Lengsernya Gubernur BI Goyang Pasar Saham dan Rupiah

JAKARTA, KOMPAS — Kabar mundurnya Gubernur Bank Indonesia membuat pasar keuangan Indonesia pada awal pekan, Senin (27/7/2026), bergejolak. Pasar menanti kelanjutan implementasi kebijakan moneter di bawah komando baru yang diharapkan tetap mampu menarik modal asing sembari memperbaiki kondisi perekonomian.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo resmi mengundurkan diri setelah tujuh tahun menjabat di lembaga tersebut. Kabar ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor BI, Jakarta, sekitar pukul 08.00 WIB.

Seusai pengumuman, pasar keuangan terutama saham dan rupiah bergejolak. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dibuka di level 6.185 pada perdagangan Senin (27/7/2026), sempat anjlok hampir 1 persen ke level 6.144 poin pada jam pertama pembukaan.

Rupiah melemah 0,2 persen di atas Rp 17.900 dan terus mendekati level Rp 18.000 jelang tengah hari. Adapun imbal hasil pasar obligasi pemerintah tenor 10 tahun terjaga tinggi di kisaran 7,3 persen.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Brigita Kinari menilai, kabar mundurnya Gubernur BI tidak menjadi kejutan luar biasa di pasar saham. Meski demikian, fluktuasi terjadi di IHSG hari ini. Sepanjang sesi pertama perdagangan, IHSG fluktuatif di rentang 6.144 hingga 6.219.

”Noise market saat ada berita begini jadi hal biasa, tapi sifatnya jangka pendek,” ujar Brigita. Hal yang perlu jadi sorotan pelaku pasar adalah bagaimana transmisi kebijakan BI dan indikator makroekonomi tetap solid.

BI pada Juli 2026 memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di 5,75 persen. Kenaikannya mencapai 100 basis poin sejak Mei 2026. Keputusan itu bertujuan menjaga momentum ekspansi sektor riil.

Sementara itu, stabilisasi rupiah yang sebelumnya dikendalikan lewat kenaikan suku bunga, kini lebih diarahkan melalui optimalisasi instrumen lindung nilai atau hedging guna menekan risiko kenaikan cost of funds perbankan.

”Kondisi tersebut secara fundamental masih menjadi sentimen positif bagi sektor keuangan, meski ruang penguatannya berpotensi terbatas selama arus keluar dana asing dari saham-saham berkapitalisasi besar belum mereda,” ujarnya.

Risiko untuk kebijakan moneter, Brigita melanjutkan, antara lain datang dari kenaikan harga minyak mentah global yang akan memperlebar defisit transaksi berjalan dan beban subsidi energi. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan M2 mengindikasikan likuiditas domestik yang masih cenderung ketat meski penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sinyal positif bagi disiplin fiskal.

Dengan minimnya katalis domestik baru, Brigita memprediksi, fokus pelaku pasar diperkirakan akan beralih pada dinamika keluarnya dana investor asing. Selama perdagangan 20-24 Juli 2026, IHSG menguat tipis 0,34 persen ke level 6.196,43, tetapi asing mencatatkan penjualan bersih senilai Rp 3,37 triliun. Ini akumulasi dari arus modal keluar sepanjang 2026 yang mencapai Rp 79,09 triliun.

Arus keluar dana asing ini bisa berlanjut, bergantung hasil pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee/FOMC) pada 30 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia. Pertemuan tersebut akan mengumumkan posisi suku bunga Bank Sentral AS yang akan menentukan arah gerak dolar AS dan pasar keuangan negara berkembang seperti Indonesia.

”Bagaimanapun, dinamika gejolak sekarang bisa jadi potensi apresiasi valuasi buat investor institusional masuk ke saham-saham yang fundamentalnya kuat, dengan entry point yang menarik,” ujarnya.

IPOT memproyeksikan pergerakan IHSG mampu bertahan di atas support 6.111-6.150, dengan batas toleransi di kisaran 6.000-6.010. Apabila IHSG mampu menembus level resistance 6.340, hal tersebut akan mengonfirmasi kelanjutan penguatan menuju target 6.470-6.700.

Sementara itu, pengunduran diri Gubernur BI memberikan tekanan lebih pada pasar obligasi dan rupiah. Pengamat Pasar Modal Martin Aditya kepada Kompas, Senin (27/7/2026), memperkirakan volatilitas di kedua pasar itu hanya akan berdampak jangka pendek.

”Pasar obligasi lebih rentan dengan suku bunga, inflasi, dan nilai tukar rupiah sehingga investor akan mencermati pengumuman penggantinya siapa,” ujarnya.

Setelah Perry meninggalkan kursi Gubernur BI, Martin berharap, independensi BI tetap terjaga dan pemerintah dapat merespons dengan baik kondisi ini selama masa transisi ini. ”Menurut saya, pemimpin yang baru tinggal melanjutkan dan meningkatkan apa yang sudah dikerjakan,” ujarnya.

Ia berharap, BI dan pemerintah dapat memastikan suku bunga acuan dapat dinormalisasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Meski produk domestik bruto di triwulan II-2026 masih terjaga karena belanja pemerintah yang tinggi untuk beberapa program prioritas, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di triwulan selanjutnya bisa melambat karena suku bunga yang tinggi.

”Kalaupun ada ruang pertumbuhan, mungkin dari investasi langsung seperti Danantara,” kata Martin.