Pentagon Ultimatum Cabut Pembatasan AI untuk Senjata

Konflik antara Departemen Pertahanan AS (Pentagon) dan perusahaan kecerdasan buatan (AI) Anthropic memanas menjelang tenggat ultimatum. Pentagon memaksa Anthropic membuka penggunaan model AI mereka, Claude, untuk semua tujuan yang sah, termasuk untuk senjata otonom dan pengawasan warga.

Anthropic menolak. Sehari sebelum tenggat berakhir, CEO Anthropic Dario Amodei menyatakan, dengan pertimbangan nurani, perusahaan tidak bisa menyetujui tuntutan tersebut. ”Kami tidak akan dengan sadar menyediakan produk yang menempatkan prajurit Amerika dan warga sipil dalam risiko,” katanya dalam pernyataan yang diunggah di X, Jumat (27/2/2026).

Tenggat jatuh pada Jumat pukul 17.01 waktu pantai timur AS atau Sabtu (28/2/2026) pukul 05.01 waktu Indonesia barat. Ultimatum dilontarkan pada Selasa pekan ini seusai pertemuan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dengan Amodei.

Pentagon mengultimatum Anthropic agar mencabut pengaman AI untuk semua tujuan yang sah. Google, OpenAI, dan xAI telah menyepakati kontrak untuk memasok teknologi AI ke militer AS.

Jika Anthropic menolak, Pentagon mengancam memutus kemitraan dan kontrak, mengeluarkan Anthropic dari sistem Departemen Pertahanan, serta menetapkan perusahaan itu sebagai risiko rantai pasok. Anthropic terancam kehilangan kontrak senilai hingga 200 juta dolar AS dari Pentagon.

Pentagon juga mengancam menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan (Defense Production Act/DPA) pada Anthropic. ”Terlepas dari itu, ancaman-ancaman ini tidak mengubah posisi kami. Kami tidak bisa dengan nurani menyetujui permintaan mereka,” kata Amodei.

Kami tidak akan dengan sadar menyediakan produk yang menempatkan prajurit Amerika dan warga sipil dalam risiko.

Anthropic menyatakan tidak meninggalkan perundingan dengan Pentagon. Namun, menurut Amodei, perundingan itu buntu.

”Bahasa kontrak baru yang kami terima dari Departemen Pertahanan hampir tidak membuat kemajuan dalam mencegah penggunaan Claude untuk pengawasan massal terhadap warga Amerika atau untuk senjata otonom sepenuhnya,” ujarnya.

Juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, membantah militer berniat memakai AI untuk pengawasan massal terhadap warga AS atau mengembangkan senjata otonom tanpa keterlibatan manusia. Pengawasan massal merupakan tindakan ilegal bagi hukum AS.

”Militer tidak punya kepentingan menggunakan AI untuk melakukan pengawasan massal terhadap warga Amerika dan kami juga tidak ingin menggunakan AI untuk mengembangkan senjata otonom yang beroperasi tanpa keterlibatan manusia,” katanya.

Namun, Parnell menegaskan Pentagon menginginkan akses seluas mungkin atas model AI Anthropic. Dalam pernyataan lain, Parnell juga menolak pembatasan dari perusahaan teknologi.

”Kami tidak akan membiarkan perusahaan mana pun mendikte syarat soal bagaimana kami membuat keputusan operasional,” tulisnya.

Kesepakatan itu memantik protes di internal perusahaan. Jeff Dean, ilmuwan senior AI Google, menegaskan sikapnya tidak berubah. ”Pada 2018 saya menandatangani surat ini dan posisi saya tidak berubah,” tulis Dean di X.

Ia merujuk pada pernyataan sikap tidak ikut serta ataupun mendukung pengembangan senjata. Pernyataan itu dipublikasikan dalam International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) pada 2018.

Dalam pernyataan tersebut, para ilmuwan dan pemimpin industri teknologi menyatakan komitmen untuk tidak ikut serta ataupun mendukung pengembangan, produksi, perdagangan, atau penggunaan senjata otonom mematikan.

Dokumen tersebut mendefinisikan senjata otonom mematikan itu sering disebut robot pembunuh. Sistem ini dapat mengidentifikasi, menargetkan, dan membunuh manusia tanpa keterlibatan manusia. Mekanisme ini membuat keputusan hidup dan mati didelegasikan kepada mesin.

Pernyataan sikap ditandatangani 150 perusahaan dan sedikitnya 2.400 individu dari sekitar 90 negara.

Sebanyak 264 karyawan Google dan OpenAI juga memprotes lewat surat terbuka di situs notdivided.org berjudul ”We Will Not Be Divided”. Mereka menulis ”Departemen Perang”, sebutan baru untuk Departemen Pertahanan AS, mengancam akan memakai DPA untuk memaksa Anthropic melayani militer dan menyesuaikan modelnya dengan kebutuhan militer.

Mereka menyebutnya sebagai pembalasan. ”Kami berharap para pemimpin mengesampingkan perbedaan mereka dan berdiri bersama untuk terus menolak tuntutan Departemen Perang saat ini, yaitu meminta izin menggunakan model kami untuk pengawasan massal domestik dan membunuh orang secara otonom tanpa pengawasan manusia,” demikian isi pernyataan bersama.

Operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas ikut menjadi pemicu panasnya hubungan Pentagon–Anthropic. Dilaporkan, AI Claude digunakan dalam operasi tersebut melalui kemitraan Anthropic dengan Palantir Technologies. Palantir adalah perusahaan analitik data yang dipakai Pentagon dan penegak hukum federal AS.

Laporan itu memuat penggunaan Claude dalam operasi militer. Padahal, selama ini kebijakan Anthropic melarang. Sejak itu, Pentagon kian gencar menekan agar Claude bisa dipakai untuk semua tujuan yang sah di jaringan internal militer tanpa pembatasan vendor.

Analis hukum dari Lawfare, Alan Z Rozenshtein, menilai ancaman Pentagon kali ini tak main-main. Pentagon bukan hanya mengancam memutus kontrak, melainkan juga mengancam memakai DPA. Aturan ini merupakan undang-undang era Perang Dingin yang bisa dipakai Pemerintah AS untuk memaksa industri memenuhi kebutuhan pertahanan nasional.

Rozenshtein mengatakan, DPA pernah dipakai untuk urusan AI pada era Presiden Joe Biden. Ini terjadi pada 2023 lewat Perintah Eksekutif 14110 yang ditandatangani pada 30 Oktober 2023. Bentuknya Title VII, yaitu mewajibkan pelaporan dan pengumpulan informasi.

Saat itu, Pemerintah AS memakai DPA untuk memaksa perusahaan AI menyerahkan data, di antaranya soal pelatihan model, hasil, dan hal terkait bobot model. Di era Biden, negara hanya meminta informasi, bukan memaksa cara penggunaan model.

Ancaman Pentagon sekarang dinilai lebih serius. Rozenshtein menilai, ancaman ini mengarah ke Title I yang memuat kewenangan pemaksaan. Artinya, negara bukan lagi sekadar meminta data, melainkan berpotensi memaksakan tindakan perusahaan.

Menurut Rozenshtein, ancaman Pentagon bisa berarti dua hal. Pertama, pemerintah bisa memaksa Anthropic melayani Pentagon dengan syarat tertentu. Bentuknya menerima pesanan dan memberi akses prioritas pada layanan yang sama.

Kedua, pemerintah bisa lebih agresif, yaitu memaksa layanan disediakan dengan kondisi yang diinginkan pemerintah. Pembatasan dalam kontrak bisa dihapus paksa. Produk bahkan bisa didorong berubah.

Ancaman penggunaan DPA saja sudah bisa menjadi alat paksa bagi perusahaan. Jika DPA benar-benar dikeluarkan, perusahaan biasanya patuh lebih dulu sambil protes, lalu menggugat, dan meminta putusan darurat.

Amodei menyatakan, pada beberapa kasus, AI bisa merusak nilai-nilai demokrasi. Ia juga menilai ada penggunaan yang belum bisa dilakukan secara aman dan andal.

Karena itu, ia menolak dua penggunaan AI, yaitu untuk pengawasan domestik massal dan senjata otonom sepenuhnya. Menurut Amodei, pengawasan domestik massal tidak sejalan dengan nilai demokrasi.

Ia memberi contoh, pemerintah bisa memperoleh catatan rinci pergerakan, penjelajahan web, dan asosiasi warga Amerika dari sumber publik tanpa surat perintah. AI yang kuat bisa merakit data yang terpencar itu. Hasilnya profil hidup seseorang yang utuh dapat dibuat secara otomatis dalam skala masif.

Untuk senjata otonom sepenuhnya, Amodei membedakan senjata semi-otonom dan sepenuhnya otonom. Ia menyebut senjata semi-otonom, seperti yang dipakai di Ukraina, vital bagi pertahanan demokrasi. Ia mengakui, senjata otonom penuh bisa saja kelak penting bagi pertahanan nasional.

Namun, ia menegaskan, hari ini AI mutakhir belum cukup andal untuk senjata otonom penuh. Ia menekankan, senjata otonom penuh membutuhkan pengawasan dan pengaman yang tepat, sementara pengaman semacam itu belum ada saat ini.

Amodei juga menulis, Anthropic menawarkan kerja riset dan pengembangan untuk meningkatkan keandalan sistem. Namun, tawaran itu tidak diterima Pentagon.

Di media sosial, Wakil Menteri Pertahanan AS Emil Michael menyerang Amodei secara personal. Ia menuduh Amodei pembohong dan memiliki gangguan kompleks Tuhan, serta ingin mengontrol militer AS. Michael juga menuduh Amodei bersedia mempertaruhkan keselamatan bangsa.

Michael menambahkan, Pentagon akan selalu mematuhi hukum, tetapi tidak akan menuruti keinginan perusahaan teknologi yang mencari laba.

Di Senat, Senator Thom Tillis dari North Carolina mengkritik cara Pentagon membawa sengketa ke publik. Ia mempertanyakan mengapa isu itu dibahas terbuka.

Senator Mark Warner dari Virginia merasa terganggu oleh laporan bahwa Pentagon bekerja untuk merundung perusahaan AS. Ia menilai ini indikasi Departemen Pertahanan mengabaikan tata kelola AI.

Menurut Warner, Kongres perlu menetapkan mekanisme tata kelola AI yang kuat dan mengikat untuk konteks keamanan nasional.

Saat ini, AI sudah banyak digunakan di persenjataan dan pertahanan. Namun, penggunaannya dalam senjata otonom masih dianggap tabu. Langkah Pentagon akan menjadi preseden yang akan diikuti negara-negara lain. Ancaman masa depan yang membuat makin cemas. (AP/Reuters)