Peraturan Pemerintah Danantara Segera Ditandatangani Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Pemerintah yang menaungi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara terus difinalisasi. Terkait dengan regulasi, Danantara juga harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kepala BPI Danantara Muliaman D Hadad menyebutkan, lembaga superholding BUMN yang dipimpinnya diperkirakan resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto masih di tahun 2024 ini. ”Ya, nanti kita lihat waktunya Pak Presiden, ya,” tuturnya kepada wartawan seusai mengikuti rapat tertutup yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2024) petang.

Sebelumnya, para menteri dan kepala badan mulai tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 16.30. Mereka adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani, Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad, Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto. Keempatnya baru meninggalkan Istana Merdeka lepas pukul 19.00.

Lembaga ”superholding” BUMN yang dipimpinnya diperkirakan resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto masih di tahun 2024 ini.

Menurut Muliaman, tak ada target waktu peluncuran Danantara dari Presiden Prabowo. Namun, diakui Danantara secara organisasi disebutnya sudah siap.

Regulasi yang akan menjadi payung hukum BPI Danantara juga dinilai sudah siap. Rancangannya tinggal dibahas lebih lanjut dan kemudian ditandatangani Presiden Prabowo. Namun, apakah penandatanganan dilakukan bulan ini atau bulan depan, Muliaman tak bisa memastikan.”Beliau cuma berpesan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu,” tambahnya.

Rosan dalam keterangan kepada wartawan memastikan tak ada kendala dalam penyusunan aturan ataupun penyiapan pembentukan Danantara. ”Justru tidak ada hambatan, justru kita sesuai dengan Bapak Presiden. Ini memastikan bahwa kita ini melakukan ini sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang ada. Jadi, kita lihat itu semua satu per satu, kita juga ingin memastikan bahwa struktur ini adalah struktur yang benar dan juga kita memastikan bahwa ini suatu pekerjaan yang sangat besar,” tuturnya.

Selain itu, Danantara juga melibatkan banyak pihak seperti perusahaan terbuka. Karena itu, aturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal harus juga diikuti. ”Jadi, kita juga mesti comply, kita juga harus mengikuti Undang-Undang Pasar Modal. Contohnya seperti itu. Jadi, kita akan mengikuti itu, aturan itu semua,” tambahnya.

Beliau cuma berpesan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu.

Selain mengikuti semua aturan perundangan, tata kelola Danantara juga harus dipastikan baik. ”Tim Danantara juga sudah bekerja sangat luar biasa dan sudah mengidentifikasi itu semua bersama-sama dengan kementerian lain. Karena ini kan juga melibatkan Kementerian Hukum, melibatkan BUMN, melibatkan OJK, melibatkan pasar modal, melibatkan INA dan juga melibatkan kementerian-kementerian lainnya. Jadi, ini adalah suatu PR besar,” tambah Rosan.

BPI Danantara, menurut Kaharuddin, akan menjalankan tiga fungsi. Ketiganya adalah badan pengelola dana abadi (sovereign wealth fund/SWF), pengelola investasi pembangunan (development investment), dan pengelola aset (asset management) (Kompas.id, 19 November 2024).

Sejauh ini, Indonesia sesungguhnya sudah memiliki lembaga pengelola aset yakni Indonesia Investment Authority (INA) sejak Februari 2021. Sejak berdiri sampai akhir 2022, INA telah menyalurkan investasi senilai Rp 31,3 triliun dengan total aset kelolaan atau asset under management (AUM) mencapai Rp 147,6 triliun.

BPI Danantara, menurut rencana, juga akan menampung investasi terutama di sektor-sektor yang diprioritaskan pemerintah seperti pangan energi, dan hilirisasi.

Dalam data media presentasinya, di tahap awal, Danantara akan mengonsolidasikan aset INA dan tujuh aset BUMN. Adapun ketujuh BUMN tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, BRI, Bank Mandiri, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MIND.ID. Bila dijumlahkan total nilai aset yang dikelola Danantara di tahap awal akan mencapai Rp 9.085 triliun.

Dengan kelolaan sebesar ini, lanjut Muliaman, BPI Danantara rencananya juga akan menampung investasi terutama di sektor-sektor yang diprioritaskan pemerintah, seperti pangan, energi, dan hilirisasi.

Dalam rapat, Presiden Prabowo yang baru saja kembali dari lawatan ke enam negara selama enam belas hari meminta supaya proses penyiapan Danantara dilakukan secara transparan, secara terbuka, dan mengikuti peraturan yang ada. ”Dan paling penting governance-nya atau tata kelolanya itu harus diutamakan, dan harapannya tentunya ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga dengan cepat,” tutur Rosan seusai pertemuan.

Paling penting ”governance”-nya atau tata kelolanya itu harus diutamakan, dan harapannya tentunya ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga dengan cepat.

Presiden sebagai yang menginisiasi dan memberi nama Danantara mengikuti langsung persiapan pembentukan Danantara. Danantara pun, menurut Rosan, mendapat respons dan dukungan positif dari negara-negara yang dikunjungi dalam lawatan sebelum ini. ”(Respons) sangat positif dari beberapa negara, termasuk juga terakhir dari UK dan juga dari Abu Dhabi, responsnya sangat positif dan bahkan mereka siap memberikan juga asistensi,” tambah Rosan.

Danantara pun, lanjut Rosan, diharap bisa menjadi kekuatan dan membuka peluang lebih besar. Bahkan, ke depannya, lembaga ini bisa mendorong investasi dari dalam negeri bukan hanya bergantung kepada investor dari luar.

”Dengan demikian, Indonesia memiliki kekuatan dari diri sendiri dan juga bisa bersama-sama dengan investor luar untuk mempercepat target dari 8 persen ini,” ujar Rosan.