Penularan Malaria Kian Tidak Terprediksi, Perubahan Iklim dan Migrasi Penduduk Jadi Pemicu

NUSA DUA, KOMPAS — Upaya pengendalian malaria perlu lebih agresif dilakukan oleh setiap negara untuk mencapai target eliminasi pada 2030. Tantangan dalam penanganan kini semakin besar, terutama terkait dengan dampak perubahan iklim dan perpindahan penduduk.

CEO Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) Sarthak Das di sela-sela acara 9th Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination di Nusa Dua, Bali, Senin (16/6/2025), mengatakan, berbagai tantangan dihadapi untuk mencapai upaya eliminasi malaria di dunia, termasuk untuk wilayah Asia Pasifik, yang ditargetkan pada 2030. Tantangan tersebut salah satunya disebabkan oleh dampak perubahan iklim.

”Hubungan antara iklim dan malaria tidak sederhana. Namun, ini jelas bisa menghambat kemajuan kita untuk mencapai eliminasi. Kita mengalami ketidakpastian karena malaria juga bisa diakibatkan oleh dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Hal ini membuat situasi tidak bisa diprediksi,” katanya.

Karena itu, Sarthak Das menuturkan, intervensi yang telah terbukti dapat mengatasi masalah penularan malaria harus dilakukan secara lebih agresif. Dunia harus berlomba untuk bisa segera menuntaskan malaria sebelum upaya penanganan kian sulit dilakukan karena dampak dari perubahan iklim tersebut.

Kita mengalami ketidakpastian karena malaria juga bisa diakibatkan oleh dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Hal ini membuat situasi tidak bisa diprediksi.

Selain itu, tantangan dalam penanganan malaria semakin besar dengan pergerakan atau migrasi penduduk. Pergerakan penduduk secara masif akan meningkatkan risiko penularan, terutama untuk kasus impor atau kasus yang dibawa oleh orang dari wilayah endemis.

Dampak perubahan iklim dan risiko penularan malaria juga dihadapi oleh Indonesia. Nyamuk Anopheles yang menjadi vektor penularan malaria cocok dengan lingkungan tropis di Indonesia untuk hidup dan berkembang biak. Apabila suhu dari lingkungan semakin panas, risiko penularan bisa semakin besar.

Ketua Komite Nasional Penilaian Eliminasi Malaria Indonesia Ferdinand Laihad mengatakan, kenaikan suhu akibat perubahan iklim berpengaruh pada kelangsungan hidup dari nyamuk Anopheles. Suhu yang lebih panas membuat nyamuk lebih cepat berkembang biak.

Nyamuk juga akan lebih aktif saat cuaca panas. Frekuensi nyamuk untuk menggigit juga semakin sering. Parasit yang membawa penyakit malaria pun lebih bertahan di suhu yang panas.

”Nyamuk Anopheles bisa bertahan pada suhu 15 derajat celsius sampai 30 derajat celsius. Semakin tinggi suhunya dapat meningkatkan ketahanan dari nyamuk tersebut. Karena itu, jika suhu semakin tinggi akibat kondisi iklim, risiko dari penularan malaria bisa semakin tinggi,” tutur Ferdinand.

Ia menambahkan, dampak perubahan iklim juga dapat berpengaruh pada tingkat salinitas atau kandungan garam pada air laut. Air laut dengan tingkat salinitas tinggi dapat mempercepat perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Hal tersebut dapat menjadi persoalan apabila banyak genangan atau tampungan air laut yang ditemukan di daerah pesisir. Genangan air tersebut akan menjadi tempat nyamuk untuk berkembang biak.

Selain itu, curah hujan yang tinggi dan tidak menentu juga meningkatkan risiko malaria. Curah hujan yang tidak menentu akan membuat banyak genangan air atau tampungan air. Sementara itu, suhu di lingkungan cenderung lebih panas, bahkan di dataran yang cukup tinggi. Kondisi ini pun akan membuat nyamuk lebih mudah berkembang biak.

”Jadi, memang pengaruh iklim itu sangat besar. Tentu kita khawatir untuk daerah-daerah yang tadinya tidak ada malaria menjadi punya kemungkinan terjadi malaria. Ini misalnya daerah pegunungan yang tadinya dingin, karena suhunya naik sedikit saja, parasit penyebab malaria bisa berkembang,” kata Ferdinand.

Oleh sebab itu, ia menuturkan, upaya penanganan malaria di Indonesia perlu semakin intensif. Sejumlah pihak harus terlibat. Malaria tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga lingkungan dan perilaku masyarakat. Jika penanganan malaria hanya dilakukan seperti biasa, eliminasi malaria tidak bisa tercapai pada 2030. Bahkan, pada 2045 pun target itu tidak bisa tercapai.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban malaria tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Setidaknya sekitar 600.000 kasus malaria ditemukan di Indonesia dari total kasus yang diprediksi mencapai 1 juta kasus. Di kawasan Asia, Indonesia bahkan berada di urutan kedua negara dengan kasus kematian tertinggi akibat malaria setelah India.

Ferdinand menambahkan, upaya penanganan malaria saat ini bisa lebih difokuskan pada wilayah dengan kasus tertinggi. Data menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen kasus malaria berasal dari Papua.

”Setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan secara bersamaan. Pertama dengan memperkuat penemuan kasus serta memastikan kasus tersebut diobati sampai tuntas. Kedua, memperkuat pengendalian vektor dengan tidak ada tempat nyamuk berkembang biak. Dan ketiga melalui kampanye pemberian kelambu massal,” katanya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Murti Utami mengatakan, pemerintah pusat akan semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah di enam provinsi di Papua. Upaya itu, antara lain, dilakukan dengan mendorong pembentukan forum pemerintah agar kolaborasi dalam penanganan kasus malaria bisa semakin baik.

”Selain itu, kita juga akan dorong upaya penemuan kasus. Penemuan kasus malaria di Papua masih rendah, hanya sekitar 54 persen. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap malaria juga masih rendah. Karena itu, pendekatan komunitas akan menjadi prioritas dalam penanganan,” ujarnya.