Terkatung-katung,  Penerima Beasiswa Indonesia Maju Desak Pemerintah Beri Kepastian

JAKARTA, KOMPAS — Nasib ratusan murid penerima Beasiswa Indonesia Maju atau BIM S-1 Luar Negeri angkatan 4 terkatung-katung. Mereka menanti kejelasan dari pemerintah terkait masa depannya melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang dijanjikan pemerintah.

Aspirasi ini disampaikan para orangtua murid melalui unjuk rasa di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisainstek), Jakarta, Rabu (19/2/2025). Puluhan orangtua datang membawa spanduk dan poster tuntutan kepada Mendiktisainstek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Mereka mendesak pemerintah memberikan kepastian karena sampai saat ini 350 murid penerima BIM 4 untuk kuliah ke perguruan tinggi luar negeri belum ada kejelasan atas beasiswa anak tersebut. Padahal, masa pendaftaran mereka sudah memasuki tahap akhir.

”Anak-anak akan sangat sedih kalau ujungnya tidak jelas, ini arahnya mau ke mana. Untuk apa kita persiapkan selama setahun ini, tetapi tiba-tiba ujungnya tidak jelas,” kata Ketua Forum Orangtua Murid BIM 4 Ishandawi di Kemendiktisainstek, Rabu.

Dalam sosialisasi sebelumnya, program BIM Bergelar sebagai kelanjutan BIM 4 Persiapan dinyatakan sebagai bagian terintegrasi dari BIM 4 Persiapan. Ada 99 kampus terbaik dunia sesuai QS World University Ranking yang dapat menjadi pilihan siswa penerima BIM 4 Persiapan dan siswa wajib memilih serta memperoleh surat penerimaan (letter of acceptance/LoA)) dari universitas pilihan tersebut.

Saya sudah kesampingkan SNBP. Ini saya sudah dapat BIM dan ingin perjuangan itu.

Adanya transisi kepemimpinan dan perubahan struktur kementerian bidang pendidikan pada saat program BIM 4 masih berjalan membuat program ini semakin tidak jelas. Orangtua dan murid resah program ini terancam batal dijalankan dan mereka gagal berangkat kuliah ke luar negeri.

Terlebih lagi ada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah secara besar-besaran sebagai implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi X DPR, 12 Februari 2025 lalu, Menteri Satryo menyatakan bahwa BIM tetap berjalan, tetapi dananya dialihkan dengan menggunakan dana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Mereka berharap Satryo memperjelas pernyataannya tersebut.

Mereka mendesak pemerintah segera memproses BIM 4 mengingat LoA sudah diterima dan beberapa sudah harus dikonfirmasi ke universitas terkait. Ini tidak bisa menunggu lagi. Konfirmasi pembiayaan atas LoA yang sudah diterima, yaitu letter of guarantee dan letter of sponsorship, segera dilakukan mengingat ada batas akhir pembayaran uang jaminan/pangkal ke universitas.

Yosua Abdi Tulus Kondang (18), siswa penerima BIM 4 yang ikut dalam unjuk rasa ini, menyatakan bahwa sejak November 2024 para penerima BIM sudah tidak lagi mendapatkan informasi keberlanjutan studi mereka. Tiga universitas jurusan teknis mesin di Kanada dan Amerika Serikat telah meminta kepastian darinya.

Selain itu, murid SMA 26 Jakarta ini pun telah menolak kuota Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang seharusnya menjadi miliknya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dia berharap pemerintah segera memberi kepastian.

”Saya sudah kesampingkan SNBP. Jadi, memang orangtua bilang dari saya kecil, tidak ada biaya yang cukup untuk kuliah. Dan saya harus kejar beasiswa itu dari SD. Ini saya sudah dapat BIM, dan ingin perjuangan itu,” kata Yosua.

Hendra Yu Konsa Kondang (48), ayah Yosua, hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah menepati janjinya. Sebab, dia tak punya banyak biaya untuk studi anaknya ke luar negeri meskipun anaknya sudah diterima di tiga universitas luar negeri.

”Ya, paling kami plan B-nya ya berjuang sendiri jadinya. Biaya sendiri dengan apa adanya, nanti dicari dari mana tidak tahu. Tentunya ini jadi memberatkan orangtua,” ucap Hendra.

Dalam audiensi yang berlangsung selama dua jam itu, para orangtua murid BIM 4 dijanjikan akan tetap dibiayai negara melalui dana LPDP.

Menteri Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR itu pun mengungkapkan bahwa anggaran untuk program BIM 4 dibagi menjadi dua kewenangan. Kemendiktisainstek menjalankan penyaluran beasiswanya, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjalankan pelatihannya.

”BIM 4 memang di tempatnya Pak Mu’ti (Mendikdasmen) hanya pelatihan saja, beasiswa mereka akan kami berikan lewat dana LPDP. Sudah kami hitung dan kami pastikan akan di-cover sesuai jumlah peserta yang ada,” kata Satryo.