Pergulatan Merawat Harapan

Masih hadirnya rasa percaya publik terhadap para penyelenggara negara  dapat dibaca sebagai pesan harapan dalam menjejak 2026.

05 Jan 2026 07:00 WIB · Politik & Hukum

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Oleh Bestian Nainggolan

Bagaimana masyarakat bersikap optimistis dalam merajut kehidupannya pada tahun yang baru, sementara bayang beratnya pergulatan tahun lalu masih sedemikian kuat membekas?

Dalam menjejak hari-hari awal tahun 2026, gugatan semacam ini layak dihadirkan. Terlebih, beragam prediksi yang terpublikasikan nyaris pada kesimpulan yang mirip, jika kondisi eksternal dan internal negeri di tahun 2026 belum dapat diyakinkan berlenggang dalam lorong terang.

Seperti tahun sebelumnya, baik kondisi global maupun dinamika internal bangsa masih terbilang rentan.

Infografik Kondisi Ekonomi Keluarga

Berkaca pada kondisi global, misalnya, rapuhnya tatanan relasi antarnegara masih  berpotensi melahirkan beragam ketidakpastian. Kompetisi antarbangsa diperkirakan kian sengit dalam menyelamatkan kepentingan masing-masing. Konflik politik pun tidak terhindarkan.

Rentannya faktor-faktor geopolitik global ini turut memengaruhi kondisi perekonomian. Dari sisi perekonomian global, berbagai lembaga dunia, mulai dari Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta lembaga sejenis, memperkirakan  perlambatan ekonomi masih mengancam. Kendala dalam rantai pasok, inefisiensi, membesarnya utang, perkembangan teknologi, dan berbagai persoalan lain menjadi variabel penghambat.

Di sisi lain, dinamika kehidupan internal bangsa tidak kurang problematik. Mencermati setiap pergulatan yang terjadi, khususnya pola relasi negara dan masyarakat yang terbangun selama ini dalam menghadapi beragam persoalan, tidak semuanya berjalan mulus.

Sejatinya, beragam upaya yang diinisiasikan negara, baik pemerintahan  di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto, para wakil rakyat di DPR, ataupun penyelenggara negara lainnya, berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, melalui delapan misi Astacita, misalnya, berupaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Upaya memperkokoh ideologi; pertahanan keamanan negara; pembangunan sumber daya manusia; kemandirian ekonomi bangsa; pemerataan dan keadilan; upaya mereformasi politik, hukum, dan birokrasi; pencegahan dan pemberantasan korupsi; hingga penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, serta toleransi antarumat, telah menjadi rumusan misi yang mampu menjawab segenap persoalan riil.

Konkretnya, dari sisi perekonomian, misalnya, pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada akhir pemerintahan. Mengejar hal itu, tahun 2026 ini target pertumbuhan dicanangkan  6,3 persen. Terbilang  optimistis. Berbagai kajian, termasuk proyeksi Litbang Kompas, perekonomian tahun ini diperkirakan bertumbuh  5,1-5,3 persen.

Becermin pada beragam prediksi, berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan kehidupan bangsa seolah tengah dipertaruhkan. Pertaruhan yang dimaksud, antara ekspektasi yang diharapkan dan realisasi yang bakal terjadi.

Masa krusial

Bagi publik, semenjak Pemilu 2024 hingga kini, sejatinya menjadi momen pembuktian kerja pemerintah yang lebih berdampak dalam kehidupan. Merujuk  hasil survei Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025, mayoritas masyarakat mengungkapkan apresiasi mereka terhadap kinerja pemerintahan. Saat itu, tidak kurang dari 80,9 persen responden yang tersebar  di 38 provinsi negeri ini menyatakan  puas terhadap kinerja pemerintah.

Tingginya derajat kepuasan publik sepanjang 100 hari jalannya pemerintahan ini terbilang istimewa. Sepanjang sejarah penyelenggaraan survei opini publik, baru pada kesempatan itu mencatatkan apresiasi publik tertinggi.

Namun, belakangan, sejalan dengan beragam tekanan persoalan yang dihadapi bangsa, apresiasi yang tersampaikan cenderung redup. Sejumlah hal memang masih menuai apresiasi, seperti upaya pembenahan kesehatan, pendidikan, dan beberapa capaian lain. Namun, semua tetap masih terbilang berjarak dengan tingginya harapan yang dilontarkan.

Persoalan tidak kalah krusial juga dihadapi para wakil rakyat di DPR. Sepanjang 2025, relasi dengan rakyat sedemikian renggang. Bahkan, ada di titik kritis. Saat itu, rakyat yang semestinya menggantungkan kepercayaan kepada wakil-wakilnya di DPR, justru menunjukkan resistansi politik melalui aksi-aksi demonstrasi.

Bagi para wakil rakyat, tahun 2026 adalah  tahun pertaruhan bagi eksistensi politik mereka.

Bagi masyarakat, tahun 2026  menjadi penanda dari pergulatan yang memuncak. Beberapa momen kekecewaan yang terekspresikan di 2025 adalah  akumulasi tekanan sosial dan ekonomi yang dirasakan. Indikator tren pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatnya pekerja sektor informal, dan melemahnya daya beli kelas menengah menjadi landasan menelusuri situasi ini.

Namun, kendati ekspresi ketidakpuasan banyak terlontarkan pada 2025, sebenarnya masih terkuak pula beragam harapan yang menyertainya.  Masih hadirnya rasa percaya publik terhadap para penyelenggara negara  dapat dibaca sebagai pesan harapan dalam menjejak 2026. (LITBANG KOMPAS)


Kerabat Kerja

Penulis:

Bestian Nainggolan
 | 

Editor:

Marcellus Hernowo
 | 

Penyelaras Bahasa:

Apolonius Lase