, India, Nepal, Australia, Selandia Baru, Taiwan, Singapura, Malaysia, hingga Thailand. Kehadiran mereka membuka peluang belajar lintas negara.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2022/05/09/4066b902-75d9-487d-abec-e72418f2956e.jpg)
Taiwan bisa menjadi salah satu contoh karena paling progresif mendukung pendidikan alternatif dan eksperimental. Mereka mengembangkan tiga tipe pendidikan eksperimental, yakni sekolah dengan kurikulum inovatif, sekolah yayasan yang bebas dari kurikulum pemerintah, dan institusi homeschooling.
Pemerintah Taiwan tak menutup mata dan justru memberikan dukungan finansial langsung kepada orangtua. Dengan begitu, anak-anak tetap bisa bersekolah di tempat alternatif dan menerima sertifikat ijazah resmi. Hingga kini sudah ada lebih dari 1.000 sekolah eksperimental di Taiwan.
Selain itu, Pemerintah Australia telah memberikan pengakuan legal bagi sekolah-sekolah independen melalui pendaftaran kurikulum. Banyak sekolah independen kini mulai disetarakan dengan homeschooling dalam sistem pendidikan nasional agar bisa mendapatkan pendanaan pemerintah.
Begitu pula dengan Thailand, pembentukan flexible learning center (pusat pembelajaran yang fleksibel) merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem formal yang membatasi kreativitas anak.
Meski belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah, pascapandemi Covid-19 membuka peluang perubahan regulasi. Kini lebih banyak komunitas yang mulai merancang kurikulum sendiri yang lebih kontekstual dan humanistik.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2020/06/24/FILES-BRITAIN-HEALTH-VIRUS-WOMEN-LABOUR_89972114_1593016584_jpg.jpg)
Dengan bertukar cerita, APDEC 2025 mengajak masyarakat dunia untuk membayangkan ulang pendidikan. Bukan lagi tentang mencetak lulusan seragam, melainkan menemani anak-anak tumbuh dengan keunikan mereka masing-masing.
Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti mengutarakan, lembaga ataupun individu pelaku pendidikan alternatif dapat membantu pemerintah dalam mengatasi angka putus sekolah yang kini mencapai 3,5 juta anak, mayoritas berasal dari jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Dia mengakui, pemerintah memiliki keterbatasan untuk menjangkau semuanya. Sekolah negeri yang sudah digratiskan belum bisa menampung semua anak, kualitas pembelajarannya pun belum merata. Begitu pula dengan kesenjangan digital.
Oleh karena itu, pendidikan alternatif amat krusial dalam transformasi pendidikan. Kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil mesti diperkuat demi mencetak individu masa depan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan pembelajaran inovatif, kontekstual, dan inklusif.
”Untuk itu, sistem harus bergeser dari yang seragam menjadi yang merayakan keberagaman. Dari pendekatan pengajaran satu arah menjadi pengalaman yang bermakna dan menyenangkan,” kata Suharti.
Penulis:
Stephanus AranditioEditor:
Evy RachmawatiPenyelaras Bahasa:
FX Sukoto