Perceraian Amerika-Eropa

Bukan hanya menggelitik, judul rubrik internasional Kompas ”Rusia Buat AS-Eropa Bercerai di PBB” (26/2/2025) juga sangat menggugah pikiran (thought provoking).

”Perceraian” itu ternyata bukan hanya karena Amerika Serikat (AS) pada 25 Februari 2025 untuk pertama kalinya menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) yang menyalahkan Rusia atas invasinya ke Ukraina tiga tahun lalu.

Akan tetapi, perceraian itu juga ditunjukkan dengan drama ”opera sabun” (soap opera) perdebatan sengit antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pertemuan di Oval Office, Gedung Putih, 28 Februari 2025, yang gagal mencapai kesepakatan.

Sinyal perceraian sebenarnya sudah jelas ketika Trump mengedepankan platform America First—yang akan mengurangi peran AS dalam multila- teralime—pada periode pertama presidensinya (2017-2021).

Dalam periode tersebut, AS telah meninggalkan Perjanjian Paris yang dinilai tidak adil bagi bisnis dan pekerjanya (2017); perjanjian nuklir Iran/JCPOA yang dianggap tidak efektif (2018); dan perjanjian rudal nuklir jarak menengah/INF karena Rusia dituduh telah melanggarnya (2019).

AS juga meninggalkan Perjanjian Open-Skies yang mengizinkan negara anggotanya melakukan penerbangan pengintaian tanpa senjata di atas wilayah masing-masing guna meningkatkan transparansi dan keamanan (2020).

Selain itu, AS juga menolak penetapan hakim banding untuk sengketa dagang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menarik diri dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dinilai terlalu dekat ke China.

AS juga memotong dana ke berbagai lembaga PBB, termasuk bantuan bagi pengungsi Palestina melalui Nations Relief and Works Agency for Palestine (UNRWA).

Yang lebih signifikan, dalam konteks regional, Trump merombak perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko (North American Free Trade Agreement/NAFTA menjadi United States–Mexico–Canada Agreement/USMCA (2020) dan mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit, 2019).

Sebenarnya sudah sejak lama Trump menghendaki dilakukannya perubahan atas kebijakan AS di Eropa, khususnya Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Uni Eropa (UE), karena sekutu tradisionalnya itu dianggap bersikap tak adil.

Trump berkali-kali mengkritik sekutu NATO, terutama Jerman, karena tidak memenuhi target belanja pertahanan aliansi sebesar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), dari 0,7 persen yang berlaku saat ini (Bruegel, 21/2/2025). Trump tidak terima AS menanggung beban keuangan keamanan Eropa yang besar, sementara NATO diuntungkan tanpa memberikan kontribusi yang cukup.

Trump bahkan menyarankan AS untuk kemungkinan tidak akan membela anggota NATO yang gagal memenuhi komitmen belanjanya sehingga merusak kredibilitas persekutuan itu. Presiden Barack Obama bahkan pernah menyebut para sekutunya di Eropa sebagai free riders.

Selain itu, Trump juga mengkritik proyek pipa Nord Stream 2 Jerman-Rusia dengan alasan proyek itu membuat Eropa bergantung pada energi Moskwa sambil mengharapkan perlindungan AS terhadap ancaman negeri ”Beruang Merah” itu.

Pemerintah AS memberlakukan sanksi pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek pipa tersebut dan ini mengakibatkan terganggunya hubungan Washington-Berlin.

Berbeda dengan presiden sebelumnya, Trump tak terlalu konfrontatif pada Moskwa dan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hal ini bisa melemahkan persatuan Trans-Atlantik dalam mencegah agresi Rusia.

Hingga awal 2025, AS memiliki tingkat kehadiran militer yang amat besar di Eropa dengan mengoperasikan lebih dari 40 pangkalan militer di sejumlah negara. Yang terbesar di Jerman dengan 39.000 tentara, disusul Polandia (14.000), Italia (13.000), Inggris (10.000), dan negara lain (CFR, 27/2/2025).

Komitmen finansial untuk mempertahankan operasi militer AS di Eropa sangat besar. Pada 2017, biaya tahunan diperkirakan mencapai 20,3 miliar dollar AS dan meningkat menjadi 24,4 miliar dollar AS pada 2018 (IISS.Org, 9/7/2018).

Komitmen keuangan AS untuk operasi militer di benua itu sangat besar karena mencakup biaya personel, operasi, infrastruktur, pemeliharaan, dan dukungan lainnya.

Oleh karena itu, pada 2020 Trump memerintahkan penarikan hampir 12.000 tentara AS dari Jerman dengan alasan kegagalan Jerman memenuhi target pengeluaran NATO.

Sebuah studi Sekolah Perang Angkatan Darat AS mengungkap bahwa Departemen Pertahanan akan menghabiskan 135 juta dollar AS per tahun untuk merotasi satu brigade ke Jerman dari Amerika.

Menempatkan prajurit AS di luar negeri membutuhkan biaya puluhan ribu dollar AS lebih banyak per prajurit daripada menempatkan pasukan di dalam negeri. Menutup pangkalan di luar negeri dapat menghemat anggaran 50 miliar dollar AS hingga 150 miliar dollar AS (War on the Rocks, 14/1/2025).

Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dan disusul dengan perang berkepanjangan menambah ”sakit kepala” siapa pun presiden AS. Sejak Februari 2022, dukungan militer AS untuk Ukraina telah mencapai 64 miliar dollar AS, sementara Eropa, termasuk Inggris, 62 miliar dollar AS. Pada 2024, dukungan militer AS berjumlah 20 miliar dollar AS dari total 42 miliar dollar AS.

Padahal, untuk menggantikan AS, UE hanya perlu mengeluarkan 0,12 persen lagi dari PDB-nya—angka yang menurut Alexandr Burilkov dan Guntram Wolff ”sangat wajar” (Bruegel, 2025). Jumlah inipun bisa fluktuatif tergantung pada penyesuaian strategis, kebutuhan operasi dan perkembangan geopolitik kawasan..

Hingga 2025, AS dan NATO telah berkomitmen memberi dukungan keuangan kepada Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Pemerintah AS telah mengeluarkan sekitar 182,8 miliar dollar AS (BBC, 1/3/2025) sejak konflik militer merebak, sementara NATO ”hanya” sekitar 43 miliar dollar AS (Al Jazeera, 11/4/2024).

Perang Ukraina diperkirakan telah menghabiskan dana sekitar 300 miliar dollar AS, dengan korban jiwa 150.000 orang dan 10 juta orang mengungsi (Washington Post, 24/2/2025).

Secara militer, AS mendapat keuntungan dari perang Ukraina. Pertama, menguras kemampuan militer Rusia tanpa perlu mengirimkan pasukan.

Kedua, sanksi telah melemahkan ekonomi Rusia dan membatasi kemampuan membiayai konflik militer selanjutnya. Ketiga, merevitalisasi NATO dan menegaskan ketergantungan pada kepemimpinan AS.

Keempat, mengembangkan industri militer AS, dan ini menguntungkan bagi Lockheed Martin, Raytheon, dan Northrop Grumman. Kelima, AS menjadi memiliki kesempatan untuk menguji coba serta memperbaiki kecanggihan teknologi dan strategi militermya.

Namun, semua itu belum cukup bagi Trump yang dikenal dengan pendekatannya yang non-konvensional, pragmatis, dan transaksional. Trump, sejalan dengan keprihatinan rakyatnya yang skeptis dengan besarnya biaya yang dikeluarkan, sementara isu domestik, seperti inflasi, lapangan kerja, dan keamanan perbatasan (dengan Meksiko), kini jadi prioritas.

Meskipun belum terlibat langsung, tetap ada kekhawatiran bahwa perang Ukraina dapat terus membesar dan dalam jangka panjang beban keuangan ini dapat membatasi sumber daya Pemerintah AS.

Tambahan pula, sejauh ini Presiden Zelensky terlihat terlalu percaya diri, dengan berkeliling dunia mencari dukungan, termasuk keuangan, dalam perangnya dengan Rusia, termasuk ketika bertemu Trump dengan seragam perangnya.

Trump telah berulang kali menyatakan keraguannya mengenai dukungan finansial dan militer AS untuk Ukraina, dengan menyatakan bahwa bantuan harus bersyarat, yaitu negara-negara Eropa harus berkontribusi lebih banyak.

Dalam pidato dan wawancara kampanye di pemilihan presiden AS, Trump menyiratkan bahwa Zelensky tidak sepenuhnya dapat dipercaya dan Ukraina mungkin tidak menggunakan dana AS dengan benar. Trump semakin skeptis dengan menggambarkan Zelensky sebagai seseorang yang menikmati keuntungan dari uang AS, tetapi tidak memberikan imbalan apa pun.

Untuk periode kedua pemerintahannya, Trump pernah mengisyaratkan bahwa, jika terpilih kembali, dirinya akan mendorong kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia daripada terus mengirimkan paket bantuan dalam jumlah besar.

Trump jelas memiliki agenda yang harus diputuskan terkait Uraina. Dalam bukunya, Power: a Radical View (1974), Steven Lukes mengajukan ”tiga dimensi kekuasaan” yang menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi melampaui pengambilan keputusan yang jelas.

Lukes memperluas gagasan Harold Lasswell bahwa politik adalah who gets what, when, and how (siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana). Lukes mendefinisikan tiga dimensi kekuasaan: decision-making, agenda-setting, dan ideological influence. Menurut Lukes, kekuasaan bisa dijalankan secara halus, tidak hanya melalui proses politik, tetapi juga dengan membentuk persepsi dan mengendalikan narasi.

Lukes berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya tentang pengambilan keputusan, tetapi juga tentang mengendalikan isu-isu apa yang dibahas dan bahkan membentuk keyakinan orang. Kekuasaan yang sebenarnya bukan hanya tentang memenangi pertempuran yang terlihat, melainkan juga tentang mengendalikan apa yang menurut publik dimungkinkan atau sah.

Sebagai presiden yang dikenal dengan pendekatannya yang non-konvensional, pragmatis, dan transaksional, tidak aneh kalau ”proses perceraian” AS dan Eropa akan semakin mencuat dalam masa presidensi Trump kalau NATO dan UE tak berubah. Kebijakan Trump jelas merupakan pengejawantahan pandangan Harold Lasswell yang diperkuat oleh Lukes.

Donald Trump memiliki pandangan yang spesifik sekaligus skeptis terhadap kredibilitas Zelensky. Persepsinya telah dibentuk oleh faktor politik, strategis, dan pribadi, khususnya seputar bantuan AS untuk Ukraina dan sikap Trump yang lebih luas terhadap perang tersebut.

Kini diberitakan Zelensky sudah menerima tawaran transaksi yang diajukan Trump untuk menghentikan perang dan membantu rekonstruksi Ukraina dengan imbalan akses lebih besar terhadap logam tanah jarang (rare earths).

Konsekuensinya, Zelensky sudah waktunya meninggalkan kampanye PR-nya yang penuh orasi berapi-api, dengan pendekatan yang sejalan dengan Trump. Bagi Eropa, sikap Trump juga menunjukan bahwa NATO yang sudah berusia 76 tahun sudah semestinya tidak disuapi terus oleh AS, tetapi tumbuh berkembang sesuai kemampuannya sendiri.

Mungkin itu pesan utama yang ingin disampaikan Trump kepada Eropa sehingga perceraian tidak perlu terjadi, tetapi sekadar ”pisah ranjang”.

Dian Wirengjurit Analis Geopolitik dan Hubungan Internasional Institut Peradaban; Wakil Dubes RI untuk Rusia (2010-2012)