Perang Saudara Kian Brutal, Paus Serukan Perdamaian di Sudan

VATIKAN, SENIN — Dari balkon Basilika Santo Petrus, Paus Leo XIV kembali menyerukan gencatan senjata di Sudan. Pemimpin tertinggi umat Katolik itu menilai penderitaan warga Sudan sudah tak dapat diterima.

Pada Senin (3/11/2025), warga Kordofan menyebut pasukan dari militer Sudan dan paramiliter, RSF, terus bertambah di provinsi itu. Provinsi di barat daya Khartoum, ibu kota Sudan, itu menjadi palagan tempur terbaru selepas Al-Fashir jatuh ke kendali RSF sepekan lalu.

Organisasi Migrasi Internasional (IOM) menyebut bahwa 36.825 orang lari dari Kordofan dalam sepekan terakhir. Kota di barat daya Khartoum itu menjadi palagan tempur terbaru selepas Al-Fashir jatuh ke kendali RSF.

Pertempuran dikhawatirkan segera pecah di Al-Obeid, Kordofan. Kini, pasukan RSF bersiap di Bara, kota di utara Al-Obeid. "Kami berhenti ke ladang, khawatir pada pertempuran," kata salah satu warga Al-Obeid, Suleimen Babiker.

Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa untuk urusan Afrika, Martha Pobee, menyebut ada kekejaman meluas di Bara. Pasukan RSF melancarkan balas dendam.

Ia mengingatkan pola yang dipakai RSF di Darfur selama perang perpecahan Sudan dan Sudan Selatan. Dulu, RSF masih bernama milisi janjaweed.

Selepas perang perpecahan itu, Sudan kini diamuk perang saudara antara militer dan RSF. Perang sejak April 2023 itu memaksa 12 juta orang mengungsi.

Sementara dalam doa Angelus di hadapan ribuan umat yang memadati Lapangan Santo Petrus, Minggu, Paus menyampaikan duka mendalam atas kekerasan yang terus melanda kota Al-Fashir di wilayah Darfur, Sudan. Kota itu juga dikenal sebagai Al-Fashir.

”Kekerasan tanpa pandang bulu terhadap perempuan dan anak-anak, serangan terhadap warga sipil tak bersenjata, dan hambatan terhadap aksi kemanusiaan menimbulkan penderitaan yang tak dapat diterima,” kata Paus Leo.

Paus menyerukan agar komunitas internasional bertindak tegas terhadap kekerasan dan murah hati dalam mendukung upaya kemanusiaan di Sudan. Ia juga menekankan pentingnya gencatan senjata segera dan pembukaan koridor bantuan di daerah konflik. Paus telah menyuarakan seruan ini sejak awal September 2025.

Seruan Paus datang di tengah laporan baru dari Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR). Lembaga itu menyebutkan, ratusan warga sipil dan kombatan tak bersenjata diduga tewas ketika Rapid Support Forces (RSF) merebut Al-Fashir pada 26 Oktober 2025. Kota itu benteng terakhir militer Sudan di wilayah Darfur.

Al-Fashir jatuh setelah pengepungan selama 18 bulan. Pengepungan disertai pengeboman tanpa henti dan membuat warga kelaparan. Puluhan ribu orang melarikan diri, meninggalkan rumah-rumah yang hancur dan fasilitas kesehatan yang lumpuh.

Beberapa penyintas yang tiba di kota Tawila menceritakan kepada AFP tentang eksekusi massal. Anak-anak ditembak mati di depan orangtua mereka. Laporan saksi mata juga menyebutkan perampasan dan kekerasan di sepanjang jalan pelarian.

Laporan OHCHR menyoroti eksekusi di jalan, kekerasan seksual, penjarahan, dan serangan terhadap pekerja kemanusiaan. Sejumlah lembaga internasional menggambarkan situasi tersebut sebagai bencana kemanusiaan yang belum tertandingi di Afrika Timur.

Perdana Menteri Sudan Kamil Idris menyerukan agar komunitas internasional segera bertindak. Namun, ia menolak keras wacana pengerahan pasukan asing atau misi penjaga perdamaian di Sudan.

Menurut dia, kehadiran pasukan asing akan melanggar kedaulatan Sudan. ”Pasukan internasional hanya akan menambah kekacauan dan kontraproduktif. Tentara dan rakyat Sudan bertekad menyelamatkan dan membebaskan Al-Fashir,” katanya.

Dalam wawancara dengan harian Blick yang berbasis di Swiss, ia menilai tindakan komunitas internasional belum memadai untuk menghentikan perang di negaranya yang telah berlangsung sejak April 2023. ”Dunia berbuat terlalu sedikit. Kami butuh tindakan, bukan sekadar kata-kata,” ujarnya.

Idris kembali menegaskan bahwa setiap pelaku kekerasan harus dihadapkan pada hukum, tidak hanya di pengadilan nasional, tetapi juga di forum internasional jika diperlukan. Ia mengatakan, setiap kejahatan, tanpa pengecualian, harus diproses secara hukum, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat Sudan. Idris juga mendesak agar negara-negara anggota PBB menggolongkan RSF sebagai organisasi teroris.

Sebelumnya, dalam nota diplomatik resmi, Pemerintah Sudan telah meminta komunitas internasional agar mengklasifikasi RSF sebagai organisasi teroris. Nota diplomatik itu juga mendukung pembentukan pengadilan internasional.

RSF belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan kekerasan, eksekusi di jalan, kekerasan seksual, penyerangan terhadap warga sipil, serta serangan terhadap tenaga kemanusiaan. Laporan dari AFP dan France 24 menyebutkan, selama ini RSF hanya mengulangi klaim bahwa mereka melindungi warga sipil dan menghormati hukum internasional.

Kelompok bersenjata itu belum pernah menanggapi secara rinci berbagai kesaksian lapangan mengenai pembunuhan massal, penjarahan, dan kekerasan berbasis jender yang terjadi di Al-Fashir.

Dalam pernyataan yang dikutip media lokal Sudan Tribune, Jumat (31/10/2025), RSF menyebut telah menahan sejumlah anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran di Al-Fashir. ”Dalam pelaksanaan arahan pimpinan dan komitmen terhadap hukum, pasukan kami telah menangkap sejumlah orang yang diduga melakukan pelanggaran di Al-Fashir, dipimpin sosok yang dikenal sebagai Abu Lulu,” demikian pernyataan mereka.

Kelompok itu menegaskan, pasukannya bertindak dengan penuh tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, jauh dari penggunaan propaganda atau kampanye politik.

Kecaman internasional terhadap kekerasan di Darfur terus meluas. Dalam konferensi keamanan dan diplomasi tahunan IISS Manama Dialogue di Bahrain, Sabtu (1/11/2025), Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menggambarkan situasi di Sudan mendekati kiamat.

”Sudan adalah situasi yang benar-benar apokaliptik, krisis kemanusiaan terbesar di dunia,” katanya, dikutip AFP. ”RSF telah berjanji melindungi warga sipil dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka,” ujarnya menambahkan.

Menteri Luar Negeri Jordania Ayman Safadi juga mengecam kekerasan di Darfur. Ia menyerukan tanggung jawab moral dunia untuk menghentikan penderitaan Sudan.

Sudan adalah situasi yang benar-benar apokaliptik, krisis kemanusiaan terbesar di dunia.

Dalam forum yang sama, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menyebut laporan kekerasan di Darfur benar-benar mengerikan. ”Kekejaman, eksekusi massal, kelaparan, dan penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang, semua ini menunjukkan betapa perempuan dan anak-anak menanggung beban dari krisis kemanusiaan terbesar abad ke-21,” ujar Cooper.

Inggris mengumumkan akan menambah 5 juta pound sterling (sekitar Rp 101,5 miliar) dalam bantuan kemanusiaan untuk Sudan. Tambahan itu di luar komitmen bantuan sebelumnya sebesar 120 juta pound (Rp 2,44 triliun).

Melalui sistem Anglo-Egyptian Condominium, Inggris memerintah Sudan bersama Mesir sejak 1899 hingga Sudan merdeka pada 1956. Kebijakan kolonial saat itu memisahkan wilayah utara dan selatan berdasarkan etnis, agama, dan administrasi.

Sejumlah kajian menilai sistem ini menciptakan ketimpangan sosial yang berujung pada perang saudara setelah kemerdekaan Sudan. Konflik internal yang terus berulang, termasuk di Darfur, kerap disebut sebagai warisan dari kebijakan pemerintahan kolonial Inggris yang meninggalkan perpecahan mendalam di Sudan modern.

Dari data Pemerintah Sudan dan lembaga HAM, laporan OHCHR memperlihatkan skala kekerasan perang saudara Sudan. Dalam periode Januari hingga Juni 2025, lebih dari 3.300 warga sipil tewas. Sebagian besar korban di wilayah Darfur.

Media Al Jazeera melaporkan, serangan terhadap kamp pengungsi di sekitar Al-Fashir menunjukkan pola pembunuhan massal dan penargetan etnis.

Selain Sudan, dalam seruan Angelus yang sama, Paus Leo XIV menyinggung kekerasan pascapemilu di Tanzania. Ia mengungkapkan keprihatinan atas bentrokan yang menewaskan banyak orang.

Kekerasan terjadi setelah Samia Suluhu Hassan diumumkan menang pemilu presiden Tanzania dengan hampir 98 persen suara. ”Saya mengajak semua pihak untuk menghindari kekerasan dan menempuh jalan dialog,” kata Paus.

Oposisi Tanzania menuduh aparat keamanan bertanggung jawab atas kematian ratusan orang dalam proses pemilu. Paus menutup pesannya dengan doa bagi perdamaian di Sudan dan Tanzania. ”Semoga Tuhan menyentuh hati mereka yang memegang senjata agar memilih jalan rekonsiliasi dan kasih,” ujar Paus. (AFP/REUTERS)