Penduduk Miskin NTT Berkurang, Yang Benar Saja...

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur yang cukup signifikan. Benarkah capaian itu sejalan dengan kondisi riil di masyarakat bawah?

Pada Rabu (15/1/2025), BPS merilis, penduduk miskin Nusa Tenggara Timur per September 2024 sebanyak 1,11 juta jiwa atau berkurang 19.630 jiwa dibandingkan dengan survei sebelumnya, Maret 2024. Angka penurunannya 0,46 persen.

”Penurunan ini termasuk cukup siginifikan. Selama beberapa tahun sebelumnya tidak sebanyak ini,” ujar Kepala BPS NTT Matamira Bangngu Kale pada Jumat (17/1/2025). 

Populasi kemiskinan, katanya, masih bertumpuk di daerah perdesaan sebesar 981.020 jiwa, sedangkan di perkotaan 126.910 jiwa. Garis kemiskinan yang ditetapkan Rp 533.944 per kapita per bulan. 

Garis kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran. Artinya, mereka yang pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. 

Apa faktor penyebab kemiskinan berkurang?

Menurut Matamira, guyuran bantuan sosial (bansos) memberi kontribusi yang cukup signifikan. Bansos menjaga daya beli masyarakat. Bansos diberikan berupa uang tunai. 

Besaran bansos bervariasi. Kategori anak balita dan ibu hamil sebesar Rp 3 juta per tahun, siswa sekolah dasar Rp 900.000 per tahun, sekolah menengah pertama Rp 1,5 juta per tahun, sekolah menengah atas Rp 2 juta per tahun, kemudian warga lansia dan penyandang disabilitas Rp 2,4 juta per tahun.

Hasil survei itu menurut Matamira menggambarkan kondisi riil di masyarakat, bahwa kemiskinan di NTT berkurang. Kini, angka kemiskinan tersisa 19,02 persen.

Lalu, siapa saja masyarakat miskin dimaksud?

BPS tidak mempunyai data penduduk miskin berdasarkan nama dan alamat tempat tinggal. Pasalnya, penghitungan kemiskinan berdasarkan jumlah sampel yang diambil lalu diolah sebagaimana metode kerja statistik.

Data yang drilis BPS mendapat tanggapan beragam. Tak sedikit muncul keraguan dari berbagai pihak.

”Tingkat kemiskinan turun, tapi dalam kenyataan masyarakat hidup semakin susah,” kata ME Perseveranda, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, melalui keterangan tertulis.

Menurut dia, BPS tidak mengumpulkan data kemiskinan berdasarkan nama dan alamat secara individu. Oleh karena itu, meskipun survei dilakukan dengan metodologi yang ketat, data yang diperoleh tetap bersifat agregat dan tidak mencerminkan situasi per individu secara rinci.

Terkadang, lanjutnya, penyebaran data  tidak mencakup realitas sehari-hari atau tidak memperhitungkan mereka yang bekerja di sektor informal, yang sulit dilacak dalam survei. Banyak masyarakat, terutama di daerah perdesaan atau yang bergantung pada sektor informal, merasakan kesulitan hidup yang semakin besar. 

”Kondisi ekonomi hari ini disebabkan beberapa faktor, antara lain inflasi yang sering terjadi, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas, tantangan sektor pertanian dan perikanan serta tingkat pengangguran, dan kurangnya lapangan pekerjaan,” paparnya.

Gugatan yang sama disampaikan Yuvensius Tukung, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah NTT, yang juga anggota DPR Kota Kupang periode 2014-2024. Hasil survei itu dianggap Yuvensius tidak menggambarkan realitas. Ia mempertanyakan variabel dan indikator yang digunakan.

”Hari ini banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak petani gagal panen, banyak orang stres sampai bunuh diri karena masalah ekonomi, banyak orang cerai gara-gara ekonomi rumah tangga, dan banyak lagi. Tiba-tiba muncul hasil survei bahwa kemiskinan turun. Ah..., yang benar saja,” katanya.

Ke depan, ia berharap, survei penduduk miskin dilakukan dari rumah ke rumah demi mendapat data riil sehingga data itu bisa digunakan pengambil kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu penyebab kegagalan pemerintah dalam mempercepat penanganan kemiskinan adalah basis data yang tidak akurat.

Sekarang ini tidak cukup memberi mereka kail untuk menangkap ikan, tetapi juga melatih mereka membuat kapal hingga mengolah ikan.

Yuvensius juga menyoroti penanganan kemiskinan yang mengandalkan guyuran bansos, terlebih untuk tujuan politik jangan pendek. Bansos justru menciptakan ketergantungan masyarakat dan membuat masyarakat tetap terbenam dalam kemiskinan selamanya. Yang perlu didorong adalah program pemberdayaan masyarakat. 

”Sekarang ini tidak cukup memberi mereka kail untuk menangkap ikan, tetapi juga melatih mereka membuat kapal hingga mengolah ikan,” ujar Yuvensius menganalogikan.

Ia mencontohkan, Pemuda Katolik Komisariat Daerah NTT saat ini mengelola lahan pertanian hortikultura di Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas 2 hektar. Banyak pemuda dari keluarga miskin yang diajak terlibat.

Berbagai ikhtiar terus dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di NTT. Data riil  diperlukan demi mempermudah penanganannya.