Perang Rwanda-Republik Demokratik Kongo, dari Ganti Rezim hingga Rebutan Mineral

Benua Afrika dan salah satu negara dengan wilayah terluas, yakni Republik Demokratik Kongo, seperti berada nun jauh di sana dan relatif tidak banyak dikenal oleh orang Indonesia. Narasi tentang Republik Demokratik Kongo hanya diingat generasi muda Indonesia, terutama di kalangan penggemar skuter, lewat Vespa Kongo.

Vespa Kongo adalah skuter buatan Italia yang dibawa pulang para prajurit Indonesia yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Demokratik Kongo antara tahun 1960-1962. Hingga kini, di komunitas pencinta skuter, terutama Vespa, Vespa Kongo dengan bentuk buritan melonjong seperti telur menjadi legenda.

Kini, nama Republik Demokratik Kongo—negara terluas di Afrika setelah Aljazair—kembali mencuat di dunia internasional terkait konflik di perbatasan dengan Rwanda. Pada Januari 2025, kelompok pemberontak M23 dukungan Rwanda—negeri yang jauh lebih kecil dengan luas wilayah sekitar 1 berbanding 87 dengan Republik Demokratik Kongo—menyerang dan menguasai sejumlah wilayah di Republik Demokratik Kongo timur.

Konflik tersebut bisa mengganggu stabilitas Afrika. Pada tahun 1963, lebih dari 30 negara Afrika yang baru merdeka berkumpul di Addis Ababa, Ethiopia, untuk membentuk Organisasi Persatuan Afrika (OAU). Salah satu prinsip dasar yang disepakati adalah tidak mengubah garis perbatasan yang diwariskan pada era kolonial Barat.

Saat ini pemberontak M23 dan pasukan Rwanda terus merangsek wilayah timur Republik Demokratik Kongo yang kaya dengan mineral-mineral strategis. Diperkirakan, 10.000-12.000 prajurit Rwanda menguasai sejumlah wilayah di Kivu di yang dihuni lima juta jiwa.

Di daerah tersebut, ada lebih dari 100 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB (MONUSCO). Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat pada akhir Januari 2025 mengatakan, para prajurit TNI tersebut dalam keadaan aman.

Para pemberontak menguasai kota terbesar, Goma, di Provinsi Kivu Utara. Selanjutnya mereka merebut kota Bukavu, ibu kota Provinsi Kivu Selatan, berikut bandar udaranya. Total luas wilayah Kivu Utara dan Kivu Selatan mencapai 120.000 kilometer persegi.

Penguasaan pasukan pemberontak di wilayah tersebut membuat pasukan Republik Demokratik Kongo tidak bisa mendapatkan pasokan logistik. Pemerintah Republik Demokratik Kongo menyatakan, jumlah korban sudah mencapai 7.000 orang.

Sejumlah bank di Goma masih tutup hingga awal Maret 2025. Sejumlah toko mulai buka, sementara ribuan pengungsi mencari tempat hunian.

”Mencari bahan makanan sungguh sulit,” kata Jeanette Safari (26), warga Goma.

Dia berencana melarikan diri ke Burundi untuk mencari penghidupan yang lebih baik. ”Biaya hidup di Burundi lebih murah. Saya ingin ke sana,” ujar Safari.

Kota Goma saat ini menampung 500.000 pengungsi. Hal ini menambah beban populasi kota yang berpenduduk 2 juta jiwa itu.

Michela Wrong, penulis buku Do Not Disturb: The Story of a Political Nurder and an African Regime Gone Bad, menulis di jurnal Foreign Affairs tanggal 3 Maret 2025 bahwa pemberontak M23 mengklaim serangan mereka untuk menyerang kelompok ekstremis Hutu yang pernah memicu genosida Rwanda tahun 1990-an, lalu melarikan diri ke timur Republik Demokratik Kongo.

PBB dan sejumlah negara donor Rwanda menyanggah klaim tersebut. Mereka menduga Rwanda, yang miskin sumber daya, berusaha mengeksploitasi kekayaan tambang Republik Demokratik Kongo untuk diselundupkan ke mancanegara.

Presiden Rwanda Paul Kagame dalam pidato tahun 2023 mengutarakan, perbatasan Kerajaan Rwanda sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa melampaui perbatasan modern saat ini.

Presiden Rwanda Paul Kagame dalam pidato tahun 2023 mengutarakan, perbatasan Kerajaan Rwanda sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa melampaui perbatasan modern saat ini. Wilayah Kerajaan Rwanda masa itu mencakup sebagian dari wilayah Uganda, Burundi, dan Republik Demokratik Kongo saat ini.

”Garis-garis perbatasan yang dibuat pada era kolonial telah membuat negara-negara kita terpecah-pecah,” sebut Kagame dalam pidato saat kunjungan resmi ke Benin, April 2023, yang dikutip Wrong.

”Ada sebagian wilayah Rwanda yang luas berada di luar, di Kongo timur, Uganda barat daya… ini fakta. Fakta sejarah… Dan orang-orang di wilayah itu tidak dipenuhi hak-hak mereka,” lanjut Kagame.

Para analis dan diplomat turut mengamati, apakah Kagame berupaya melangkah lebih jauh dengan membelah Republik Demokratik Kongo demi tujuan politik dan ekonomi. Salah satu kemungkinan yang diperkirakan para pengamat adalah Kagame berusaha mendorong pergantian rezim di Kinsasha, ibu kota Republik Demokratik Kongo, yang berjarak 1.600 kilometer di sebelah barat Rwanda.

Walau serangan Rwanda menimbulkan kecemasan di dunia, negara-negara Barat dan kekuatan internasional lamban mengambil tindakan. Setelah pasukan M23 menguasai kota Goma, Amerika Serikat dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan keprihatinan, tetapi tidak mengambil langkah nyata.

Barulah tanggal 21 Februari 2025, setelah kota Bukavu jatuh, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi mengecam serangan M23 dan mendesak pemberlakuan gencatan senjata serta penarikan mundur segera pasukan Rwanda dari wilayah Republik Demokratik Kongo.

Ketika itu, barulah AS menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Rwanda. Inggris menangguhkan bantuan bilateral untuk Rwanda. Uni Eropa mengkaji ulang kesepakatan dengan Rwanda dalam eksplorasi mineral strategis.

Secara tradisional, Rwanda sering terlibat dalam berbagai masalah di wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Akan tetapi, perkembangan kali ini berbeda.

Para analis dan diplomat terkejut melihat besarnya dukungan Rwanda kepada pemberontak M23 yang menguasai wilayah timur Republik Demokratik Kongo dalam waktu singkat.

Mereka menduga, langkah tersebut diambil Kagame karena marah terhadap negara-negara tetangga, seperti Burundi, Kongo, dan Uganda. Negara-negara ini menjalin kerja sama pembangunan jaringan jalan dan jalur kereta api tanpa melibatkan Rwanda.

Kagame karena marah terhadap negara-negara tetangga, seperti Burundi, Kongo, dan Uganda. Negara-negara ini menjalin kerja sama pembangunan jaringan jalan dan jalur kereta api tanpa melibatkan Rwanda.

Dukungan Rwanda terhadap M23 membuka lebar peluang eksploitasi mineral-mineral strategis di wilayah timur Republik Demokratik Kongo, seperti coltan, emas, timah, dan berbagai bahan tambang lainnya.

Kuatnya penguasaan M23 di dua provinsi Kivu membuat para pengamat teringat pada pidato Kagame dalam kunjungan ke Benin, April 2023. Pidato itu dianggap mencerminkan ambisinya.

Pidato Kagame itu menjadi landasan para akademisi Rwanda untuk membentuk dasar pembenaran pembentukan ”Rwanda Raya” yang kini mencakup sebagian wilayah timur Republik Demokratik Kongo.

Sebelumnya, hingga tahun 2023, Kagame menegaskan tidak ada pasukan Rwanda yang memasuki wilayah Republik Demokratik Kongo. Rwanda juga menyanggah mendukung pemberontak M23.

Theogene Rudasingwa, mantan Dubes Rwanda untuk AS dan mantan Kepala Staf Kagame tahun 1990-an hingga awal 2000-an, mengatakan bahwa gagasan Rwanda Raya sudah berulang kali diutarakan Kagame dalam beragam kesempatan. ”Di dalam rapat kabinet, Kagame menyampaikan gagasan Rwanda Raya,” kata Rudasingwa.

Pada Desember 2024, rencana besar Rwanda semakin terkuak lebar. Ketika itu, sejumlah pakar melaporkan kepada PBB tentang adanya ”pemerintahan pararel” di daerah-daerah yang dikuasai M23 di Provinsi Kivu Utara. ”Pemerintahan paralel” itu mengatur pengiriman hasil pengolahan coltan ke Rwanda dari tambang Rubaya di Kivu.

Para diplomat secara terpisah mencermati pasukan M23 membakar berbagai dokumen penting di daerah-daerah yang mereka kuasai. Langkah itu akan membuat para pemilik tanah kesulitan dalam mengurus pembuktian lahan milik mereka. Kondisi itu akan memudahkan pemukim Tutsi dari Rwanda untuk mengambil alih lahan-lahan pertanian di Kivu.

Pemberontak M23 bisa bergerak cepat di Kivu dengan dukungan persenjataan rudal antitank dengan pemandu laser, rudal permukaan-udara, dan senjata anti-drone yang dipasok Rwanda.

Pada awal Januari 2025, dengan dukungan 4.000 serdadu Rwanda, para pemberontak M23 menguasai kota-kota Katale, Minova, dan Sake di dekat Danau Kivu. Akhirnya kota terbesar, Goma, jatuh ke tangan mereka.

Corneille Angaa, pemimpin Aliansi Sungai Kongo yang menghimpun M23 dan beberapa kelompok pemberontak, bersumpah akan terus merangsek menuju ibu kota Republik Demokratik Kongo, Kinsasha. Sasaran akhir mereka adalah menumbangkan Presiden Republik Demokratik Kongo Felix Tshisekedi.

Perang di Republik Demokratik Kongo awal tahun 2025 ini seperti pengulangan sejarah tahun 1996 saat negara itu bernama Zaire. Pada 1997, Zaire berganti ke nama sebelumnya, Republik Demokratik Kongo.

Ketika itu, komandan pemberontak Kongo bertekad menjatuhkan Presiden Zaire Mobutu Sese Seko. Komandan pemberontak tersebut adalah Laurent Kabila, yang kemudian menjadi Presiden Republik Demokratik Kongo—nama baru Zaire—tahun 1997-2001.

Ketika itu gerak maju Pasukan Aliansi Demokratik Pembebasan Kongo-Zaire mampu menggulung pasukan Zaire dalam enam bulan dari timur ke ibu kota Kinsasha. Presiden Mobutu pun melarikan diri dan mendapat suaka di Togo. Pasukan pimpinan Kabila, yang sebagian adalah serdadu anak, berhasil menguasai negara besar di Afrika itu.

Serbuan kilat M23 saat ini dan pertahanan Pasukan Republik Demokratik Kongo yang terus berjatuhan mirip kejadian tahun 1996. Meski sebagian unit pasukan Republik Demokratik Kongo bertempur dengan gagah berani, sebagian pasukan lainnya—seperti pada zaman Presiden Mobutu— mencopot seragam, lalu kabur.

Kali ini, ribuan serdadu Republik Demokratik Kongo justru bergabung dengan M23.

Banyak prajurit Republik Demokratik Kongo yang diadili oleh pemerintah mereka karena melakukan kekerasan seksual terhadap warga sipil dan pembunuhan. Presiden Tshisekedi mengandalkan bantuan pasukan bayaran (kontraktor militer) Eropa.

Diketahui ada 288 tentara bayaran yang menyerah kepada pemberontak M23. Demikian pula milisi setempat yang dilatih pasukan Republik Demokratik Kongo, yakni Wazalendo yang ditugaskan bersama pasukan Penjaga Perdamaian PBB asal Afrika Selatan, juga dihancurkan M23.

Meski demikian, kemungkinan M23 terus menyerbu dan menguasai Kinsasha diyakini tidak terjadi. Situasi saat ini berbeda dengan kondisi tahun 1996 ketika Perang Dingin baru berakhir dan terjadi desakan mengganti rezim di Afrika, seperti yang menimpa Presiden Mobutu Sese Seko yang puluhan tahun berkuasa dengan sokongan AS dan Sekutu.

Saat ini kondisi seperti tahun 1996 tidak sepenuhnya terjadi, walau kemenangan Tshisekedi dalam pemilu 2018 dipertanyakan. Adapun kemenangan Tshisekedi dalam pemilu 2023 diterima secara luas, termasuk di dunia internasional.

Kali ini pun tidak ada negara Afrika lainnya yang mendukung kelompok pemberontak seperti tahun 1996. Ketika itu Uganda turut membantu kelompok perlawanan tahun 1996.

Saat ini memang ada pasukan Uganda di Republik Demokratik Kongo yang hadir sejak tahun 2021 karena diminta Presiden Tshisekedi untuk menghadapi kelompok Pejuang Islam. Ditambah lagi hubungan Presiden Kagame (Rwanda) dengan Presiden Uganda, Yoweri Museveni, dalam situasi tegang sejak bertahun-tahun.

Demikian pula negara Afrika lainnya, seperti Angola, Burundi, dan Zimbabwe, kemungkinan kecil mendukung Rwanda. Keberadaan 12.000 serdadu Burundi di Kivu Selatan untuk membantu tentara Republik Demokratik Kongo sekarang ditarik mundur.

Adapun Angola dan Zimbabwe dulu memihak Republik Demokratik Kongo dalam konflik tahun 1998. Ketika itu, Rwanda melancarkan Perang Kongo II dengan sasaran menjatuhkan Presiden Laurent Kabila.

Walau Angola menjadi penengah dalam perdamaian Rwanda-Republik Demokratik Kongo pada tiga tahun terakhir, hubungan Angola dengan Rwanda tetap tegang. S menolak hadir dalam penandatanganan perdamaian dengan Tshisekedi di Kota Luanda, Angola, Desember 2024.

Walhasil, Presiden Angola Joao Lourenco memberi sinyal tidak akan lagi terlibat sebagai juru damai.

Rwanda seperti bermanuver sendirian. Sejumlah negara menyamakan agresi Rwanda seperti serangan Rusia ke Ukraina. Namun, tidak banyak yang bisa dilakukan negara-negara Blok Afrika Timur terhadap Rwanda.

Terlebih kondisi militer negara-negara tersebut tidak dapat beroperasi efektif dalam konflik yang terjadi saat ini di antara Rwanda-Republik Demokratik Kongo. Sebutlah kontingen Afrika Selatan, sebanyak 14 prajurit Penjaga Perdamaian PBB dari negara itu terbunuh dalam serangan M23 di kota Goma.

Kontingen Afrika Selatan akhirnya memilih gencatan senjata, menyerahkan persenjataan mereka dan dikawal oleh M23 dan Pasukan Rwanda ke tempat penampungan. ”Terakhir kali Pasukan Afrika Selatan ditawan dalam jumlah besar terjadi pada Perang Dunia II,” kata Darren Olivier, Direktur media African Defence Review.

Reaksi lembaga-lembaga antarnegara Afrika, seperti Uni Afrika, Komunitas Afrika Timur (EAC), dan Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC), juga sami mawon: tidak bertaji.

Ketika negara-negara Afrika kewalahan dengan konflik Rwanda-Republik Demokratik Kongo, negara-negara Barat bersikap seadanya. Di masa lalu, tahun 2012, ketika M23 memasuki kota Goma, tekanan Barat bisa memperbaiki keadaan. Negara donor dan Bank Dunia menangguhkan bantuan ke Rwanda sebesar 240 juta dollar AS sehingga perang pun berhenti.

Ketika itu, para pejuang M23 balik kanan, bermukim di kamp di Rwanda dan Uganda.

Kali ini situasi berbeda, tidak ada tekanan serupa dari Barat, termasuk Amerika Serikat, sehingga Presiden Kagame leluasa meneruskan serbuan pasukan Rwanda di Kongo.

Serangan ke kota Goma berlangsung di hari yang sama dengan pelantikan Presiden Donald Trump tanggal 20 Januari 2025. Sebelumnya, pejabat Barat yang paling keras menentang M23 adalah Menlu AS Antony Blinken dari pemerintahan Joe Biden.

Namun, pada bulan Januari, perhatian AS terpecah. Kagame memahami pola pikir Trump yang memiliki prioritas berbeda dibandingkan Joe Biden.

Barulah pada 20 Februari 2025, Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Menteri dan mantan Panglima Militer Rwanda James Kabarebe yang merancang serangan Rwanda ke Republik Demokratik Kongo sejak tahun 1990-an. Selain itu, juru bicara M23, Lawrence Kanyuka Kingston, juga dijatuhi sanksi serupa. Hanya itu langkah paling keras yang dijatuhkan negara-negara Barat hingga kini.

Negara-negara Eropa Barat berusaha menjatuhkan tindakan keras. Jerman sudah menangguhkan perundingan untuk membahas bantuan bagi Rwanda. Inggris menghentikan sementara bantuan kemanusiaan dan kerjasama militer.

Akan tetapi, Luksemburg yang memiliki perjanjian pembangunan Kigali sebagai Pusat Keuangan Afrika justru menghalangi dijatuhkannya sanksi Uni Eropa terhadap Rwanda.

Pengamat Republik Demokratik Kongo, Stephanie Wolters, mengatakan, Kagame memperhitungkan dengan cermat ketika M23 menguasai Goma dan Bukavu yang akan menentukan langkah selanjutnya terhadap Kongo.

Bagi Pemerintah Republik Demokratik Kongo, langkah negara-negara Barat terhadap Rwanda telah menambah kesulitan mereka. Selama bertahun-tahun, Rwanda mendapat bantuan dan pelatihan dari Barat. Demikian pula tentara Rwanda dilatih negara Barat dan aktif dalam berbagai misi PBB.

Hasilnya kini, Rwanda, sebuah negara kecil, mampu menyerang Republik Demokratik Kongo, negara terbesar kedua di Afrika yang digerogoti berbagai masalah dalam negeri. Menlu Republik Demokratik Kongo Therese Kayikwamba Wanger dalam kunjungan ke London, Inggris, medio Februari 2025, mengingatkan, Rwanda ingin melakukan perubahan rezim di Kongo yang membahayakan keselamatan seluruh negeri.

(AP)

_______

KOREKSI:

Ada perbaikan dari versi awal artikel ini mengenai waktu Kagame menolak hadir dalam penandatanganan perdamaian dengan Tshisekedi di Kota Luanda, Angola, Desember 2024. Sebelumnya tertulis: ”Desember 2025”. Terima kasih - Editor