Perang Mengguncang Pertanian Asia Tenggara

Perang di Timur Tengah mulai mengguncang sektor pertanian sejumlah negara di Asia Tenggara. Ekspor beras terhambat; panen padi dan rantai pasok beras terkendala akibat kelangkaan bahan bakar minyak; serta kekhawatiran terhadap stabilitas stok dan harga energi, pangan, dan pupuk mengemuka.

Perang antara duet Amerika Serikat-Israel versus Iran telah membuat arus perdagangan maritim di Selat Hormuz terhambat. Padahal, selat itu merupakan jalur perdagangan 38 persen minyak mentah; 13 persen bahan kimia, termasuk pupuk; dan 2,4 persen serealia dunia.

Di Thailand, ekspor beras terhambat. Biaya pengiriman komoditas, termasuk beras, untuk periode 15-30 Maret telah naik 40 persen. Lonjakan biaya logistik itu dipicu oleh pengalihan rute, kenaikan harga bahan bakar, dan biaya asuransi kapal.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) Thailand menyebutkan beberapa importir telah menunda pesanan beras. Situasi itu memengaruhi ekspor beras Thailand, terutama Timur Tengah, yang merupakan pasar terbesar ketiga Thailand.

Setiap tahun, Thailand mengekspor sekitar 1,34 juta ton beras ke Timur Tengah. Irak menyumbang 75 persen dari impor di kawasan tersebut, kemudian diikuti Yaman, Arab Saudi, dan Iran. Adapun ekspor beras ke sejumlah negara lain rute dan waktu pengirimannya menjadi lebih panjang.

Thailand berpotensi kehilangan ekspor beras sebanyak 1 juta ton pada 2026.

Direktur Jenderal Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kemendag Thailand Arada Fuangtong mengatakan, jika situasi di Timur Tengah berlarut-larut dan pengiriman melalui Selat Hormuz tetap bermasalah, Thailand berpotensi kehilangan ekspor beras sebanyak 1 juta ton. Padahal, Thailand menargetkan dapat mengekspor beras pada 2026 sebanyak 7 juta ton.

”Kami akan terus berupaya melindungi pasar-pasar utama sambil berekspansi ke pasar-pasar potensial baru dengan mempromosikan beras berkualitas dan bernilai tambah tinggi. Kami sedang bersiap mengalihkan pasar ekspor beras dari Timur Tengah ke Afrika,” ujarnya (Nation, 24/3/2026).

Selain itu, di sejumlah daerah di Thailand, panen padi dan rantai pasok beras Thailand terganggu. Di Phitsanulok, Thailand bagian utara, para pemanen padi melaporkan kekurangan solar yang akut tepat saat musim panen utama dimulai pada akhir Maret.

Anggota Dewan Petani Provinsi Phitsanulok, Payao Chuengklin, menyatakan, mesin pemanen padi tidak punya bahan bakar. Truk-truk pengangkut beras juga kehabisan bahan bakar. Meskipun harganya mahal, para operator mesin pemanen dan truk tidak bisa menemukan bahan bakar untuk dibeli (Bangkok Post, 22/3/2026).

Hingga kini, harga beras berkadar pecah 5 persen di pasar domestik Thailand masih relatif stabil, yakni 360 dolar AS per ton. Kendati begitu, harga beras tersebut sedikit lebih mahal ketimbang beras Vietnam, India, dan Pakistan.

Di Vietnam, para eksportir beras juga menghadapi gangguan logistik akibat perubahan rute dan kenaikan biaya pengiriman. Waktu pengiriman telah bertambah 10-15 hari, sedangkan asuransi dan biaya pengiriman beras telah meningkat 20.000-30.000 dong Vietnam.

Eksportir juga menghadapi kekurangan kontainer kosong dan penyesuaian jadwal pengiriman yang sering terjadi lantaran beberapa operator logistik mengurangi atau mengalihkan layanan. Situasi ini membuat mereka lebih sulit untuk mendapatkan ruang kargo dan memenuhi tenggat pengiriman.

”Mereka juga harus menegosiasikan ulang kontrak atau menunda pengiriman. Beberapa di antaranya bahkan menunda pesanan baru. Ekspor beras kami pada 2026 kemungkinan akan terpengaruh oleh konflik di Timur Tengah,” kata Nguyen Anh Son, Direktur Jenderal Direktorat Ekspor-Impor Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam (Vietnam+, 25/3/2025).

Selain itu, Vietnam juga tengah siaga krisis BBM karena sebagian besar pasokan minyak mentahnya berasal dari Timur Tengah. Harga bensin di Vietnam juga telah naik 32 persen, solar 56 persen, dan minyak tanah 80 persen sejak Iran diserang Amerika Serikat dan Iran.

Penghematan BBM di berbagai sektor, termasuk pertanian, juga diserukan. Di sektor tersebut, BBM sangat dibutuhkan dalam proses membajak atau mengolah sawah, irigasi, panen, serta produksi dan distribusi beras.

Di Myanmar, Federasi Beras Myanmar (MRF) mendesak industri beras tidak membeli dan menyimpan BBM dan pupuk melebihi kebutuhan. Desakan berupa surat pernyataan yang dirilis pada 21 Maret 2026 itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan penghematan BBM yang dikeluarkan Pemerintah Myanmar.

MRF juga meminta kebutuhan BBM bagi petani diprioritaskan. Ketersediaan solar untuk irigasi, traktor, dan mesin pemanen juga harus dijamin dan tepat waktu. Selain itu, penyediaan pompa air portabel dan sistem pompa bertenaga surya, serta pemasangan panel surya di penggilingan padi juga diperlukan.

Terkait potensi kenaikan harga pupuk, MRF mengingatkan kembali penggunaan pupuk secara berimbang. Bahkan, petani dan produsen pupuk juga diminta meningkatkan produksi pupuk organik atau alami.

Sementara itu, di Filipina, pemerintah telah mengumumkan status darurat energi. Pemerintah Filipina juga bakal menggulirkan bantuan langsung dan subsidi BBM bagi petani dan nelayan pada Mei 2026. Kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi beban para petani dan nelayan yang terdampak kenaikan harga BBM dan pupuk.

Bantuan langsung yang disiapkan bagi 4,17 juta petani dan nelayan senilai total 10 miliar peso Filipina. Setiap petani dan nelayan bakal menerima sekitar 2.325 peso Filipina. Adapun subsidi BBM yang disiapkan sebesar 5.000 peso Filipina per petani dan 3.000 peso Filipina per nelayan (Philippine News Agency, 25/3/2025).

Jika Selat Hormuz diblokir selama tiga bulan, dampaknya akan signifikan bagi negara-negara penghasil pangan dan pengimpor pupuk dari kawasan Timur Tengah. Efeknya akan berlipat ganda.

Pada 25 Maret 2026, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyatakan ketahanan pangan global tengah terancam. Konflik di Timur Tengah telah menyebabkan pasokan minyak mentah dan pupuk beserta bahan bakunya terhambat.

Wakil Direktur Jenderal WTO Jean-Marie Paugam mengatakan, selain minyak mentah, pupuk adalah isu utama yang paling mengkhawatirkan saat ini. Ini mengingat Timur Tengah merupakan kawasan produsen pupuk dan bahan baku pupuk.

Jika Selat Hormuz diblokir selama tiga bulan, dampaknya akan signifikan bagi negara-negara penghasil pangan dan pengimpor pupuk dari sejumlah negara di kawasan itu. Negara-negara tersebut tidak akan mendapatkan pupuk tepat waktu atau saat musim tanam dimulai.

”Efeknya akan berlipat ganda. Pada tahun berikutnya, hasil panen berpotensi menyusut dan harga-harga pangan melonjak,” ujarnya dalam wawancara dengan AFP menjelang Konferensi Tingkat Menteri Ke-14 WTO di Yaounde, Kamerun.

Selain itu, Paugam juga khawatir negara-negara tertentu menimbun pupuk. Hal serupa pernah terjadi saat pandemi Covid-19.

Di Indonesia, petani tidak terlalu mengkhawatirkan kelangkaan pupuk lantaran banyak produsen pupuk besar, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero). Perusahaan milik negara tersebut tidak mengandalkan impor bahan baku pupuk dari negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Kendati begitu, petani dan penggilingan padi justru khawatir harga BBM bersubsidi naik. Mereka juga khawatir penggunaan BBM di sektor pertanian dan penggilingan beras semakin diperketat.

Anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2T1) Jawa Barat, Maroni, Kamis (26/3/2025), menuturkan, sektor petanian dan perberasan sangat membutuhkan solar bersubsidi. Solar tersebut bisanya digunakan untuk mengoperasikan traktor pembajak, pompa air, dan mesin pemanen padi.

Selain itu, solar bersubsidi tersebut juga dibutuhkan pelaku usaha penggilingan padi kecil dan menengah. Oleh karena itu, jangan sampai pemerintah membatasi penggunaan solar bersubsidi di sektor pertanian dan perberasan.

”Kami juga berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Jika harga BBM tersebut naik, harga beras juga turut naik,” tutur Masroni yang juga mengelola penggilingan kecil di rumahnya di Indramayu, Jawa Barat.

Masroni meminta pemerintah menjaga ketersediaan solar bersubsidi selama musim tanam padi kedua (MT II) pada 2026. Hal ini mengingat adanya prakiraan fenomena El Nino yang akan memicu kemarau panjang.

”Jika El Nino terjadi, pasti banyak petani yang menggunakan pompa air untuk mengairi sawah selama MT II,” katanya.