Penundaan Tarif Trump Dimanfaatkan untuk Memperkuat Solidaritas Kawasan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan jeda 90 hari atas pemberlakuan tarif impor resiprokal Amerika Serikat, untuk menyusun kerangka kerja sama dengan negara-negara ASEAN sebelum melanjutkan negosiasi bilateral dengan Gedung Putih. Solidaritas regional yang kuat diyakini akan memperkuat posisi tawar ASEAN secara kolektif.

Pada Rabu (9/4/2025) siang waktu Washington DC atau Kamis (10/4/2025) dini hari WIB, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan implementasi pemberlakuan sebagian tarif bea masuk impor resiprokal tinggi selama tiga bulan atau 90 hari.

Dengan penundaan sementara, tarif bea masuk untuk Indonesia yang semula ditetapkan menjadi 32 persen per 9 April 2025, masih akan berada di angka 10 persen dalam tiga bulan ke depan. Namun, penundaan tidak berlaku bagi China yang tarif bea masuknya meroket hingga 125 persen.

Dilansir Reuters, Menteri Keuangan Sri Mulyani di sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, menyatakan, Indonesia akan memanfaatkan jeda 90 hari untuk menyusun kerangka kerja sama dengan negara kawasan sebelum melanjutkan negosiasi dengan Gedung Putih.

Menurut dia, konsesi yang ditawarkan Indonesia harus dapat dihormati secara timbal balik oleh negara lain. Di samping itu, Indonesia juga perlu bekerja sama dengan negara-negara ASEAN guna meningkatkan ketahanan kawasan.

Sebelum ada jeda 90 hari yang diumumkan Gedung Putih terkait penerapan tarif impor, enam dari sembilan negara di Asia Tenggara yang menjadi target Pemerintah AS telah dikenai tarif yang jauh lebih besar dari perkiraan, yakni antara 32-49 persen. Sebagai perbandingan, tarif untuk Uni Eropa sebesar 20 persen, Jepang 24 persen, dan India 27 persen.

”Kita harus terus bersikap sangat hati-hati. Belanja negara harus dilakukan secara lebih efisien, tepat sasaran, dan efektif dalam mendukung pertumbuhan di sisi moneter,” ujarnya.

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama yang salah satunya berbunyi, ASEAN berkomitmen untuk tidak memberlakukan tindakan balasan apa pun terhadap tarif yang dikenakan oleh AS.

Mengikuti perkembangan yang ada, negara-negara ASEAN sepakat menyatakan niat bersama untuk menjalin dialog yang terbuka dan konstruktif dengan AS guna membahas berbagai isu terkait perdagangan. Komunikasi yang terbuka dan kerja sama mereka yakini akan menjadi kunci dalam memastikan hubungan yang seimbang dan berkelanjutan.

Ekonom dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Syafruddin Karimi, menilai, keputusan pemerintah dalam menyusun kerangka kerja sama bersama negara-negara ASEAN untuk memperkuat ketahanan kawasan, sebagai langkah diplomasi yang strategis.

”Di tengah tekanan tarif sepihak dari Amerika Serikat, Indonesia tidak hanya merespons secara bilateral, tetapi juga memilih membangun solidaritas regional sebagai upaya memperkuat posisi tawar kolektif,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

Kendati demikian, kerangka kerja sama ini harus diwujudkan dalam agenda konkret seperti penguatan rantai pasok regional, harmonisasi standar industri, dan perluasan pasar intra-ASEAN agar tidak berhenti pada retorika diplomatik.

Strategi tersebut, lanjut Syafruddin, merupakan langkah membentuk koalisi negara berkembang untuk menyeimbangkan kekuatan negara adidaya yang makin agresif. Jika dijalankan secara konsisten, Indonesia tidak hanya memperkuat daya tahan nasional, tetapi juga ikut memimpin transformasi ASEAN menjadi kekuatan ekonomi yang lebih mandiri, tangguh, dan dihormati dalam arsitektur global.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia juga perlu mendorong realisasi investasi dari AS dalam upaya negosiasi terkait kebijakan tarif Trump.

Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak hanya membahas penyeimbangan neraca perdagangan kedua negara dalam negosiasi untuk mengurangi ketetapan tarif tersebut.

”Jika hanya negosiasi perdagangan, dikhawatirkan itu lebih banyak merugikan bagi Indonesia. Tapi, kalau dengan mengamankan komitmen investasi, mungkin itu juga bisa lebih seimbang dan saling menguntungkan,” kata Telisa.

Sebagai bagian dari paket negosiasi yang akan disampaikan ke AS, pemerintah menawarkan serangkaian kebijakan yang mengarah pada konsesi. Indonesia ”mengalah” di hampir semua aspek impor dengan AS, baik tarif maupun nontarif.

Mulai dari deregulasi aturan perpajakan dan pengurangan tarif bea masuk atas produk AS, pembukaan akses pasar yang lebih lebar bagi sejumlah produk AS, pelonggaran kuota impor, hingga relaksasi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, dalam acara ”Public Forum Response to Trump 2.0” yang digelar CSIS di Jakarta, menilai adanya penundaan implementasi tarif impor resiprokal menjadi sinyal baik. Hal ini mengingat Indonesia dan negara-negara ASEAN sepakat untuk tidak melakukan retaliasi atau atau pembalasan.

”Tentu kita akan mengedepankan negosiasi. Justru (penundaan) ini menjadi sinyal yang baik. Sampai saat ini, Indonesia tidak menunjukkan protes sekaligus menghargai hubungan dengan AS sebagai mitra dagang terbesar,” ujarnya.

Neraca perdagangan Indonesia dengan AS saat ini mencatat surplus bagi Indonesia sebesar 16,8 miliar dollar AS pada tahun 2024. Bahkan berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia terhadap AS selalu surplus selama 10 tahun terakhir, atau periode 2015 sampai 2024.

Secara umum, sejak 58 bulan terakhir atau sejak Mei 2020, neraca perdagangan Indonesia selalu mencatatkan hasil surplus. Untuk kinerja perdagangan Indonesia, tahun ini secara agresif Indonesia tengah melakukan diversifikasi pasar atau memperluas jangkauan ekspor ke Kanada, Uni Eropa, Iran, Jepang, dan Peru.

”Perluasan pasar tersebut telah lama menjadi strategi Indonesia, bahkan sebelum Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara,” ucapnya.

Agresivitas tersebut ditandai oleh finalisasi kesepakatan perdagangan bebas oleh Indonesia, yakni Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA); Indonesia-Peru CEPA; Indonesia-EU CEPA; Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA); dan Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA).

Perluasan pasar ke Kanada dilatarbelakangi oleh meningkatnya permintaan terhadap produk yang bersertifikat halal, makanan hasil laut, agrikultur, hingga tekstil.

Terkait kerja sama perdagangan dengan Peru, Indonesia melihatnya sebagai pintu masuk untuk mengakses pasar Amerika Latin. Di kawasan tersebut, imbuh Dyah, Indonesia bisa memperluas ekspor di sektor kelapa sawit, karet, farmasi, makanan olahan, dan tekstil.

Diversifikasi pasar tersebut merupakan strategi Indonesia untuk memperluas akses pasar, meningkatkan ketahanan perdagangan, dan menjadi stimulasi untuk penciptaan lapangan kerja. ”Jadi, bukan merespons tarif dari AS, melainkan sudah direncanakan jauh sebelum isu itu bergulir,” tuturnya.