Penerimaan APBN 2025 Sampai Dengan Oktober Turun

JAKARTA, KOMPAS — Realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Oktober 2025 adalah Rp 2.113 triliun atau lebih rendah Rp 134 triliun dari realisasi pada periode sama tahun 2024. Dengan realisasi belanja per Oktober 2025 senilai Rp 2.593 triliun, defisit anggaran mencapai Rp 479,7 triliun atau 2,02 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.

”Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Realisasi penerimaan negara sampai dengan Oktober 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang besarnya Rp 2.247,6 triliun. Ini terjadi karena penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak realisasinya sama-sama lebih rendah ketimbang periode sama pada 2024.

Penerimaan perpajakan per Oktober 2025 mencapai Rp 1.708,3 triliun, sedangkan realisasi pada periode yang sama tahun 2024 adalah Rp 1.749,3 triliun. Realisasi penerimaan negara bukan pajak per Oktober 2025 mencapai Rp 402,4 triliun, sedangkan realisasi pada periode yang sama tahun 2024 adalah Rp 477,7 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara sampai Oktober 2025 tumbuh dibandingkan periode sama pada 2024 yang besarnya Rp 2.556,7 triliun. Realisasi belanja pemerintah mencapai Rp 1.879,6 triliun atau 70 persen dari proyeksi. Adapun transfer ke daerah mencapai Rp 713,4 triliun atau 82,6 persen dari proyeksi.

Untuk realisasi pendapatan APBN sampai dengan akhir 2025, pemerintah memproyeksikan Rp 2.865,5 triliun atau di bawah target sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025 senilai Rp 3.005 triliun. Pada periode sama, realisasi belanja diproyeksikan Rp 3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran diproyeksikan senilai Rp 662 triliun atau 2,78 persen dari PDB.

Purbaya menegaskan, kebijakan fiskal pemerintah masih berada dalam ruang yang sehat. Ia mencontohkan penempatan kembali dana pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank milik negara tidak menambah beban APBN.

Prospek ekonomi, kata Purbaya, menunjukkan arah perbaikan. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2025 berada di kisaran 5,6-5,7 persen. Tahun depan, ekonomi nasional diharapkan dapat menyentuh 6 persen.

Menurut Purbaya, mayoritas sektor ekonomi tumbuh positif sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik dan global. Sektor manufaktur, misalnya, tumbuh 5,54 persen pada triwulan III-2025, naik dari 4,43 persen pada kuartal sebelumnya. Subsektor logam dasar bahkan melesat 18,62 persen, didorong ekspor besi baja, sementara kimia dan farmasi naik 11,65 persen.

Daya beli masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Penjualan sepeda motor tumbuh 8,4 persen pada Oktober 2025. Keyakinan konsumen berada pada level optimistis 121,2, meningkat dibandingkan September yang tercatat 115. Namun, penjualan mobil masih tertekan dengan kontraksi 4,4 persen.

”Hal yang paling penting, masyarakat merasa ada perbaikan ekonomi,” ujar Purbaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, khusus untuk belanja pemerintah pusat sudah lebih tinggi dari realisasi tahun lalu, terdiri dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) senilai Rp 961,2 triliun dan belanja non-K/L Rp 918,4 triliun.

”Belanja pemerintah pusat itu memiliki dorongan pada gerak ekonomi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Suahasil.

Adapun transfer ke daerah, di antaranya disalurkan untuk mendukung layanan publik di daerah, realisasinya Rp 713,4 triliun meskipun sedikit terkontraksi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 722,2 triliun. 

Meski demikian, serapan belanja pemerintah pusat belum sepenuhnya optimal. Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef Muhammad Rizal Taufikurahman menilai realisasi belanja K/L tahun ini berpotensi tidak maksimal dan dapat menahan kontribusi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja K/L hingga Oktober mencapai Rp 961,2 triliun atau 75,4 persen dari outlook. ”Dalam lima tahun terakhir, realisasi belanja K/L hampir selalu tertahan hingga kuartal IV dan tidak pernah mencapai 100 persen,” ujarnya.

Dengan masih lambatnya serapan akibat revisi anggaran yang terlambat, pergantian pejabat, dan kehati-hatian birokrasi pascatransisi pemerintahan, realisasi belanja tahun ini diperkirakan 92-95 persen. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan under-spending sehingga efek dorongan APBN terhadap pemulihan ekonomi belum optimal.

Rizal menilai sektor-sektor strategis, seperti pangan, kesehatan, dan infrastruktur, berpotensi mengalami kemunduran output sehingga pekerjaan bergeser ke tahun depan. Reformasi perencanaan di awal tahun anggaran dinilai penting untuk memperbaiki serapan ke depan.

”Tanpa perbaikan di tahap awal, keterlambatan akan terus terjadi setiap tahun,” kata Rizal.