Pertaruhan Rezim Fiskal Baru

JAKARTA, KOMPAS — Pergantian menteri keuangan menjadi pertaruhan bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan perekonomian nasional. Rezim fiskal baru yang disiplin menjaga tata kelola keuangan akan menjadi titik tolak yang cerah sekaligus efektif memacu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tata kelola keuangan yang berisiko tinggi akan menjadi mendung gelap bagi perekonomian nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Presiden Prabowo merombak sebagian profil Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah dengan mengangkat dan melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan 2025-2029 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Keputusan ini ditetapkan sekaligus mulai berlaku sejak upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Menjawab pertanyaan wartawan seusai pelantikan, Purbaya mengatakan, Presiden menginstruksikan kepada dia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik dan menyejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Pemerintah melalui program-programnya tidak boleh boleh gagal menyejahterakan rakyat.

”Itu yang akan saya kerjakan,” kata Purbaya yang memulai karier di bidang ekonomi sejak 2000-an di Danareksa. Ia kemudian menduduki sejumlah jabatan di lingkaran pemerintahan. Jabatan terakhirnya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan 2020-2025.  

Terkait ambisi Presiden agar Indonesia bisa tumbuh 8 persen dalam tiga tahun, Purbaya mengatakan, hal itu bukan mustahil. Target itu, mengacu pengalaman negara-negara maju, justru harus dicapai. ”Pertumbuhan 8 persen kelihatannya terlalu optimistis. Tapi kalau didesain dengan baik, masih bisa,” katanya.

Selama 20 tahun terakhir, Purbaya melanjutkan, mesin pertumbuhan ekonomi nasional berjalan timpang. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peran swasta besar dengan laju pertumbuhan kredit cepat. Namun, peran pemerintah kurang optimal.

Sementara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, peran pemerintah besar melalui pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Namun, peran swasta kurang optimal dengan laju pertumbuhan kredit rata-rata 7 persen per tahun. Ke depan, pemerintah akan menghidupkan dua mesin tersebut.

”Optimistis (bisa tumbuh 8 persen). Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat. Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik,” katanya.

Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, di hari yang sama, Purbaya bertekad mengoptimalkan instrumen fiskal yang ada. Ia menyoroti penyerapan belanja negara yang dalam dua triwulan terakhir justru melambat. ”Fiskal harus sehat, tetapi kalau tidak dibelanjakan, ekonomi juga runtuh,” katanya.

Purbaya juga menyoroti stagnasi penerimaan negara. Ia mengakui, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) sulit berubah dalam jangka pendek. Oleh karena itu, strategi yang lebih realistis adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi agar penerimaan meningkat.

Ia menegaskan tidak akan merombak sistem yang sudah ada, tetapi mengoptimalkan apa yang sedang berjalan. ”Biasanya pemimpin baru ingin buat tonggak baru. Saya tidak akan seperti itu. Ini mesin lama, tetapi kita buat lebih bagus lagi ke depannya,” katanya.

Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyatakan, tantangan Purbaya bukan sekadar teknis, melainkan sikap politik. ”Apa yang dibutuhkan saat ini adalah menteri keuangan yang berani berbicara ke Presiden mengenai program yang perlu dievaluasi, bahkan ketika program itu adalah keinginan Presiden,” katanya.

Menurut Andri, pergantian pejabat akan bermakna jika menteri keuangan berani menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. ”Kalau Ibu Sri hanya diganti dengan menteri yang lebih ’yes man’, kondisi bisa menjadi lebih buruk,” ujarnya.

Pengajar di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko, berpendapat, masyarakat dan investor berharap Purbaya mampu mengalibrasi kebijakan Presiden. ”Dalam arti memoderasi. Karena, arah kebijakan fiskal tetap harus bisa diterima pasar dan masyarakat. Sisi teknokratis tetap harus dijaga, termasuk mempertimbangkan risiko. Mitigasi risiko penting,” katanya.

Mengacu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026,  arah kebijakan fiskal ke depan adalah sentralistik. Artinya, transfer dana ke daerah dan anggaran sejumlah kementerian dikepras untuk direalokasi ke sejumlah program prioritas Presiden. Pelebaran defisit APBN 2026 masih mungkin terjadi dalam pembahasan di DPR.

”Burden sharing ke BI (Bank Indionesia), ada kemungkinan diakselerasi. Konsekuensinya, independensi BI akan turun. Kekhawatiran terbesar adalah kalau sampai peringkat utang kita anjlok. Dampaknya, imbal hasil naik, rupiah terdepresiasi karena capital outflow. Secara umum, likuiditas menjadi seret. Ini justru kontraproduktif terhadap kebutuhan pemerintah  untuk pembiayaan yang lebih besar,” katanya.

Ketua Bidang Ketenagkerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam berpesan agar Purbaya mengambil langkah-langkah kreatif untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam situasi ekonomi yang sedang sulit, ekonomi membutuhkan stimulus bukan pengetatan pajak. Artinya, pemerintah perlu ”menanam” dulu baru ”panen” di kemudian hari.

Misalnya, alih-alih menaikkan tarif pajak, pemerintah sebaiknya memberikan relaksasi untuk menstimulasi perekonomian. Skema-skema kreatif, seperti memberikan dukungan kepada industri MICE, pariwisata, dan ekonomi kreatif, layak dilakukan. Saat perekonomian membaik, penerimaan negara akan bertambah dengan sendirinya.

”Defisit APBN juga harus dijaga. Sebab, kalau terus melebar, dampaknya ke peringkat utang kita. Saat ini, ICOR (incremental capital output ratio) kita tinggi. Nanti kalau peringkat utang kita turun, ekonomi Indonesia semakin tidak menarik,” katanya.

Pasar keuangan merespons negatif profil perombakan kabinet. Di pasar modal, investor ramai-ramai menjual aset mereka. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 1,28 persen ke level 7.766 pada menit-menit akhir jelang penutupan bursa pada Senin (8/9/2025) pukul 16.00 WIB.

Asing tercatat melakukan penjualan sekitar Rp 550 miliar. Padahal, pada pembukaan perdagangan Senin kemarin hingga pukul 15.30 WIB, IHSG bergerak positif di rentang 7.929-7.934.

Pasar surat utang atau obligasi juga ikut bergejolak. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun mendadak naik 0,04 basis poin, dari 6,33 persen ke 6,38 persen. Pasar mata uang  juga menunjukkan tanda-tanda pelemahan pada nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Mengutip Google Finance, Senin sore rupiah menyentuh Rp 16.500 per dollar AS, naik dari penutupan pasar sebelumnya di Rp 16.399 per dollar AS.

Adapun data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate yang tutup pukul 15.00 WB mencatat rupiah di posisi Rp 16.348 per dollar AS. Pekan lalu,  posisinya adalah Rp 16.438 per dollar AS.

Peneliti senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, berpendapat, pelemahan rupiah tidak terlalu dalam mengingat langkah intervensi oleh BI. Namun, bila sentimen negatif akibat unjuk rasa pekan silam dan perombakan kabinet terus berlangsung, cadangan devisa berisiko kian tergerus.

”Untuk itu, harus ada kebijakan-kebijakan baru, terutama dari menteri baru dan pemerintah, yang dapat meyakinkan bahwa pemerintah serius memperbaiki kondisi ekonomi. Pergantian ini diperlukan untuk perbaikan,” katanya.

Phintraco Sekuritas menyebut reaksi negatif pasar akibat kekhawatiran terjadinya ketidakpastian kebijakan ekonomi. ”Investor diperkirakan akan mencermati kebijakan apa yang akan ditempuh oleh pejabat baru, apakah sesuai dengan harapan pasar dan berdampak positif terhadap ekonomi,” kata tim analis Phintraco dalam laporannya.(AGP/AVE/DIM/DYT/ERK/NIA/MED/LAS)