Persoalan Myanmar Lelahkan ASEAN

JAKARTA, KOMPAS — Perbedaan sikap beberapa negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dalam persoalan Myanmar membuktikan organisasi ini telah lelah. Jika memerlukan adanya perubahan atau pergeseran kebijakan ASEAN menghadapi situasi kekinian, hal itu harus segera dijalankan agar persoalan tidak menjadi kian berlarut dan semakin sulit untuk diselesaikan.

”Boleh dikatakan ASEAN menghadapi Myanmar fatigue. Kelelahan. Situasi di Myanmar memberatkan kita semua. Energi ASEAN terkuras untuk menangani persoalan di Myanmar,” kata Teuku Rezasyah, pengajar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Jumat (8/11/2024).

Dalam beberapa hari terakhir, junta Myanmar mendapat angin segar. Yang pertama dari Perdana Menteri Thailand Paengtongtarn Shinawatra yang menyatakan mendukung rencana pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing menyelenggarakan pemilihan umum tahun depan. Dukungan senada disampaikan Perdana Menteri China Li Qiang saat bertemu Hlaing. Paengtongtarn dan Li bertemu Hlaing di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Delta Sungai Mekong (GMS). China menjadi tuan rumah.

Laporan kantor berita Reuters, mengutip media Myanmar yang terafiliasi dengan junta, mengatakan bahwa Li menjanjikan dukungan Beijing dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Myanmar. Selain itu, Beijing juga mengapresiasi upaya junta militer mendorong dialog untuk mengakhiri perlawanan bersenjata kelompok oposisi melalui jalur politik.

Sejak militer Myanmar pimpinan Hlaing mengudeta pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021, Tatmadaw (sebutan lain bagi junta militer) selalu mendorong pelaksanaan pemilihan umum untuk menggantikan pemerintahan sipil hasil pemilu November 2020, yang saat itu dimenangi oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Akan tetapi, NLD dan kelompok prodemokrasi menolaknya dan memilih melakukan perlawanan bersenjata, bersama-sama dengan kelompok etnis bersenjata. Perang saudara pun tak terhindarkan.

ASEAN sendiri mencoba mengambil inisiatif untuk menengahi situasi di Myanmar dengan menyelenggarakan pertemuan para kepala negara dan kepala pemerintahan ASEAN di Jakarta, akhir April 2021. Dalam pertemuan tersebut, Hlaing juga diundang hadir.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN menelurkan 5 poin konsensus (5 pc) sebagai platform yang digunakan perhimpunan ini untuk menengahi persoalan di Myanmar, yakni menghentikan segera kekerasan dan semua pihak menahan diri; dialog konstruktif semua pihak untuk mencari solusi damai; penunjukan utusan khusus dari Ketua ASEAN yang akan memfasilitasi mediasi dibantu Sekretaris Jenderal ASEAN; bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan pada Penanggulangan Bencana, dan terakhir kunjungan utusan khusus dan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

ASEAN sendiri, mengutip laporan Reuters, tidak pernah atau enggan menyebutkan pandangannya soal penyelenggaraan pemilihan umum di Myanmar yang akan diselenggarakan junta. Diplomat ASEAN yang ditemui Kompas dan mengetahui proses dialog ASEAN-Myanmar juga menyebut tidak pernah ada pembicaraan mengenai pemilihan umum, melainkan dialog para pihak, seperti kelompok oposisi, etnis bersenjata, dan Tatmadaw sendiri. Pertemuan para pihak yang diselenggarakan di Jakarta bulan lalu, jelang penyelenggaraan KTT ASEAN Laos, juga tidak jelas hasilnya.

Rezasyah mengatakan, jika situasi terkini mengharuskan ASEAN melakukan pergeseran atau perubahan kebijakannya, harus segera dilakukan meski hal itu tidak akan mudah. Terutama karena ASEAN harus satu suara dan bulat untuk mengubah atau memperbaiki (up grading) konsensus yang telah disusun sebelumnya. Dan, perubahan itu harus dilakukan oleh para pemimpin ASEAN yang dituangkan dalam sebuah konsensus.

Dia juga mengatakan, pergeseran atau perubahan yang dipilih oleh ASEAN sebaiknya tidak memojokkan Tatmadaw. Konsensus baru yang ditawarkan, menurut dia, juga mendorong para pihak untuk ikut serta dalam proses pemilu nanti, termasuk di dalamnya kelompok oposisi.

”Disinilah perlunya ASEAN berkomunikasi dengan para pihak, militer dan oposisi. Ini satu kesempatan untuk bersaing sekaligus bekerja sama,” katanya.

Dorongan agar ASEAN untuk segera bersikap juga telah disampaikan Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja. Dia menilai, dengan situasi tersebut, sekarang ini saatnya ASEAN bergerak merespons dinamika situasi di Myanmar (Kompas.id, 5 November 2024).

Yun Sun, Direktur Program Asia Stimson Center di Washington, dikutip dari laman Irrawaddy, mengatakan, dukungan China agar junta melaksanakan pemilu mungkin bisa membawa Myanmar keluar dari kebuntuan politik dan militer. ”Mereka yang mengklaim bahwa negara dan rakyat tidak akan pernah menerima pemilihan umum harus menyadari bahwa alternatifnya, revolusi yang berkelanjutan, telah menemui jalan buntu dan semua orang kelelahan,” katanya.

Akan tetapi, pada saat yang sama, Yun juga mengingatkan, dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu oleh junta bisa menjadi kontraproduktif, terutama persoalan keamanan di lapangan.

Persoalan keamanan di lapangan bagi para pendukung pemilu junta sudah diingatkan oleh juru bicara kantor Kepresidenan NUG, U Kyaw Zaw. Dia memperingatkan dukungan terhadap kebijakan yang menguntungkan junta, termasuk di dalamnya pemilu, akan mengakibatkan ketidakstabilan dan kekerasan di Myanmar. (Reuters)