Pengerdilan Pendidikan Sejarah Dunia

Memanasnya situasi global akibat perang antara Iran dan Israel mengingatkan kita akan pentingnya pemahaman tentang akar persoalan dunia. Pemahaman ini hanya bisa didapatkan dengan pengetahuan yang cukup tentang sejarah dunia itu sendiri. Kebutuhan akan sejarah dunia untuk memetakan situasi global baik di masa lalu dan hari ini penting diakomodasi dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. 

Kesadaran pentingnya sejarah dunia menjadi bagian tidak terpisah dari perumusan dasar negara Indonesia dalam perdebatan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sebelum bicara Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945, Sukarno justru mengedepankan peristiwa dunia sebagai latar lahirnya bangsa Indonesia. Sukarno menyatakan ”Tuan-tuan jang terhormat! Lihatlah di dalam Sedjarah Dunia, lihatlah kepada perdjalanan dunia itu.”

Dalam pidato tersebut Sukarno berulang-ulang mengatakan dan menggunakan kata ’dunia’ untuk menjelaskan filsafat dasar (Philosophische Grondslag) negara Indonesia yang akan dibentuk. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah Indonesia tidak pernah bisa dilepaskan dalam konteks dunia. Sering kali dilupakan, para perumus dasar negara kita adalah para pelajar hasil didikan Belanda, yang justru saat sekolah mempelajari sejarah bangsa lain (Eropa).  

Meskipun kurikulum pertama lahir tahun 1947, tetapi pelajaran sejarah dunia baru disusun pada 1950 (Suwignyo, 2019). Selama sebelas kali pergantian kurikulum di Indonesia, sejarah dunia diajarkan secara terpisah dan digabung dengan mata pelajaran sejarah nasional, seperti Sejarah Indonesia dan Dunia (1967; 2006), Sejarah Nasional dan Umum (1975) dan terpisah kembali pada kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran Sejarah (Kelompok C Peminatan IPS). Artinya, dalam Kurikulum 2013, sejarah dunia dianggap pelajaran yang spesifik berguna bagi penjurusan IPS. 

Pada masa Covid-19, muncul Kurikulum Darurat dengan penyesuaian Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang berakibat menurunnya muatan sejarah dunia. Di tingkat SMA, Kurikulum Darurat menghilangkan kompetensi dasar (KD) yang memuat sejarah Perang Dingin (Kepmendikbud 719/2020).

Jika menelisik pada konflik global hari ini, tentu peristiwa pada masa Perang Dingin menjadi sangat mendesak mengingat faktor penting, seperti manusia, hasil-hasil kesepakatannya, serta pengembangan teknologi saat itu (misil dan nuklir), yang memainkan peran kunci dalam konflik hari ini, merupakan hasil Perang Dingin. Tidak ada penjelasan mengapa peristiwa penting tersebut malah dihapus dalam kurikulum darurat. 

Namun, masa paling suram pendidikan sejarah dunia di Indonesia ada pada tiga tahun pengembangan Kurikulum Merdeka (2021-2024). Kurikulum ini menghapus mata pelajaran Sejarah (Kelompok C Peminatan IPS) yang sebagian besar memuat sejarah dunia. Selama kurun waktu 2021-2024 dalam proses pengembangan Kurikulum Merdeka, praktis sejarah dunia tidak lagi diajarkan karena mata pelajarannya dihapuskan. 

Menjelang Kurikulum Merdeka akan ditetapkan, Kemendikbudristek secara mendadak menerbitkan kembali sejarah dunia dalam wadah mata pelajaran Sejarah Tingkat Lanjut (Permendikbudristek, 12/2024). Karena itu, kini ruang untuk mempelajari sejarah dunia kembali hadir. Apakah dengan demikian pemahaman pelajar kita tentang sejarah dunia akan semakin meningkat?

Persoalannya, muatan sejarah dunia yang dikembalikan hanya menyangkut enam lingkup materi, yaitu peradaban-peradaban besar dunia, pemikiran-pemikiran dunia, revolusi-revolusi dunia, Perang Dunia 1 dan 2, Perang Dingin dan peristiwa kontemporer dunia sampai abad ke-21. Pemilihan keenam lingkup materi ini tidak pernah ada penjelasan akademiknya sehingga tidak jelas, apakah materi sejarah dunia ini bisa menjamin wawasan dunia pelajar kita dan memang dibutuhkan oleh mereka.

Sebagai contoh, apa itu pemikiran besar dunia? Dalam khazanah kurikulum sejarah dunia yang berlaku di berbagai belahan dunia, tidak dikenal sejarah pemikiran besar dunia. Misal, Spielvogel (1997) dalam buku berjudul World History: Human Odyssey menguraikan bahwa setiap pemikiran dan ideologi selalu berkaitan dengan peristiwa di mana pemikiran itu memiliki pengaruh. Ia menggabungkan pemikiran dengan peristiwa, seperti revolusi dan pencerahan, Revolusi Perancis dan Napoleon, serta bangkitnya nasionalisme di seluruh dunia.

Artinya, pemikiran dan peristiwa adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam khazanah sejarah dunia, hal ini dikenal sebagai tipologi pertukaran Karl Polanyi, yang berkaitan dengan pertukaran barang, jasa, kebudayaan, juga bagaimana sebuah pemikiran saling bertukar silang membentuk peristiwa dunia hari ini (Gosch, 1994). 

Penamaan mata pelajaran Sejarah Tingkat Lanjut secara definitif juga bermasalah. Sejarah Tingkat Lanjut semestinya adalah kursus lanjutan atau persiapan untuk mempersiapkan pelajar pada tingkat lanjutan atau universitas. Tentu saja artinya ini merupakan level tinggi dari pembelajaran sejarah. Seperti Difficult History dan Sejarah Kontroversial (Ahmad & Utomo, 2021). Berbeda dengan sejarah dunia, yang sebenarnya adalah cakupan lebih luas dari sejarah nasional.

Masalah ini sebenarnya warisan dari Kurikulum 2013 yang membuka mata pelajaran Sejarah (peminatan Kelompok IPS), dan mendegradasi sejarah dunia sebagai pilihan. Sebagaimana dalam sejarah kurikulum kita, sejarah dunia sepatutnya adalah mata pelajaran yang menjadi pendamping wajib sejarah nasional.

Padahal, sejarah dunia kini telah berkembang menjadi Global History dan Big History yang kini lebih erat kaitannya dengan ilmu alam, seperti fisika, kosmologi dan bioteknologi. David Christian sebagai pelopor Big History menyatakan bahwa pengembangan ini dimaksudkan agar membuat pemahaman sejarah tidak lagi terbatas pada kisah-kisah imperium, mengingat persoalan yang dihadapi kita saat ini membutuhkan pemahaman bahwa kita adalah ras manusia yang sama kedudukannya di hadapan jagat raya (Christian 2019; 2022).

Sempitnya kurikulum dalam mengakomodasi sejarah dunia akan menurunkan pemahaman pelajar kita terhadap wawasan dunia. Dalam World History: The Basic, Peter Stearns menjelaskan bahwa saat ini, baik guru dan pelajar, menyadari betapa rumit dan saling terhubungnya dunia yang mereka tinggali, terutama interaksi dengan manusia dari bangsa-bangsa lain sehingga wawasan dunia menjadi kebutuhan yang sangat mendesak (Stearn, 2021). 

Keberadaan sejarah dunia dalam kurikulum pada sebuah negara bisa menjadi sinyalemen apakah bangsa tersebut sedang mengalami kemajuan atau kemunduran, atau akan menjadi pemain kunci dalam pergaulan dunia atau sebaliknya.

Sebagai contoh, Amerika Serikat mulai fokus pada sejarah dunia paska perang dunia I karena trauma atas nasionalisme sempit (Dunn, 2022). Setelah Perang Dunia II, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Pendidikan Pertahanan Nasional sebagai program pembekalan negara untuk kepemimpinan global. Undang-undang ini mendanai sejumlah mahasiswa pascasarjana untuk mengambil ”studi wilayah”—yaitu untuk mempelajari bahasa, sejarah, budaya, dan ekonomi wilayah blok Afrika, Asia, Amerika Latin dan Soviet. Terbukti, tahun 1960 adalah masa keemasan bagi Amerika Serikat.

Menurut Wang (2022), tahun 2011 China menetapkan pelajaran sejarah dunia sebagai pelajaran utama (First Class). Kita tahu cerita selanjutnya, China menjadi negara ekonomi terbesar setelahnya. Sementara menurut Rose Dunn, studi sejarah dunia di Amerika Serikat justru menurun ketika pengembangan sejarah dunia diberbagai belahan dunia sedang meningkat (Dunn, 2023). 

Sangat sulit membayangkan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar jika tidak membekali generasi baru dengan wawasan yang cukup baik tentang sejarah dunia. Sementara ini, sejarah dunia hanya dianggap pelajaran pilihan bagi kelompok ilmu sosial. Padahal, pelajar dengan latar ilmu eksakta juga membutuhkan pemahaman sejarah dunia karena di masa depan mereka adalah ilmuwan yang harus memahami posisi Indonesia dalam konteks global. Dengan memosisikan sejarah dunia dalam konteks yang sangat strategis, bangsa Indonesia akan bergerak keluar dengan kokoh dan terarah.

Namun, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Kementerian Kebudayaan yang tidak memiliki mandat dalam kurikulum dan pendidikan, merasa perlu menulis ulang sejarah dengan perspektif negara sentris (Suwignyo, 2019) yang tidak pernah berniat untuk mendudukkan Indonesia dalam sejarah dunia.

Bahkan, dalam draf penulisan ulang sejarah serta bahan tayang Kementerian Kebudayaan saat rapat di Komisi X DPR (26/5/2025), peristiwa sejarah yang mengharumkan Indonesia dalam kancah dunia seperti Konferensi Asia-Afrika (1955), justru tidak ada. Ini sinyalemen bahwa ada penyempitan dalam sejarah nasional kita, sementara pendidikan sejarah dunia juga terus diabaikan. Oleh sebab itu, pengarusutamaan pendidikan sejarah dunia menjadi mendesak agar bangsa ini tidak semakin kerdil.

Iman Zanatul Haeri, Guru Sejarah MA Tsaqafah