Perdamaian Lebih Bertahan Ketika Ada Peran Perempuan

Perayaan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day secara global tiap tanggal 8 Maret jadi momentum memperjuangkan kesetaraan jender sebagai hak asasi manusia. Hal ini sekaligus menunjukkan peran penting perempuan dalam berbagai sisi kehidupan.

Perempuan berdaya dinilai akan mampu berkontribusi dalam banyak hal. Itu termasuk mengoptimalkan peran perempuan dalam membangun nilai-nilai toleransi dan kohesi sosial di masyarakat untuk menjaga perdamaian dunia dan pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan hal itu, Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada Sabtu (8/3/2025) dirayakan Institut Leimena dan Masjid Istiqlal dengan mengangkat peran strategis perempuan dalam perdamaian.

Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indah Nuria Savitri memaparkan, berdasarkan data yang ada, sekitar 35 persen kesepakatan perdamaian bertahan selama 15 tahun jika perempuan aktif terlibat.

”Hal ini menunjukkan kehadiran perempuan dalam proses perdamaian, dalam diplomasi, bukan hanya simbolis, tapi menjadi kebutuhan. Perdamaian akan lebih berkelanjutan ketika perempuan berpartisipasi aktif dalam proses pencapaiannya,” tuturnya.

Indah mengutarakan hal itu dalam Webinar Internasional Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) dengan tema ”Perempuan dan Pendidik sebagai Pilar Perdamaian: Kesetaraan Jender dalam Membangun Kohesi Sosial” pada Kamis malam lalu.

Kehadiran perempuan dalam proses perdamaian, dalam diplomasi, bukan hanya simbolis, tapi menjadi kebutuhan. Perdamaian akan lebih berkelanjutan ketika perempuan berpartisipasi aktif dalam proses pencapaiannya.

Sayangnya, banyak kendala dihadapi terkait dengan keterwakilan perempuan dalam pembangunan perdamaian dan pengambilan keputusan. Hambatannya mulai dari disparitas atau tak ada kesetaraan dalam mengakses pendidikan bekualitas, kurangnya keterwakilan perempuan di segmen pengambil keputusan penting, hingga kepemimpinan perempuan.

”Dalam Astacita ada penegasan komitmen tentang kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan untuk mengeluarkan potensi diri. Ini seharusnya mendorong partisipasi bermakna bagi perempuan. Jadi, tidak hanya tempelan bahwa ada perwakilan perempuan,” papar Indah.

Sementara Direktur Eksekutif Institut Leimena Matius Ho mengatakan, program LKLB yang dijalankan Institut Leimena bersama Masjid Istiqlal dan puluhan mitra lain berupaya memperkuat kohesi sosial, kerukunan, dan kedamaian dalam masyarakat majemuk. Lebih dari 9.000 guru terlibat, 56 persen di antaranya adalah guru dan pendidik perempuan.

”Peran guru amat penting sebagai agen perdamaian dalam membina generasi masa depan agar mampu mengatasi ajaran intoleran yang memecah belah warga serta meningkatkan saling percaya antarpenganut agama dan kepercayaan berbeda,” tuturnya.

Matius mengatakan, peran perempuan dalam perdamaian sungguh nyata. Dia mengisahkan dua guru perempuan peserta program LKLB dari Kota Ambon, Maluku, dari sekolah Kristen berhubungan dengan pimpinan Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam di sana.

Mereka bersepakat mengambil peran dalam menjalin hubungan tanpa prasangka dengan kearifan lokal masyarakat Maluku, ”gandong”, ikatan persaudaraan dengan perjanjian adat yang amat dihormati. Mereka terpanggil untuk memperkuat perdamaian di Maluku yang sekitar 20 tahun lalu mengalami konflik sosial amat tragis.

”Ini menunjukkan peran perempuan dan pendidik amat penting dalam mewujudkan perdamaian,” kata Matius.

Wakil Presiden G20 Interfaith Association Katherine Marshall menyampaikan karakteristik khusus kepemimpinan perempuan yang dibutuhkan dalam masa krisis, seperti kerja sama, empati, dan pendengar yang baik.

Dia berharap peningkatan peran tokoh dan lembaga keagamaan dalam pengajaran untuk menyampaikan pesan bahwa perempuan adalah mitra sejajar. Sebab, terbukti perempuan di Indonesia di level nasional hingga internasional juga punya peran dalam mewujudkan perdamaian.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dalam keterangannya, menyatakan, pemberdayaan perempuan yang telah dicapai saat ini masih belum cukup. Agama seharusnya menjadi faktor penguatan martabat perempuan.

”Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi atau sama-sama hamba Allah SWT. Saya ingin mengimbau kepada kita semua, mari kita memperbaiki penafsiran Al Quran yang bias jender,” tuturnya.

”Mari kita memahami kembali melalui teks-teks hadis. Kita sangat yakin bahwa Allah SWT sama dengan Rasullulah tidak membedakan laki-laki dan perempuan,” kata Nasaruddin yang juga merangkap sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal.

Nasaruddin mengatakan, laki-laki dan perempuan berhak aktif jadi pemimpin dalam rumah tangga, bahkan pemimpin publik atau negara. Banyak ayat Al Quran menunjukkan kepemimpinan perempuan, misalnya Ratu Balqis sebagai penguasa Kerajaan Saba yang kepemimpinannya meraih predikat, yakni negerinya jadi indah di bawah ampunan Tuhan.

”Berhentilah mendiskreditkan perempuan atas nama agama. Saatnya sekarang kita berusaha mencari cara bagaimana mendayagunakan perempuan sebagai salah satu kekuatan bangsa, terutama untuk Indonesia,” kata Nasaruddin.

Sementara Wakil Direktur Voice of Istiqlal Farid F Saenong mengatakan, isu perempuan dan kesetaraan jender jadi bagian dari nilai dan prinsip yang dikembangkan di Masjid Istiqlal. Salah satunya dilakukan lewat Pendidikan Kader Ulama (PKU) untuk peserta perempuan.

”Pendidikan Kader Ulama ada peserta regular, dan secara spesifik kami membuka kelas khusus peserta perempuan agar perempuan mendapat pendidikan keulamaan. Ide ini gaungnya membahana sampai Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang juga mengikuti strategi kita,” kata Farid.

Salah satu cara sederhana menunjukkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki, yakni menyejajarkan shaf perempuan dan laki-laki. Saat ibadah, shaf antara laki-laki dan perempuan diatur di kanan dan kiri, tidak di depan dan belakang. ”Ini sebagai cara pandang menempatkan secara sederhana kesetaraan jender,” kata Farid.