Di Balik Deretan Penghargaan Internasional untuk Presiden Prabowo

S

atu lagi penghargaan diterima Presiden Prabowo Subianto dari negara sahabat. Kali ini, penghargaan dari Komando Operasi Khusus Amerika Serikat berupa medali kehormatan US Special Operations Command. Apa makna dari sederet penghargaan bagi Prabowo tersebut?

Di ruang kerjanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/8/2025), Presiden Prabowo menerima Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat Jenderal Bryan Fenton. Dalam pertemuan, Fenton menyampaikan penghargaan atas hubungan erat yang telah terjalin, khususnya antara militer Indonesia dan Amerika Serikat.

”Saya merasa terhormat dapat mengunjungi Indonesia, mewakili 70.000 personel pria dan wanita dalam Pasukan Komando Operasi Khusus AS,” tutur Fenton seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Tak sebatas itu, dalam pertemuan yang dihadiri pula oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya itu, Fenton menyerahkan medali kehormatan US Special Operations Command.

Medali itu, seperti dituliskan dalam keterangan tertulis yang diterbitkan Kedutaan AS di Jakarta, adalah pengakuan atas dukungan luar biasa bagi pasukan operasi khusus dan peran Presiden Prabowo mempererat hubungan pertahanan bilateral kedua negara. Penghargaan ini juga mengapresiasi kontribusi Prabowo dalam mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan.

”Kami menghargai hubungan yang erat dengan militer Indonesia sebagai mitra penting untuk memastikan stabilitas di kawasan ini,” tambah Fenton.

Presiden Prabowo, Jenderal Fenton, dan para menteri pun membahas kemungkinan memajukan kerja sama keamanan antara AS dan Indonesia. Bidang-bidang ini meliputi upaya kewaspadaan domain maritim gabungan dan upaya kontraterorisme.

Menurut rencana, latihan militer Super Garuda Shield segera dimulai akhir Agustus ini. ”Kami berharap dapat memperdalam hubungan kami melalui latihan militer Super Garuda Shield yang diperluas akhir bulan ini. Kerja sama kami di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Indonesia membuat kedua negara menjadi lebih kuat dan aman,” ucap Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS di Jakarta Peter M Haymon.

Penghargaan itu bukan yang pertama bagi Presiden Prabowo. Sederet penghargaan lain pun pernah diterima dari negara-negara sahabat.

Dari Presiden Perancis Emmanuel Macron, misalnya, Presiden Prabowo mendapatkan penghargaan kehormatan tertinggi dari negara itu, Grand Croix de la Legion D'Honneur. Anugerah ini diserahkan kepada Prabowo saat Macron berkunjung ke Akademi Militer, Kamis (29/5/2025).

Di tempat pendidikan para taruna militer itu, Presiden Macron meninjau fasilitas, berdialog dengan para taruna, serta makan siang bersama. Hal ini disebut sebagai bagian komitmen Indonesia-Perancis untuk memperkuat kerja sama di bidang pertahanan khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Tak hanya penghargaan, Perancis juga mengundang pasukan TNI untuk ikut serta dalam defile hari nasionalnya, Bastille Day atau le quatorze juillet, 14 Juli lalu. Langkah ini juga pernah dilakukan Pemerintah India yang mengundang pasukan TNI pada parade Hari Republik India, 26 Januari 2025.

Selain itu, Brunei Darussalam dan Kerajaan Johor, Malaysia juga tercatat pernah memberikan penghargaan pada Presiden.

Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam ”Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati” diserahkan kepada Presiden Prabowo, Rabu (14/5/2025) di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Adapun Darjah Kerajaan Johor yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (DKI Johor) diberikan Yang Dipertuan Agong XVII Sultan Ibrahim pada kunjungan kenegaraan Prabowo ke Malaysia, Senin (27/1/2025).

Di awal jabatan sebagai Presiden, Prabowo juga mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Peru, Grand Cross of the Order of the Sun of Peru. Penghargaan El Sol del Peru yang diserahkan langsung Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Pemerintahan, Lima, Kamis (14/11/2024), itu, menjadi simbol persahabatan dan penghargaan atas kontribusi luar biasa bagi bangsa dan negara Peru.

Terlepas dari alasan yang dikemukakan dari setiap penghargaan yang diberikan, pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Hariyadi Wirawan, melihat ada motif tersirat dari setiap pemberiannya.

Pemberian penghargaan misalnya, memperlihatkan konteks strategis RI dalam hubungannya dengan geopolitik Indonesia dan lingkungannya, terutama dengan peningkatan peran regional China di kawasan selatan.

Di samping itu, ada keinginan beberapa negara penting, baik dalam kawasan ataupun di luar kawasan, untuk terus meningkatkan kedekatan strategis dengan Indonesia.

Bukan itu saja, motif ekomiliter juga perlu diperhatikan, terutama dalam perdagangan persenjataan. Perancis, misalnya, motif dagang ini tampak kuat. Sebagai contoh, Indonesia sudah meneken kontrak pembelian 42 pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation.

AS pun memiliki motif ekonomi, apalagi Indonesia dan AS baru saja menyepakati tarif berikut penambahan belanja komoditas AS. Bukan hanya memberi tarif 19 persen untuk produk Indonesia yang masuk AS, Pemerintah AS berhasil ”memaksa” Indonesia menambah daftar belanja seperti komoditas energi senilai 15 miliar dollar AS, produk pertanian AS senilai 4,5 miliar dollar AS, dan 50 pesawat produk Boeing untuk maskapai Garuda Indonesia. AS tentu berharap bisa memperluas pasar yang selama ini lebih banyak didominasi China.

”Di samping itu, tentunya ada persaingan pengaruh antara beberapa negara besar. AS, China, India dan negara-negara lainnya melihat potensi RI dalam kemampuan pertahanan dan posisi RI yang sangat penting. Oleh karena itu, kedekatan taktis dan strategis perlu dibangun dengan RI sebagai upaya penguatan pengaruh di Asia Tenggara dan Pasifik,” tutur Hariyadi.

Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja juga menilai penghargaan itu memiliki tujuan spesifik. Amerika Serikat misalnya, tentu memiliki kepentingan untuk menjual komoditas ekspornya lebih banyak lagi. Dengan membuat kepala negara berbesar hati dan gembira, negara-negara pemberi penghargaan tentu bisa berharap kepentingannya akan terpenuhi.

Kendati demikian, menurut Dinna, pemberian penghargaan sekaligus menunjukkan adanya masalah dalam sistem politik luar negeri Indonesia.

”Biasanya pendekatan personal seperti tatap muka, kasih hadiah, dan penghargaan digunakan karena jalur negosiasi kelembagaan kecil kemungkinan untuk berhasil. Alhasil, langsung saja bikin senang (pihak) yang menentukan arah politik luar negeri. Artinya negara-negara lain melihat sistem politik luar negeri kita enggak jalan, semua harus langsung ke Presiden,” tuturnya.