Penjualan Mobil Masih Akan Menantang di 2025

JAKARTA, KOMPAS — Penurunan produksi dan penjualan mobil secara nasional menjadi tantangan bagi industri otomotif sejak 2024. Kebijakan pemerintah untuk mendukung kondisi ekonomi ke depan yang lebih positif akan membantu industri otomotif.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, sepanjang Januari hingga November 2024, produksi kendaraan roda empat di dalam negeri mencapai 1,09 juta unit atau turun 15,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang memproduksi 1,29 juta unit.

Sementara itu, dari data terbaru di periode Januari-Desember 2024, jumlah penjualan mobil dari pabrikan ke diler (wholesales) sebanyak 865.723 unit. Jumlah itu anjlok 13,9 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1.005.802 unit.

Adapun jumlah mobil yang dijual diler ke konsumen (retail sales) mencapai 889.680 unit, turun sebesar 10,9 persen secara tahunan. Meski menurun, pencapaian penjualan di 2024 melampaui target asosiasi Gaikindo sebesar 850.000 unit. Nilai target itu telah direvisi dari sebelumnya di angka 1,1 juta unit.

Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto kepada wartawan beberapa waktu lalu mengakui, lesunya penjualan di pasar otomotif, khususnya kendaraan roda empat, sepanjang 2024 menjadi alasan mereka mengubah target. Untuk tahun 2025, Gaikindo belum menentukan target penjualan.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, saat dihubungi Kompas, Sabtu (11/1/2025), menyebutkan, penurunan produksi dan penjualan mobil tahun lalu terjadi karena beragam faktor.

Pertama, kecenderungan masyarakat dan pelaku bisnis menunda konsumsi barang tahan lama, termasuk kendaraan, selama tahun pemilu. Kedua, suku bunga yang tinggi membuat biaya kredit kendaraan bermotor lebih mahal.

Pemulihan penjualan mobil pascapemilu akan terjadi bergantung pada stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal pemerintah baru.

Ketiga, penurunan pendapatan riil akibat inflasi dan ketidakpastian ekonomi menekan belanja barang sekunder dan tersier. Keempat, normalisasi harga komoditas yang akan menurunkan pendapatan masyarakat. Terakhir, utilisasi kapasitas manufaktur menurun di tahun 2024 yang mengindikasikan produsen mengurangi output akibat permintaan yang lemah.

Penjualan di tahun 2025 pun diperkirakan akan sulit bertumbuh karena beberapa pertimbangan. Pertama, Josua menyebut, pemulihan penjualan mobil pascapemilu akan terjadi bergantung pada stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal pemerintah baru.

Sementara itu, awal tahun ini pemerintah memutuskan mengimplementasi opsen (pungutan) tambahan pajak kendaraan bermotor dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLBB). Tambahan ini, menurut Josua, dapat meningkatkan biaya pembelian kendaraan baru kendati ada penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Berlanjutnya normalisasi harga komoditas hingga perlambatan penurunan suku bunga juga bisa jadi penghambat. ”Meskipun pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih tetap resilien di sekitar 5 persen, penjualan kendaraan roda empat tahun 2025 diperkirakan kembali melambat terbatas menjadi sekitar 872.000 unit,” katanya.

Penurunan output sektor otomotif, lanjutnya, dapat mengurangi kontribusi sektor transportasi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) manufaktur, yang sebelumnya mencapai 13 persen dari total PDB manufaktur. Penurunan Indeks Manajer Pembelian (PMI) dan Net Weighted Balance (NWB) untuk sektor otomotif mengonfirmasi perlambatan signifikan aktivitas manufaktur.

Penurunan produksi karena lemahnya permintaan juga akan menekan pemasok komponen lokal, yang memasok mayoritas bahan mentah produksi. Kapasitas produksi yang tidak maksimal meningkatkan biaya tetap per unit, yang dapat memengaruhi profitabilitas produsen. Industri otomotif yang terhubung dengan sektor baja, plastik, dan karet dapat terdampak negatif, meningkatkan risiko pengurangan tenaga kerja.

Di tengah kondisi tersebut, Josua memperkirakan, pelaku industri akan berpotensi untuk mengoptimalkan ekspor kendaraan ke negara ASEAN yang permintaannya lebih stabil.

Kapasitas produksi yang tidak maksimal meningkatkan biaya tetap per unit, yang dapat memengaruhi profitabilitas produsen.

Insentif kendaraan listrik pun menjadi harapan untuk mereduksi dampak negatif dari pajak opsen, mendorong pergeseran permintaan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Selain itu, pemerintah dapat memperpanjang relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan mendorong skema pembiayaan kredit kendaraan yang terjangkau.

”Lebih lanjut, pemerintah perlu memperkuat insentif untuk kendaraan listrik guna mempercepat transisi ke transportasi yang lebih berkelanjutan,” tutur Josua.