Aparat Imigrasi AS Kian Semena-mena, Penolakan terhadap ICE Meluas

MINNEAPOLIS, MINGGU — ”ICE Out for Good” atau ICE Keluar Selamanya. Kalimat itu menjadi slogan sekaligus tuntutan ribuan pengunjuk rasa yang turun ke jalan memprotes pembunuhan warga Amerika Serikat di Minneapolis, Negara Bagian Minnesota, dan dua imigran Venezuela di Portland, Negara Bagian Oregon.

Mereka tewas dalam razia imigrasi oleh petugas Badan Penindakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE). Kantor berita Associated Press, Minggu (11/1/2026), melaporkan, protes tersebut salah satu dari ratusan aksi yang direncanakan di sejumlah kota di AS selama akhir pekan.

Unjuk rasa anti-ICE meluas ke New York City, Texas, Kanada, New Mexico, Ohio, Florida, dan negara-negara bagian lainnya. Pola kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para petugas ICE dinilai sudah kelewatan. Ini memicu kemarahan rakyat AS, termasuk dari kalangan pendukung Presiden AS Donald Trump.

Pada Sabtu waktu setempat, Wali Kota Minneapolis Jacob Frey mengimbau warganya untuk menggelar protes dengan damai. Frey sejak awal gencar menuntut ICE keluar dari Minneapolis, bahkan jauh sebelum penembakan salah satu warganya, Renee Good, pekan lalu.

Frey memperingatkan siapa pun yang merusak properti atau membahayakan orang lain saat unjuk rasa akan ditangkap. Ia mengecam para penghasut yang mencoba memprovokasi kerumunan besar. ”Persis itulah yang diinginkan Donald Trump. Jangan terpancing. Trump ingin kita terpancing,” ujarnya.

Gubernur Minnesota Tim Walz juga menyerukan aksi damai. Senada dengan Frey, Walz khawatir Trump sengaja ingin wilayahnya kacau untuk mengalihkan perhatian dari pembunuhan Good.

”Jangan berikan apa yang dia inginkan. Kita akan berjuang dengan damai, di pengadilan, melalui debat publik, dan di kotak suara. Jaga perdamaian dan jaga keyakinan,” kata Walz.

Majalah Time, Sabtu, menyebutkan, gelombang unjuk rasa terjadi bersamaan dengan jajak pendapat baru dari YouGov pada hari yang sama dengan tewasnya Good. Hasil survei terhadap 2.600 orang di AS menunjukkan dukungan publik terhadap ICE anjlok.

Sebanyak 52 persen responden sekarang agak atau sangat tidak setuju dengan cara ICE bekerja. Sebelumnya, pada November 2025, angkanya masih 39 persen.

Good ditembak saat berada di dalam mobilnya bersamaan dengan razia imigrasi ICE. Gedung Putih membela petugas ICE yang melepaskan tembakan fatal tersebut. Alasannya, Good mencoba menabrak petugas dan petugas menembak untuk membela diri.

Rekaman video dari kejadian tersebut menunjukkan agen ICE menembak Good tiga kali dari jarak dekat saat ia mencoba menyelamatkan diri. Good, ibu dari tiga anak dan seorang penyair, adalah sukarelawan aktif dalam jaringan patroli lingkungan yang terorganisasi untuk menyaksikan dan merekam aktivitas ICE di Minneapolis.

Ia mengalami luka tembak di kepala sebelum dibawa ke rumah sakit kemudian dinyatakan meninggal dunia. ”Kita semua hidup dalam ketakutan sekarang. ICE membuat lingkungan tidak aman. Kami tidak bisa membiarkan itu terjadi,” kata Meghan Moore, ibu dari dua anak di Minneapolis yang ikut berunjuk rasa.

Penembakan Good terjadi tak lama setelah sekitar 2.000 petugas ICE dikerahkan ke Minneapolis dan St Paul. Ini operasi terbesar yang pernah dilakukan ICE.

Insiden yang sama terjadi di Portland. ICE menembak dua orang yang dituduh mempersenjatai kendaraannya dan menabrak petugas.

Minnesota menjadi titik panas utama sejak pemerintahan Trump mendeportasi jutaan imigran sejak beberapa bulan lalu. Trump mengkritik para pemimpin Partai Demokrat di tengah skandal penipuan kesejahteraan besar-besaran yang melibatkan beberapa anggota komunitas Somalia-Amerika yang besar di negara bagian itu.

Setelah pembunuhan Good, situs Politico menyebutkan, para pendukung Trump khawatir pendekatan ICE yang memakai cara-cara kekerasan berisiko merusak kepercayaan publik. Mereka semakin khawatir karena Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem terlalu cepat menyebut penembakan Good sebagai tindakan terorisme domestik. Banyak pihak menggugat tugas dan tanggung jawab ICE yang sebenarnya.

Menurut janji kampanye Trump, ICE bertugas melaksanakan deportasi massal. Kelembagaan dan anggaran ICE diperluas menjadi penegakan hukum imigrasi dan investigasi imigrasi ilegal sekaligus deportasi imigran ilegal dari AS.

ICE dibentuk sebagai bagian dari Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri tahun 2002, sebagai respons terhadap serangan teror pada 11 September 2001. UU tersebut menciptakan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), dengan ICE sebagai salah satu lembaga bawahannya.

Misi ICE mencakup keselamatan publik dan keamanan nasional. Namun, kekuasaannya berbeda dari departemen kepolisian lokal di AS. Para petugas ICE punya wewenang untuk menghentikan, menahan, dan menangkap orang yang mereka curigai berada di AS secara ilegal.

Mereka dapat menahan warga AS secara terbatas, seperti jika seseorang mengganggu proses penangkapan atau menyerang petugas. ICE juga bisa menahan orang yang dicurigai berada di AS secara ilegal.

Menurut organisasi berita ProPublica, terdapat lebih dari 170 insiden selama sembilan bulan pertama kepresidenan Trump. Petugas ICE kerap menahan warga AS yang melawan kehendak mereka.

Penggunaan kekerasan oleh ICE diatur oleh kombinasi Konstitusi AS, hukum AS, dan pedoman kebijakan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Direktur Program Peradilan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Vanderbilt, Chris Slobogin, kepada BBC, mengatakan, berdasarkan Konstitusi AS, penegak hukum hanya dapat menggunakan kekuatan mematikan jika seseorang menimbulkan bahaya serius bagi mereka atau orang lain, atau orang tersebut telah melakukan kejahatan kekerasan.

Namun, Mahkamah Agung AS secara historis memberikan kelonggaran kepada petugas yang membuat keputusan saat itu juga tanpa mempertimbangkan kejadian di kemudian hari.

Sebuah memo kebijakan DHS dari tahun 2023 menyatakan, petugas federal ”hanya boleh menggunakan kekuatan mematikan jika diperlukan”, atau ketika mereka memiliki ”keyakinan yang wajar bahwa subyek menimbulkan ancaman kematian atau cedera tubuh serius yang segera terjadi” bagi petugas atau orang lain.

Biasanya ICE beroperasi di dalam wilayah AS, dengan beberapa staf di luar negeri. Lembaga saudaranya, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, secara teknis berpatroli di perbatasan AS. Namun, peran-peran tersebut semakin kabur karena pemerintahan Trump menarik agen dari berbagai lembaga penegak hukum federal untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan imigrasi.

Petugas Patroli Perbatasan semakin banyak beroperasi di dalam AS dan ikut dalam operasi penggerebekan bersama ICE. Sampai saat ini, ada 605.000 orang yang dideportasi. Ada 1,9 juta imigran yang secara sukarela keluar dari AS.

Ketika ada imigran yang ditangkap, terkadang mereka hanya ditahan sementara kemudian dibebaskan setelah diinterogasi. Namun, terkadang ICE akan menahan dan memindahkan orang tersebut ke fasilitas penahanan yang lebih besar, yang jumlahnya cukup banyak di seluruh AS.

Menurut data proyek imigrasi Transactional Records Access Clearinghouse, sebuah kompendium data pemerintah dari Universitas Syracuse, terdapat sekitar 65.000 orang dalam tahanan ICE pada 30 November 2025. Menurut BBC, begitu ICE menahan seseorang, butuh waktu berhari-hari bagi keluarga atau pengacara untuk mengetahui keberadaan mereka. (REUTERS/AFP/AP)