Pengembangan Bioetanol Tak Bisa Hanya Andalkan Tebu

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan bioetanol sebagai campuran bahan bakar gasolin atau bensin di Indonesia masih relatif berjalan lambat, dengan kapasitas produksi 63.000 kiloliter per tahun. Padahal, ada target nasional 1,2 juta kiloliter bioetanol per tahun pada 2030. Selain koordinasi matang lintas sektor, diversifikasi bahan baku bioetanol juga menjadi kunci akselerasi pengembangan.

Hal itu mengemuka dalam diskusi ”Bioetanol dan Dampaknya terhadap Ketahanan Energi Nasional” yang digelar Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Jakarta, Sabtu (7/12/2024). Opsi solusi lain yang juga muncul dalam diskusi tersebut ialah adanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) untuk molases/tetes tebu (bahan baku bioetanol) atau pembentukan badan penghimpunan dana untuk molases.

Hadir sebagai pembicara dalam acara itu ialah Koordinator Program Studi Energi dan Lingkungan Berkelanjutan di Swiss German University Evita Legowo, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Helda Risman, serta Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis di PT Pertamina Power Indonesia (NRE) Fadli Rahman.

Evita mengatakan, dari identifikasinya, ada sejumlah permasalahan dalam pengembangan bioetanol di Indonesia. Di antaranya, terbatasnya ketersediaan bahan baku yang tergantung pada panen, rantai pasok, dan opsi yang tersedia saat ini relatif baru pada molases (tetes tebu), bagasse (ampas tebu), dan limbah sawit.

Oleh karena itu, perlu ada studi mendalam untuk keberlanjutan bahan baku sampai ke tingkat keekonomian. ”Dalam mewujudkan itu, semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah (lintas kementerian), Pertamina, dan penyedia bahan baku perlu duduk bersama. Perlu ada sinergi semua pihak. Tidak mudah dilakukan, tetapi harus,” tutur Evita yang juga senior fellow untuk PYC.

Bioetanol adalah etanol yang diproduksi lewat fermentasi bahan organik. Adapun bioetanol yang digunakan untuk campuran bahan bakar minyak (BBM) ialah bioetanol fuel grade. Implementasi campuran bioetanol pada BBM telah dilakukan pada produk Pertamax Green 95 yang merupakan campuran 5 persen etanol (dari molases) dan 95 persen bensin. Produk baru dipasarkan Pertamina di 99 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama di Jawa.

Tahun lalu, terbit Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Salah satu poin ialah peningkatan produksi bioetanol, paling sedikit 1,2 juta kl. Selain itu, pemerintah menugaskan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), antara lain, untuk rencana investasi, paling sedikit berupa revitalisasi pabrik, pembangunan pabrik gula baru, dan pembangunan pabrik bioetanol.

Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Satgas yang diketuai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu bertugas, antara lain, menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah hingga memfasilitasi ketersediaan lahan untuk tebu.

Helda menuturkan, saat ini, bioetanol fuel grade baru dapat diproduksi di empat pabrik, yakni PT Energi Agro Nusantara (Enero) sebesar 30.000 kl per tahun dan PT Molindo Raya Industrial 10.000 kl per tahun (keduanya di Jawa Timur), PT Madu Baru 3.000 kl per tahun di Yogyakarta, serta PT Indonesia Ethanol Industry 20.000 kl per tahun di Lampung. Jumlah itu masih terbatas dibandingkan kebutuhan.

Bahan baku tetes tebu, untuk memproduksi bioetanol, hanya 1,7 juta ton per tahun. Itu berbeda dengan bahan baku biodiesel, dari minyak sawit mentah (CPO) yang sebanyak sekitar 50 juta ton per tahun. Selain itu, pada bioetanol tidak ada regulasi terkait DMO dan mekanisme penghimpunan dana sebagaimana terjadi pada biodiesel.

Padahal, bioetanol juga memegang peran strategis seperti mereduksi emisi karbon hingga mengurangi ketergantungan impor BBM (gasolin). ”Oleh karena itu, perlu pengembangan industri bioetanol nasional dengan penyerapan surplus bahan baku molases dan bahan baku lainnya. Diversifikasi bahan baku (bioetanol) seperti jagung, sorgum, dan kelapa sawit menjadi penting,” kata Helda.

Fadli mengatakan, Pertamina bekerja sama dengan sejumlah perusahaan produsen bioetanol, baik PT Perkebunan Nusantara maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kapasitas produk. Namun, upaya itu semua tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Setidaknya, dibutuhkan waktu berkisar 2-3 tahun.

”Juga harus dibangun di beberapa lokasi dengan sumber (bahan baku) yang berbeda karena kuncinya adalah diversifikasi. Tidak bisa jika kita hanya mengandalkan tetes tebu. Harus ada sumber-sumber lain, seperti jagung. Juga harus ada pabrik di lokasi lain agar rantai pasok bahan bakar nabati (target nasional) itu bisa tercapai,” tutur Fadli.

Di samping itu, juga perlu ada program jangka panjang dengan skala masif, dengan mulai beranjak ke hulu. Misalnya, memperbaiki sektor pertanian dan perkebunan, untuk memproduksi bioetanol secara masif. Di sisi lain, kata Fadli, ialah harga jual yang kompetitif. Menurut data Pertamina, harga Pertamax Green per 1 Desember 2024 ialah Rp 13.150 per liter.

”Sebetulnya, harga itu bisa turun 50 persen. Kata kuncinya, molases harus ada DMO. (Sebab) Molases yang kita hasilkan sendiri itu diekspor ke luar negeri, yang akhirnya meningkatkan permintaan di dalam negeri. Kita membutuhkan molases itu,” lanjut Fadli.

Sementara itu, pendiri PYC yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2000-2009 Purnomo Yusgiantoro menuturkan, pemerintah sebenarnya mengembangkan biodiesel dan bioetanol dalam waktu bersamaan, yakni pada 2006. Namun, dalam perkembangannya, biodiesel (kini sudah sampai B35) lebih cepat.

”Di upstream (hulu), molases (untuk memproduksi bioetanol) yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan kebutuhan, tetapi sebagian diekspor. Sebenarnya, ujungnya adalah keekonomian. Jadi, ke depan, pilihannya dua, apakah ada DMO atau dibentuk badan seperti BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit),” kata Purnomo, kini menjadi Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Energi.