Tingkatkan Konektivitas Transportasi Umum Jakarta, Dorong Pengembangan ”Feeder”

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta mengalokasikan 70 persen anggarannya menyubsidi transportasi umum, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta. Untuk meningkatkan konektivitas, perhatian khusus juga perlu untuk layanan transportasi pengumpan atau feeder agar semakin terintegrasi dan mempermudah mobilitas warga.

Tahun ini, Dinas Perhubungan Jakarta mengelola anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Sebanyak 70 persen dari total anggaran atau Rp 5,160 triliun, dialokasikan untuk subsidi transportasi umum.

Sementara itu, sisa 30 persen digunakan untuk belanja operasional sebesar 5 persen, belanja barang dan jasa 14 persen, dan belanja modal 9 persen.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jakarta Wahyu Dewanto, Selasa (1/7/2025), menilai anggaran subsidi transportasi umum di Jakarta cukup besar. ”Dengan dana yang besar tersebut, kita harus pastikan konektivitas transportasi publik, termasuk feeder, dapat menjangkau semua lapisan wilayah Jakarta,” katanya.

Namun, lanjut Wahyu, tantangan besar masih ada dalam mengintegrasikan layanan pengumpan dengan moda transportasi utama. Layanan pengumpan menuju transportasi publik harus lebih diperhatikan agar dapat terkoneksi dengan lebih baik dan merata. Pengembangan transportasi pengumpan, seperti Mikrotrans, sangat penting untuk memperluas jangkauan transportasi umum, terutama di area yang tidak terlayani oleh Transjakarta, termasuk jalan-jalan kecil atau gang di Jakarta.

Sejak 2018, Mikrotrans menjadi bagian dari armada Transjakarta yang berfungsi sebagai angkutan pengumpan (feeder) untuk menghubungkan kawasan permukiman dengan moda transportasi utama, seperti Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL.

Meskipun sudah ada beberapa rute feeder yang menghubungkan area-area tertentu, Wahyu menyatakan bahwa layanan feeder masih terbatas di beberapa area saja dan belum mencakup seluruh kawasan Jakarta yang membutuhkan konektivitas lebih baik. Banyak daerah permukiman yang masih kesulitan mendapatkan akses transportasi umum, yang menyebabkan ketergantungan pada kendaraan pribadi.

”Jangan sampai daerah penyangga terkoneksi dengan dibukanya layanan Transjabodetabek, tetapi di Jakarta sendiri masih belum menyeluruh,” ujarnya.

Dengan terkoneksinya seluruh jalanan Jakarta dengan transportasi umum, diharapkan jumlah pengguna transportasi publik semakin meningkat.

Warga Jakarta Timur, Arshinta (24), sepakat bahwa layanan feeder di Jakarta perlu dibenahi. Ia mengeluhkan keterlambatan dan ketidakteraturan operasional layanan feeder. Beberapa angkutan pengumpan sering terlambat atau bahkan tidak muncul sama sekali pada jam tertentu.

”Keterlambatan ini menyebabkan ketidakpastian waktu, yang berdampak pada rencana perjalanan pengguna,” katanya.

Pada jam-jam sibuk, layanan feeder seperti Mikrotrans juga sering kali penuh. Ruang yang terbatas ini semakin menurunkan kualitas pengalaman pengguna. Selain itu, beberapa kendaraan pengumpan juga tidak dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan yang memadai, seperti AC atau tempat duduk yang cukup.

Jangan sampai daerah penyangga terkoneksi dengan dibukanya layanan Transjabodetabek, akan tetapi di Jakarta sendiri masih belum menyeluruh.

Beberapa layanan angkutan pengumpan juga dinilai tidak dikelola dengan baik karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Hal ini menyebabkan penyimpangan dari standar layanan yang ditetapkan, seperti ketidakteraturan keberangkatan angkutan dan kebersihan kendaraan yang kurang terjaga.

Menurut Arshinta, salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan pengumpan adalah dengan meningkatkan integrasi antara moda transportasi utama, seperti Transjakarta, MRT, LRT.

”Penjadwalan yang lebih sinkron serta aplikasi dan sistem tiket yang terintegrasi akan memudahkan penumpang untuk berpindah moda tanpa kebingungan,” kata Arshinta.

Ketua Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) Budi Susandi menekankan pentingnya konsistensi dari Pemprov Jakarta untuk mengatasi tantangan besar dalam pelayanan transportasi umum yang optimal di Jakarta.

Menurut Budi, Jakarta memiliki potensi besar untuk mengelola transportasi umum dengan lebih baik berkat anggaran APBD yang besar, sumber daya manusia yang memadai, serta dukungan dari pemerintah pusat.

Saat ini, tantangan terletak pada bagaimana menarik lebih banyak warga untuk beralih ke transportasi umum serta meningkatkan kualitas layanan. Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jakarta memberikan insentif kepada masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi umum, seperti melalui pengurangan pajak atau pemberian beasiswa bagi pelajar yang secara rutin menggunakan angkutan publik.

Langkah ini dinilai dapat mendorong lebih banyak warga Jakarta beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum sehingga mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

Budi mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan sistem transportasi berbasis transportasi umum yang sesuai dengan amanat regulasi yang ada. Salah satunya adalah mewujudkan 60 persen perjalanan menggunakan transportasi umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) Tahun 2018-2029, serta Peraturan Daerah Provinsi Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Singapura dinilai bisa menjadi contoh yang baik dalam mengelola transportasi umum dengan membatasi populasi kendaraan pribadi. Di Singapura, pemilik kendaraan baru harus mengikuti lelang pemerintah sementara mobil dengan usia tertentu tidak diizinkan untuk beroperasi.

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa pada 2025, Dinas Perhubungan Jakarta akan menambah 205 unit bus listrik Transjakarta untuk menggantikan armada yang sudah melewati masa pakai.

Selain itu, penambahan 100 unit bus ukuran sedang juga direncanakan pada tahun ini untuk memperkuat layanan pengumpan, baik dari sisi jumlah armada maupun cakupan layanan.

Saat ini, tersedia sekitar 130 unit bus pengumpan dari total kebutuhan sebanyak 1.518 unit, dengan cakupan layanan pengumpan Transjakarta berada pada angka 86 persen.

”Keluhan masyarakat terkait dengan kurangnya feeder ini disebabkan ketersediaan bus sedang sangat minim akibat dari beberapa permasalahan teknis operator angkutan umum bus sedang,” katanya.

Penambahan 100 unit bus sedang pada tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan cakupan layanan pengumpan hingga mencapai 90 persen. Selain itu, Dishub Jakarta juga berencana menambah sekitar 300 unit Mikrotrans atau JakLingko guna mendukung optimalisasi layanan transportasi terintegrasi di Jakarta.