Perekonomian Butuh Kebijakan Rasional

JAKARTA, KOMPAS — Lonjakan harga energi dan komoditas, gejolak di pasar keuangan, serta tekanan di sektor riil sudah mulai merembes ke perekonomian dalam negeri. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah sebagai pemicu yang menimbulkan komplikasi dan ketidakpastian membutuhkan respons kepemimpinan nasional yang strategis: disiplin menjaga stabilitas makro, lincah merespons dinamika mikro, dan jernih dalam komunikasi publik.

Anggota Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit, Minggu (29/3/2026), menyatakan, dampak konflik di Timur Tengah telah bertransmisi menjadi tekanan pada perekonomian nasional melalui inflasi energi, gejolak pasar keuangan, dan tekanan pada sektor riil. Dalam kondisi ini, aktivitas ekonomi tak boleh terhenti. Pabrik harus tetap berjalan sehingga tenaga kerja bisa tetap bekerja.

Untuk itu, ia berharap pemerintah segera menjalankan kebijakan konkret untuk membuat perekonomian nasional berdaya tahan. Fiskal sebagai instrumen kunci, pilihannya semakin terbatas. Menambah utang berisiko terhadap peringkat kredit. Sementara mengejar pajak secara agresif justru kontraproduktif di tengah pelemahan ekonomi.

Langkah paling rasional adalah menata ulang pengeluaran negara secara disiplin dan terukur. ”Pengurangan belanja yang tepat sasaran akan menjadi sinyal kuat bagi pasar—baik domestik maupun global—bahwa Pemerintah Indonesia serius menjaga kesehatan fiskal dan perekonomian nasional,” katanya.

Namun, kebijakan fiskal, termasuk kebijakan moneter, tidak cukup. Anton berharap pemerintah juga segera membenahi sektor riil yang selama ini dihambat berbagai distorsi kebijakan. Tanpa perbaikan di level mikro, tekanan terhadap dunia usaha akan semakin besar dan berisiko menahan aktivitas produksi. Ketika daya beli masyarakat lemah sehingga memengaruhi permintaan terhadap produk-produk domestik, pemutusan hubungan kerja bisa tidak terhindarkan.

”Dunia usaha dan masyarakat butuh kepastian arah. Tanpa sinyal yang jelas, keresahan akan meningkat. Pemerintah dituntut bertindak cepat. Bukan sekadar retorika, tapi langkah konkret yang konsisten, termasuk disiplin anggaran dan pemberantasan korupsi,” katanya.

Sampai dengan Senin (30/3/2026), konflik terbuka Amerika Serikat-Israel melawan Iran sudah genap berlangsung sebulan. Namun, situasi terakhir dan pernyataan sejumlah pihak yang berkonflik belum juga memberikan sinyal bahwa konflik akan berakhir dalam waktu dekat. Bahkan, konflik yang sejatinya sudah berlangsung lama di bawah permukaan ini berisiko berkepanjangan dan meluas.

Dalam empat pekan terakhir, konflik AS–Israel dengan Iran bergerak cepat dari serangan terbatas menjadi eskalasi kawasan yang kompleks. Memasuki pekan keempat, konflik cenderung mengindikasikan perkembangan menuju perang berkepanjangan yang terus meluas. Iran mempertahankan tekanan melalui serangan langsung dan jaringan proksi di tengah mulai munculnya manuver diplomasi terbatas.

Houthi, kelompok militan yang didukung Iran di Yaman, meluncurkan rudal balistik ke Israel pada Sabtu (28/3/2026). Sehari sebelumnya, Iran melancarkan serangan ke pangkalan militer AS di Arab Saudi. Mengutip AFP, serangan ini melibatkan enam rudal balistik dan 29 drone.

Sementara AS menambah kekuatan militer. Sebanyak 2.500 marinir AS tiba di Timur Tengah pada Sabtu lalu. Israel terus menargetkan infrastruktur industri dan nuklir Iran.

Merujuk laporan Al Jazeera, konflik yang awalnya melibatkan tiga negara, yakni AS-Israel melawan Iran, akhirnya menyeret secara pasif Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Lebanon, dan Kuwait. Ini semua menunjukkan karakter konflik sebagai eskalasi multifront lintas kawasan.

Laporan Kompas selama sebulan terakhir menunjukkan transmisi melalui tiga area ini sudah terjadi. Tekanan sudah mulai terasa, mulai dari harga energi dan komoditas, industri manufaktur, perhubungan, hingga pariwisata. Rupiah juga tertekan dengan proyeksi defisit transaksi berjalan Indonesia melebar.  

Kajian sejumlah lembaga pada Maret 2026 juga menunjukkan bahwa konflik Timur Tengah menciptakan tekanan berlapis terhadap ekonomi Indonesia. Akumulasi tekanan dari lonjakan harga energi, inflasi, nilai tukar, fiskal, dan gangguan perdagangan meningkatkan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi 2026 dari target 5,4 persen.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Syafruddin Karimi menilai, situasi saat ini sudah jauh di luar asumsi dan target ekonomi yang dipasang pemerintah saat menyusun APBN 2026. Jika tensi geopolitik tetap tinggi dan respons kebijakan domestik tidak cukup antisipatif, Indonesia bakal sulit menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5 persen tahun ini.

APBN mengasumsikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, kurs rupiah Rp 16.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel, serta imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 6,9 persen. ”Namun, realitas pasar sekarang jauh lebih keras,” kata Syafruddin, Sabtu (28/3/2026).

Ia menambahkan, dengan asumsi tensi geopolitik tetap tinggi dan respons kebijakan pemerintah tidak cukup antisipatif, pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi jatuh di bawah 5 persen, yaitu berkisar 4,7-4,9 persen, pada 2026. Angka ini di bawah target pemerintah dan proyeksi sejumlah lembaga internasional.

”Dengan kombinasi situasi seperti ini, target pertumbuhan di atas 5 persen hanya mungkin dicapai jika eskalasi konflik cepat mereda dan koordinasi fiskal-moneter lebih sigap. Dengan kata lain, menjaga pertumbuhan tidak cukup hanya dengan optimisme saja,” ujarnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, Rahma Gafmi menuturkan, jika konflik terus berlanjut tanpa mitigasi, pertumbuhan ekonomi bisa merosot ke bawah 5 persen. Kondisi semakin rumit karena daya beli masyarakat masih goyah sehingga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi pun tidak bisa diandalkan.

Kondisi daya beli akan semakin buruk jika rambatan krisis energi dunia berdampak pada kenaikan harga energi di dalam negeri serta memicu inflasi barang impor akibat depresiasi rupiah. ”Daya beli saat ini menjadi variabel paling sensitif. Pelemahan daya beli akan sangat terasa pada sektor konsumsi rumah tangga serta dunia usaha,” kata Rahma.

Penyaluran kredit ke sektor riil juga berisiko melambat di tengah tekanan multisektor saat ini. Rahma menyebutkan, kondisi perbankan saat ini berhadapan dengan tantangan pengelolaan net interest margin (NIM) di tengah ketidakpastian suku bunga global.

”Jika suku bunga tetap tinggi untuk menjaga stabilitas rupiah, cost of fund akan meningkat. Ini bisa memperlambat penyaluran kredit ke sektor riil, yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Di tengah tekanan yang berat itu, ia menilai, pemerintah belum memiliki respons kebijakan yang sigap, jelas, dan antisipatif. Pemerintah cenderung masih mengedepankan narasi optimisme dan beralasan APBN masih sanggup.

”Padahal, ruang gerak fiskal kita sudah sangat sempit dan jika harga minyak dunia tetap bertahan di atas 100 dolar AS per barel, beban subsidi energi akan semakin menekan buffer fiskal,” katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pidatonya pada pelantikan Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Jumat (27/3/2026), meyakinkan, harga bahan bakar minyak (BBM) masih bisa dijaga tanpa membahayakan APBN. ”Kita ternyata jago, cuma (orang) di luar kurang menghargai. Ketika harga BBM naik ke angka tertinggi, kita ditanya Presiden di Kertanegara. Aman. Kita bisa amankan itu, tapi belum terpublikasi ke media,” tuturnya.

Dia juga meyakinkan, Kemenkeu memegang prinsip disiplin fiskal dan APBN. Oleh sebab itu, ia mengupayakan defisit APBN 2026 tidak melampaui 3 persen. ”Orang-orang cari kesalahan Purbaya, pasti tembus 3 persen, tahunya tahun lalu (defisit APBN) di bawah 3 persen kan, 2,92. Nanti (tahun anggaran 2026) di bawah itu lagi,” katanya.

Purbaya juga meyakinkan, ekonomi tahun ini akan lebih baik. Ia bahkan mengatakan, ada pakar dari luar pemerintahan yang menyebut pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 5,7 persen pada tahun ini.

Seusai acara pelantikan, Purbaya menjelaskan, survei konsumen dan survei pembelian mobil-motor naik. ”Jadi, bukan saya optimistis. Saya melihat data. Dan saya tahu apa yang saya masukkan ke sistem perekonomian supaya ekonominya bergerak. Data itu adalah dampak dari kebijakan di belakang yang Anda nggak ngerti. Di belakang kita kerjakan sesuatu, kita lihat dampaknya,” katanya.

Ditanya mengenai kebijakan yang sudah dilakukan, Purbaya menyebut memastikan likuiditas sistem perekonomian cukup, memastikan belanja pemerintah tepat waktu, dan mengusahakan perbaikan iklim usaha seoptimal mungkin.

”Tapi, pada dasarnya kalau saya bisa jalankan mesin fiskal dan mesin moneter yang mengerahkan swasta, tumbuh 6 persen harusnya tidak terlalu sulit. Di atas buku, ya. Tapi, di lapangan kan kita perlu dorongan-dorongan seperti yang lain-lain supaya lebih cepat lagi. Tapi, yang jelas, mesin-mesin itu sudah kita hidupkan. Jadi, hampir pasti kita tidak menuju resesi, apalagi krisis,” tambahnya.

Terkait lonjakan harga minyak mentah dunia, Purbaya menyatakan, pemerintah bisa memitigasinya. ”Karena kita serap di APBN kita. Jadi, kita jauh dari krisis. Kita malah ekspansi terus. Kalau bola kristal yang saya bilang tadi, indeks kita yang nggak salah, sampai nanti 2029-2030, kita ekspansi terus. Jadi, krisis? Resesi saja belum. Melambatnya (ekonomi) saja belum. Kita sedang mengalami akselerasi. Dan saya akan jaga terus. Kita akan jaga terus bersama ke depannya. Anda maunya krisis?” katanya.

Menghadapi kemungkinan pelebaran defisit, masih menurut Purbaya, pemerintah mengatasinya dengan efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara. Sejauh ini, efisiensi dilakukan dengan menyisir alokasi anggaran di kementerian/lembaga. Soal berapa nilai penghematannya, ia belum bersedia menjawab. ”Nanti kita hitung-hitung,” ujarnya.

Sementara soal anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia setuju dengan langkah efisiensi sepanjang tidak mengurangi kualitas program. Pada Rabu (25/3/2026), ia mengatakan, jumlah hari pemberian MBG bakal dipangkas sebagai imbas efisiensi anggaran dan sesuai usulan Badan Gizi Nasional (BGN). Bila penyaluran MBG dipangkas dari enam hari menjadi lima hari, penghematannya bisa mencapai Rp 40 triliun. Usulan BGN ini belum diputuskan.

Sementara terkait dengan anggaran Koperasi Merah Putih, Purbaya menyatakan mengalokasikan anggaran Rp 40 triliun untuk mencicil utang Koperasi Merah Putih. ”Tapi, itu diambil dari dana yang tadinya anggaran yang mungkin peluang bocornya banyak. Kalau yang ini jadi bagus dipakai untuk suatu yang lebih produktif,” katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia seusai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026), menyebutkan stok BBM Indonesia aman, demikian pula stok elpiji nasional. Ketika ditanya berapa persediaan elpiji saat ini, Bahlil tidak menjawab.

Di tengah situasi global mutakhir, ia menyarankan agar masyarakat bijaksana dalam memakai elpiji. ”Kita tahu bahwa elpiji kita, 70 persen kita impor. Tetapi, sampai dengan hari ini, kondisinya clear. Kapal-kapal yang juga kita beli dari beberapa negara masih on the track. Jadi, insya Allah aman,” katanya.

Terkait subsidi BBM, Bahlil melanjutkan, belum ada opsi  untuk membatasinya. ”Artinya, belum ada kenaikan untuk subsidi. Masih tetap sama. Itu nanti kita lihat. Makanya, dinamika ini kita akan ikuti. Ini cepat sekali dinamikanya. Bisa per minggu, bisa per bulan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana memastikan bahwa stok untuk BBM,” ujarnya.

Sejauh ini, 20 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah. Namun, Indonesia sudah menemukan negara penghasil lain. ”Tolong jangan tanyakan lagi dari mana. Yang jelas, insya Allah semuanya ada,” kata Bahlil.