Pertaruhan Nasib 50 Juta Penduduk akibat Penurunan Muka Tanah di Pantura Jawa

Penurunan muka tanah menjadi ancaman serius bagi banyak kawasan pesisir dunia, termasuk Indonesia. Sejumlah kota di pantai utara Pulau Jawa menghadapi ancaman alam itu, dengan laju penurunan tanah antara 1 dan 15 sentimeter per tahun. Fenomena ini tidak hanya menjadi ancaman bagi lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan jutaan penduduk dan perekonomian nasional.

Berdasarkan artikel ”Sea-level rise from land subsidence in major coastal cities” yang dipublikasikan di Nature Sustainability, saat ini setidaknya terdapat 10 kota pesisir pantai di seluruh dunia yang memiliki potensi tenggelam lebih cepat dan tujuh di antaranya merupakan kota-kota di kawasan Asia.

Tianjin, China, menduduki peringkat pertama menjadi kota yang terancam tenggelam lebih cepat. Dampak dari penurunan muka tanah sudah dirasakan di kota dengan 15 juta penduduk tersebut. Dikutip dari pemberitaan Xinhua, pada 2023 sebanyak 66.000 penduduk sudah diungsikan akibat terdampak banjir. Pada tahun yang sama, 3.899 penduduk juga telah dievakuasi dari 25 gedung apartemen dan gedung bertingkat lainya karena terjadi tanah runtuh (Kompas, 19/4/2024).

Sementara itu, Jakarta berada di peringkat lima sebagai kota yang akan terus mengalami penurunan muka tanah sebanyak 1-15 cm per tahunnya. Melalui simulasi yang dilakukan oleh tim Jurnalisme Data Harian Kompas yang berjudul ”Kota-kota yang Terendam di Masa Depan”, Jakarta Utara diperkirakan akan tenggelam pada 2050. Jakarta bukanlah satu-satunya yang kerap disebut sebagai kota yang akan tenggelam. Kota-kota di pesisir utara Jawa lainnya juga turut menghadapi ancaman serupa (Kompas, 20/9/2021).

Peristiwa banjir rob berskala besar yang menerjang kawasan Demak, Jawa Tengah, dan sekitarnya pada Maret 2024 merupakan salah satu bukti nyata ancaman yang kian serius mengintai penduduk pantai utara (pantura). Terdapat 50 juta penduduk pantura yang terancam akan terdampak. Salah satu ancamannya adalah risiko pertumbuhan ekonomi pantura akan tergerus sebesar 20 persen. Saat ini, di wilayah pantura setidaknya terdapat 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus, 28 kawasan peruntukan industri, dan juga 5 wilayah pusat pertumbuhan industri. Selain itu, terdapat pula infrastruktur logistik nasional, seperti bandara, jalur kereta api, dan pelabuhan.

Situasi penurunan muka tanah yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir turut menjadi materi dalam kampanye calon kepala daerah, salah satunya di Jakarta. Melalui visi-misi para cagub dan cawagub, hanya beberapa calon yang melihat fenomena itu sebagai permasalahan yang gawat. Mereka mewujudkan perhatian melalui program khusus bagi kawasan pesisir utara yang mengalami penurunan muka tanah.

Jawaban atas persoalan penurunan muka tanah di Jakarta dijawab dengan akan dibangunnya giant sea wall meskipun rencana ini menuai polemik. Pembangunan tersebut diperkirakan menimbulkan kerusakan ekologi, memperparah banjir, serta merugikan perekonomian pesisir. Ketiga cagub sepakat melihat hal ini sebagai bentuk kebijakan yang telah dicanangkan, terutama giant sea wall merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).

Paslon cagub dan cawagub Provinsi Jakarta yang merumuskan program khusus bagi penduduk kawasan pesisir adalah pasangan Ridwan Kamil-Suswono serta Pramono Anung-Rano Karno. Hal tersebut terungkap pada debat publik Pilkada Jakarta 2024 dengan tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Ajang debat adalah momen yang tepat untuk melihat seperti apa gagasan pemimpin daerah masa depan dalam menangani permasalahan bencana dan lingkungan di daerahnya, terutama dalam menangani penurunan muka tanah di pesisir pantura Pulau Jawa.

Cagub Ridwan Kamil dan cagub Dharma Pongrekun satu nada menyatakan bahwa dalam pembangunan giant sea wall harus melibatkan unsur pendekatan sosial. Sementara itu, cagub Pramono dengan nomor urut 3 melihat faktor ekosistem dan alam yang perlu dijaga sehingga tanggul laut tersebut juga perlu dilengkapi dengan ekosistem tanggul mangrove. Gagasan Pramono tersebut didukung pula oleh Ridwan Kamil. Sayangnya, pada pembahasan subtema penurunan muka tanah, ketiga cagub belum menyinggung strategi menghentikan laju penurunan muka tanah.

Ridwan Kamil melihat dari aspek ”Kota Berketahanan”. Sesuai dengan misi ingin menciptakan lingkungan dan masyarakat yang tanggap bencana. Bagi Ridwan, banjir merupakan permasalahan utama di Jakarta sehingga langkah revitalisasi situ, pembangunan tanggul, serta pemeliharaan drainase dan sumur resapan ditawarkan sebagai solusi.

Agak berbeda dengan Ridwan, Pramono Anung melihat akses air bersih perpipaan, banjir, rob, dan genangan sebagai bagian dari permasalahan masyarakat Jakarta. Dalam paparan visi-misi juga dicantumkan kelangkaan air baku untuk air bersih perpipaan serta ekstraksi air tanah menjadi masalah lingkungan perkotaan di Jakarta. Solusi yang ditawarkan dalam paparan program ”Jakarta Berseri” antara lain pengembalian fungsi sumur resapan dan pembangunan giant sea wall. Selain itu, ada pula usulan solusi lain, yakni mengoptimalkan cakupan layanan air bersih perpipaan.

Persoalan eksploitasi air tanah secara berlebihan juga dihadapi kota-kota di seluruh dunia dengan perkembangan wilayah yang masif, salah satunya Tokyo. Peristiwa ini awal mulanya terdeteksi pada 1910. Dalam jurnal Land Subsidence and Groundwater Management in Tokyo, air tanah mulai digunakan oleh industri dan rumah tangga secara masif. Data dari jurnal menunjukkan bahwa di 23 wilayah di Tokyo tingkat konsumsi air tanah mencapai 870.000 meter kubik per hari pada 1961. Hal tersebut mencapai puncaknya dengan volume 967.000 meter kubik per hari di tahun 1964.

Menghadapi masalah tersebut, Tokyo Metropolitan Government (TMG) mengambil inisiatif melakukan investigasi dan pengawasan ketat terhadap kota Tokyo yang terancam tenggelam. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan strategis dan dijadikan acuan untuk sosialisasi kepada masyarakat Tokyo. Pemetaan masalah melalui hasil investigasi dan pemantauan tersebut diwujudkan melalui pemberlakuan regulasi penggunaan air untuk hunian dan industri pada tahun 1962.

Saat itu, pemerintah Tokyo menghadapi tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat untuk mulai beralih menggunakan sumber air bersih alternatif. Di tahun 1964, pemerintah mulai menyediakan sumber air alternatif, seperti air sungai untuk pasokan kebutuhan sektor industri dan air hujan untuk kebutuhan sanitasi rumah tangga. Melalui penetapan kebijakan ini, pemerintah Tokyo berhasil menghentikan laju penurunan tanah sejak tahun 1970-an.

Berbeda dengan Tokyo, di Indonesia penurunan muka tanah belum mendapat sorotan khusus dari pemerintah. Pada beberapa daerah yang memiliki laju penurunan 1-15 sentimeter per tahun, seperti Pekalongan, Pondok Bali, dan Bandung, penurunan muka tanah belum dipandang sebagai ancaman serius. Pasalnya, belum dijumpai gejala fisik yang dapat dijadikan sebagai tanda bahaya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jakarta dan Jawa Tengah terutama, Semarang dan Demak, telah memberikan perhatian khusus terkait ancaman penurunan muka tanah. Melalui regulasi daerah ataupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) semestinya sudah menjadi perhatian terutama bagi wilayah-wilayah rawan. Berkaca dari fenomena yang sama dihadapi oleh Tokyo, bukan suatu hal mustahil untuk menghentikan laju penurunan muka tanah. Inisiatif pemerintah menjadi kunci untuk melakukan perubahan besar melalui langkah mitigasi yang strategis. Wilayah rentan terdampak tenggelam sepanjang pesisir pantai utara membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

Hanya saja, masih banyak calon pemimpin daerah yang belum menempatkan bahaya penurunan muka tanah sebagai ancaman serius dan perlu ditangani secara menyeluruh. Meski wacana giant sea wall menjadi langkah mitigasi bagi kawasan pantura, hal ini tampaknya belum cukup untuk menghentikan laju penurunan muka tanah dalam jangka panjang. (LITBANG KOMPAS)