Penerimaan Pajak Masih Lesu, Akankah Pemerintah Berhemat Lagi Tahun Ini?

JAKARTA, KOMPAS — Di saat pemerintahan Prabowo mulai tancap gas dengan program-program baru, penerimaan negara hingga akhir 2024 masih terpantau lesu. Untuk menutupi kebutuhan belanja yang lebih besar tahun ini, pemerintah dihadapkan pada opsi melanjutkan langkah efisiensi dan penghematan untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih longgar.

Awal 2025 ditandai dengan beberapa terobosan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang populis. Setidaknya ada tiga program baru pemerintah yang telah mulai dieksekusi awal tahun ini, yakni program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 juta warga, serta paket stimulus ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Berbagai program itu mulai dijalankan saat kondisi penerimaan pajak masih lesu dibayangi ketidakpastian global. Pada akhir 2024, Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak tidak berhasil mencapai target (shortfall) yang dipasang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, yakni 97,2 persen dari target Rp 1.988,9 triliun. 

Kinerja pajak yang mengalami shortfall pada 2024 itu menjadi alarm peringatan untuk 2025. Apalagi, dalam APBN 2025, pemerintah sudah memasang target penerimaan pajak yang lebih tinggi, yakni Rp 2.189,3 triliun. 

Salah satu sumber pemasukan andalan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pada 2025 ditargetkan Rp 917,78 triliun. Angka itu didapat dengan mengasumsikan tarif PPN tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen untuk seluruh barang dan jasa yang merupakan obyek PPN. 

Namun, realisasinya berpotensi di bawah target setelah pemerintah memutuskan ”membatalkan” kenaikan tarif PPN secara umum dan hanya menerapkan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah. Tambahan pemasukan yang bisa didapat dari PPN pun turun dari perkiraan awal Rp 75 triliun menjadi maksimal Rp 3,5 triliun. 

Di saat yang sama, pemerintah mesti membiayai belanja negara yang tahun ini ditargetkan meningkat hingga 8,09 persen atau Rp 3.621 triliun. Kenaikan yang terhitung tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Di tengah kondisi penerimaan yang masih lesu dan kebutuhan belanja yang besar itu, pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan belanja dan melanjutkan langkah efisiensi yang sempat dilakukan selama dua bulan terakhir 2024.

”Jika ada political will, sebenarnya ada ruang untuk melanjutkan pemangkasan, penghematan, dan efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan rapat dinas,” kata ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Langkah penghematan itu sempat dilakukan oleh semua kementerian/lembaga atas arahan Prabowo pada November-Desember 2024. Saat itu, sebulan setelah Prabowo menjabat, semua K/L diminta memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat, dan kunjungan seremonial sampai 50 persen di sisa tahun 2024. 

Arahan penghematan itu diatur melalui surat edaran bernomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 oleh Kementerian Keuangan. Hasilnya, selama kurang dari dua bulan di akhir 2024, pemerintah mampu menghemat Rp 3,6 triliun.

Awalil menilai, bukan sekadar penghematan dan efisiensi, pemerintah juga perlu melakukan penajaman ulang terhadap rencana belanja di APBN 2025. ”Lebih baik lagi jika pemerintah mengajukan APBN Perubahan agar bukan hanya nilai (belanja) yang dipangkas, melainkan (belanja) disusun ulang untuk lebih mencerminkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo,” kata Awalil. 

Dari penghematan selama kurang dari dua bulan pada akhir 2024, pemerintah dapat menghemat Rp 3,6 triliun dari seluruh K/L. 

Menurut dia, perbaikan kualitas belanja lebih masuk akal jika dilakukan tanpa membebani dunia usaha dan masyarakat sebagai wajib pajak.

”Pemerintah jangan memaksakan upaya meningkatkan pendapatan sebesar-besarnya dulu pada tahun 2025 ini, apalagi selama beberapa bulan mendatang. Upaya memungut pajak dari rakyat dan dunia usaha justru bisa menjadi bumerang yang menghambat pertumbuhan ekonomi kita,” ucapnya. 

Saat ditanyakan mengenai rencana melanjutkan penghematan belanja pada 2025, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata belum bisa memberikan jawaban pasti. ”Nanti saja saya jawab di konferensi pers (kinerja APBN) bulan depan (Februari),” jawab Isa singkat.

Sementara itu, untuk menutupi kebutuhan pembiayaan dan belanja tahun 2025, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, APBN masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 45,4 triliun dan saldo anggaran lebih (SAL). ”Itu merupakan bantalan-bantalan yang bisa kita gunakan untuk tahun 2025,” katanya. 

Meski belum ada pernyataan tegas bahwa pemerintah akan berhemat lagi tahun ini, jika mengacu pada dokumen Nota Keuangan Rancangan APBN 2025, rencana efisiensi belanja sempat masuk dalam strategi fiskal yang disusun pemerintah, tepatnya dalam kebijakan belanja barang. 

Dokumen itu menyebut, ”pelaksanaan efisiensi belanja barang melalui penghematan belanja barang non-operasional dan belanja perjalanan dinas serta penajaman belanja barang diserahkan (termasuk bantuan pemerintah) serta sinergi dengan belanja pemerintah daerah”. 

Hasilnya, pada belanja pemerintah pusat tahun 2025, alokasi anggaran untuk belanja barang direncanakan turun cukup signifikan dari Rp 436,8 triliun (2024) menjadi Rp 342,6 triliun (2025). Ini penurunan signifikan mengingat selama lima tahun terakhir belanja barang biasanya selalu di kisaran Rp 400 triliun-Rp 500 triliun.

Sebagai informasi, kebijakan penghematan belanja pada 2024 dikecualikan untuk beberapa unit yang memang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas. Ada pula belanja perjalanan dinas yang tidak boleh dipangkas, yakni biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, serta perjalanan dinas kedutaan besar/atase.

Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, belajar dari pengalaman APBN 2024, pemerintah dapat meningkatkan kualitas belanja dengan melakukan efisiensi yang sifatnya operasional sehingga belanja pemerintah akan lebih berorientasi pada hasil. 

”Namun, efisiensi belanja yang terlalu ketat juga bisa berisiko mengurangi dukungan terhadap program strategis pemerintah. Efisiensi belanja juga bisa mencerminkan rendahnya kapasitas penyerapan dana di tingkat pusat dan daerah,” kata Josua. 

Oleh karena itu, ia menilai penajaman belanja semestinya dilakukan khusus untuk program dan kebijakan utama yang memang menjadi prioritas rezim baru, seperti penurunan tengkes (stunting), peningkatan kualitas pendidikan, dan dukungan ketahanan pangan.