Perbankan Pelat Merah Masih Dominasi Setoran Dividen 2024 ke Kas Negara

JAKARTA, KOMPAS — Perbankan pelat merah masih menjadi andalan utama di balik terlampauinya target dividen BUMN yang disetorkan ke kas negara sepanjang 2024. Sejumlah transformasi yang terus berjalan di tubuh BUMN diharapkan mampu membuat perbaikan kinerja yang lebih merata di bermacam sektor. Dengan begitu, setoran dividen ke kas negara akan terus tumbuh dan makin merata.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pos Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) alias dividen BUMN sepanjang 2024 senilai Rp 86,4 triliun. Capaian ini melampaui target yang dicanangkan Kementerian Keuangan dan disanggupi Kementerian BUMN pada 2024 senilai Rp 85,8 triliun.

Dividen senilai Rp 49,52 triliun atau 57,39 persen disumbangkan oleh Himpunan Bank-bank Negara (Himbara). Setoran dividen Himbara untuk kas negara pada 2024 meningkat dari tahun 2023 senilai Rp 40,84 triliun.

Setoran dividen BUMN perbankan pada 2023 juga menjadi penyumbang utama pendapatan KND di tahun tersebut yang mencapai Rp 82,1 triliun. Kontribusinya mencapai 49,74 persen.

Kementerian BUMN mencatat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah dengan setoran dividen terbesar ke kas negara dengan nilai Rp 25,7 triliun pada 2024. Berikutnya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan setoran dividen senilai Rp 17,1 triliun.

Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, masing-masing menyetorkan dividen senilai Rp 6,2 triliun dan Rp 420 miliar.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah dengan setoran dividen terbesar ke kas negara dengan nilai Rp 25,7 triliun pada 2024.

Dihubungi Selasa (7/1/2024), pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menjelaskan, pemulihan perekonomian pascapandemi Covid-19 pada 2023 telah mendatangkan profit signifikan bagi BUMN. Ini khususnya terjadi di sektor perbankan.

”Sumbangan dividen untuk negara memang masih terus bertumpu pada Himbara. Secara historis, sektor perbankan selalu jadi kontributor utama setoran dividen BUMN kepada kas pemerintah,” ujarnya.

Setoran dividen BUMN 2024 tercatat tumbuh 5,23 persen dibandingkan dengan realisasi pada 2023 senilai Rp 82,1 triliun. Sumbangan dividen BUMN berkontribusi sebesar 14,94 persen dari total PNBP sepanjang 2024 senilai Rp 579,5 triliun.

Menurut Toto, dari tahun ke tahun, nilai laba yang dihimpun Himbara berjalan linier dengan nilai setoran dividen ke negara. Sebagai contoh, saat kinerja Himbara sedang ”tiarap" karena faktor pandemi Covid-19, nilai dividen yang disumbangkan BUMN ke kas negara juga ikut turun.

Di sisi lain, Toto melanjutkan, struktur setoran dividen BUMN yang masih terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan, terutama Himbara, menunjukkan bahwa upaya pemerataan kinerja BUMN melalui berbagai upaya restrukturisasi oleh Kementerian BUMN belum menciptakan nilai tambah baru yang mampu mengangkat kinerja BUMN secara merata.

Restrukturisasi yang dimaksud antara lain perampingan anak usaha, pembentukan induk perusahaan (holding), dan peleburan usaha (merger). ”Upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil dan masih perlu waktu agar kinerja BUMN bisa semakin baik dan merata,” ujar Toto.

Terkait besarnya kontribusi Himbara pada setoran dividen BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir menilai pertumbuhan kinerja dari Himbara berjalan seiring dengan upaya transformasi yang terus dilakukan bank pelat merah.

”Saya yakin bahwa performa ini bisa semakin baik seiring dengan semangat BUMN untuk memaksimalkan potensi yang telah ada sekaligus mengeksplorasi peluang baru,” ujarnya.

Peningkatan dividen turut menjadi modal kuat untuk memenuhi target dividen yang dipatok Rp 90 triliun pada 2025.

Erick memandang kenaikan dividen menjadi suntikan positif bagi pemerintahan Kabinet Merah Putih yang berencana meningkatkan pemasukan negara dari berbagai sektor.

Menurut dia, peningkatan dividen turut menjadi modal kuat untuk memenuhi target dividen yang dipatok Rp 90 triliun pada 2025. Ia pun optimistis target tersebut dapat tercapai seiring kinerja positif yang dibukukan perusahaan negara sepanjang tahun buku 2024.

Di balik upaya pemerintah menjaga pertumbuhan setoran dividen BUMN, kas keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah berisiko menghadapi keterbatasan untuk melakukan aksi korporasi. Hal ini mencakup ekspansi dan investasi.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, berpendapat, target dividen yang dipatok pemerintah pada 2025 cukup berisiko menghadang laju keberlanjutan bisnis BUMN di tengah tekanan ekonomi global. Terlebih, ada kecenderungan memaksa BUMN menyetorkan laba di ambang batas kewajaran.

”Ada sinyal pemaksaan ke BUMN untuk setoran laba di luar kebiasaannya. Kalau dilihat dari indikator yang ada, BUMN seolah dipaksa untuk menyetorkan dividen lebih besar,” ujar Herry.

Target dividen tinggi berpotensi menjadi beban bagi kepentingan BUMN dalam mengimplementasi strategi pertumbuhan dan keberlanjutan yang membutuhkan investasi besar.

Sementara, Toto berpandangan, penetapan target dividen yang terlampau tinggi berisiko mengganggu agenda kepentingan BUMN, misalnya kepentingan untuk meningkatkan ekuitas ataupun alokasi belanja modal (capital expenditures/capex) investasi perusahaan di masa depan.

”Ini berpotensi menjadi beban bagi kepentingan BUMN dalam mengimplementasi strategi pertumbuhan dan keberlanjutan yang membutuhkan investasi besar,” ujarnya.