Perekonomian RI 2026 Butuh Dukungan Kebijakan Fiskal-Moneter

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah gejolak global, perekonomian Indonesia pada 2026 diperkirakan masih cukup tangguh. Kuncinya terletak pada penguatan konsumsi domestik dan investasi serta dukungan kebijakan fiskal-moneter.

Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, ASEAN Economist HSBC, Pranjul Bhandari, berpendapat, pelonggaran kebijakan suku bunga dan ekspansi belanja pemerintah telah memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2025.

Dengan demikian, fondasi makroekonomi Indonesia sepanjang 2025 pun diperkirakan dapat sedikit lebih kuat. Lebih lanjut, capaian tersebut dapat menjadi modal kekuatan bagi Indonesia untuk melanjutkan tren pertumbuhan pada 2026.

”Kami memperkirakan pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) akan mencapai sekitar 5,2 persen pada 2026, yang secara umum sejalan dengan perkiraan pemerintah saat ini,” katanya dalam Media Briefing HSBC Indonesia Economy & Investment Outlook 2026, Senin (12/1/2026), secara daring.

Sementara itu, sejumlah lembaga internasional, seperti Bank Dunia, memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan mencapai sekitar 5 persen. Demikian pula Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 4,9-5,1 persen.

Meski demikian, Pranjul melanjutkan, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, salah satunya kinerja ekspor yang melambat pada 2026. Perlambatan ini disebabkan oleh kuatnya kinerja ekspor pada 2025 dan berakhirnya front loading.

Front loading merupakan strategi percepatan pengiriman barang ekspor sebelum diberlakukan kebijakan baru, seperti kenaikan tarif atau aturan pembatasan di negara tujuan. Siasat ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap pemberlakuan tarif bea masuk impor oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dalam jangka menengah, dibutuhkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik.

Namun, turunnya permintaan dari sisi eksternal tersebut masih dapat ditopang oleh kuatnya permintaan domestik. Kondisi tersebut seiring dengan langkah pemotongan suku bunga acuan dan beberapa program kesejahteraan sosial pemerintah.

Meski dua kebijakan itu memberikan stimulus bagi belanja masyarakat, Pranjul menambahkan, konsumsi domestik masih rentan. Ini mengingat struktur pengeluaran masyarakat masih cenderung didorong oleh fenomena makan tabungan alias mantab.

”Untuk meningkatkan pertumbuhan dalam jangka menengah, dibutuhkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik,” ujarnya.

Ke depan, kebijakan fiskal dan moneter diharapkan dapat terus stimulan dan akomodatif dalam mendukung pertumbuhan sepanjang 2026. Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) masih memiliki ruang pemangkasan suku bunga dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar.

HSBC memperkirakan, penurunan suku bunga acuan dapat ditempuh sebanyak tiga kali sepanjang 2026 dengan total pemangkasan sebesar 75 basis poin (bps). Adapun sejak September 2024 hingga Desember 2025, BI tercatat telah memangkas suku bunga sebesar 150 bps menjadi 4,75 persen.

Di sisi lain, pemerintah juga masih dapat mengoptimalkan belanja seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Namun, pelonggaran tersebut sebaiknya tetap memperhatikan disiplin pengelolaan fiskal, mengingat defisit APBN pada 2025 hampir menyentuh ambang batas 3 persen.

Menurut Pranjul, Indonesia cenderung memiliki ruang untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter, seperti pemotongan suku bunga, daripada memperlonggar fiskal. Pertimbangannya ialah inflasi yang tetap terjaga rendah dan pertumbuhan yang melambat.

Selain konsumsi domestik dan dukungan kebijakan fiskal-moneter, Indonesia juga harus memperkuat aliran investasi asing, baik portofolio maupun langsung (FDI), dalam jangka panjang. Dari sisi investasi portofolio, pasar keuangan domestik masih mencatatkan arus modal keluar.

Berdasarkan data setelmen sepanjang 2025, arus modal keluar investasi asing di pasar keuangan domestik mencapai Rp 125,1 triliun. Ini terdiri dari jual neto sebesar Rp 17 triliun di pasar saham dan Rp 110,11 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta beli neto sebesar Rp 2,01 triliun di pasar surat berharga negara (SBN).

”Aliran modal masuk inilah yang menurut saya menjadi masalah, bukan defisit perdagangan. Saya rasa kita akan terus melihat tekanan depresiasi rupiah akibat neraca pembayaran. Kami memperkirakan pada akhir 2026, nilai tukar rupiah mungkin akan berada di sekitar Rp 17.000 per dolar AS,” tutur Pranjul.

Risiko yang ada bisa jadi terkait mata uang, bisa jadi aliran modal global, tetapi jika kita melihat pemulihan laba yang lebih signifikan, kami yakin Indonesia akan kembali menjadi perhatian investor global.

Pada kesempatan yang sama, Head of Equity Strategy Asia Pacific, HSBC Global Research, Herald van der Linde menambahkan, disiplin fiskal merupakan salah satu aspek yang diperhatikan oleh para investor. Apabila defisit melampaui 3 persen, investor akan memandangnya sebagai salah satu risiko pasar.

Di sisi lain, pasar saham negara berkembang, seperti Indonesia, saat ini dipandang cukup positif di tengah pemangkasan suku bunga acuan. HSBC memperkirakan, indeks harga saham gabungan (IHSG) mampu menembus level 9.700 pada 2026.

”Risiko yang ada bisa jadi terkait mata uang, bisa jadi aliran modal global, tetapi jika kita melihat pemulihan laba yang lebih signifikan, kami yakin Indonesia akan kembali menjadi perhatian investor global,” katanya.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin (12/1/2025) berada di level Rp 16.853 per dolar AS. Sejak awal tahun, rupiah telah melemah 0,76 persen.

Dihubungi secara terpisah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sekaligus Chairman ASEAN Competition Institute Muhammad Syarkawi Rauf berpendapat, pelemahan rupiah saat ini cenderung menuju ke angka terlemah sebesar Rp 17.071 per dolar AS pada 8 April 2025.

”Depresiasi rupiah disebabkan oleh sentimen negatif terhadap rupiah sebagai respons terhadap penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Delta Force, pasukan khusus AS pada 3 Januari 2026,” ujarnya.

Penangkapan Maduro menaikkan ekspektasi risiko terhadap perekonomian global oleh para investor. Kondisi ini membuat para investor global beralih memegang mata uang atau aset yang dianggap safe haven yang nilainya stabil dan bahkan cenderung meningkat, seperti dolar AS.

Peralihan itu tecermin dari peningkatan indeks dolar AS (DXY) dalam beberapa hari terakhir, dari 98,42 pada 2 Januari 2026 menjadi 99,12 pada 9 Januari 2026. Dengan kata lain, kurs dolar AS meningkat terhadap terhadap enam mata uang utama dunia.

”Penguatan mata uang dolar AS terhadap mata uang utama dunia juga berdampak ke penguatan mata uang dolar AS terhadap mata uang emerging market economies (negara berkembang), termasuk Indonesia,” kata Syarkawi.

Dari sisi domestik, pelemahan rupiah juga dipicu oleh kebutuhan korporasi untuk membayar impor dan pembayaran kewajiban valuta asing. Ditambah lagi, implementasi penempatan pendapatan devisa hasil ekspor (DHE) masih belum efektif.

Maka dari itu, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal harus terus berjalan. Ini penting untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa arah perekonomian nasional masih sesuai dengan target pemerintah, terutama terkait dengan defisit fiskal yang terjaga di bawah 3 persen.