Pertemuan Megawati-Prabowo Secepatnya Setelah Lebaran

JAKARTA, KOMPAS — Setelah putra tunggal Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo atau lebih dikenal Didit, mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, peluang pertemuan kedua elite ini kembali terbuka lebar. Dikabarkan, pertemuan akan berlangsung secepatnya setelah Lebaran.

Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pertemuan Megawati-Prabowo akan dilangsungkan secepatnya setelah libur Lebaran. ”Jadi, Pak Prabowo pasti ada kesibukan dan Ibu Mega juga tidak ada open house. Jadi setelah Lebaran ini, setelah libur Lebaran pasti ada pertemuan (Megawati-Prabowo) secepatnya,” tuturnya kepada wartawan seusai menghadiri halalbihalal di kediaman resmi Ketua MPR di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

Prabowo sudah mengutus putranya, Didit, untuk bersilaturahmi kepada Megawati di hari pertama Idul Fitri (31/3/2025). Saat itu, Didit datang ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, bersama Ketua MPR Ahmad Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

Dalam kunjungan itu, menurut Puan, Megawati sempat menyampaikan salam kepada Prabowo. Disampaikan pula harapan supaya Prabowo sehat selalu dan setelah Lebaran, suasana akan semakin baik dan segalanya berjalan baik untuk bangsa dan negara.

Saat kunjungan Didit, Megawati sempat akan melakukan panggilan video dengan Prabowo. ”Kemarin rencananya mau begitu, hanya kemudian Mas Didit sudah mau pergi ke Solo,” tambah Puan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang juga Ketua DPP Partai Gerindra menambahkan, pihaknya dan Puan sama-sama bersepakat bahwa pertemuan Megawati-Prabowo perlu dilakukan secepatnya. ”Nah, itu sama-sama sepakat, itu secepatnya. Secepatnya itu kapan? Ayo kita tunggu saja. Tadi sudah sempat ngomong sedikit-sedikit, sih, sama Mbak Puan,” tuturnya kepada wartawan di lokasi sama.

Kunjungan Didit pun disebut Dasco untuk silaturahmi sekaligus untuk menyampaikan pesan dan salam dari Prabowo.

Sementara itu, Muzani menambahkan bahwa momentum Lebaran dipakai untuk tetap menyambung persaudaraan, persahabatan, dan perkawanan. Karena itu, semua orang berlomba untuk menjalin silaturahmi satu sama lain.

”Apalagi terhadap pemimpin bangsa yang memberikan jasa begitu besar kepada bangsa ini. Silaturahmi harus dijaga,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

Hubungan baik antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo, kendati keduanya memiliki perbedaan sikap politik, diakui menunjukkan kedewasaan keduanya dalam berpolitik. Hal ini juga bisa menjadi teladan.

Walakin, PDI-P perlu menunjukkan peran yang jelas dalam demokrasi dengan menjalankan fungsi parlemen yang kritis. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Firman Noor dan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, Rabu (2/4/2025), secara terpisah menyuarakan pentingnya peran PDI-P sebagai mitra kritis di parlemen.

Firman menilai, dalam konteks hubungan para elite, secara kekeluargaan memang tak ada masalah dalam hubungan Megawati-Prabowo. Namun, ada beban politik yang mengganjal sebagai konsekuensi sikap politik yang dipilih.

Ini sebenarnya sehat. Tapi secara politik, sebaiknya PDI-P jangan bergabung dalam koalisi pemerintah. Demokrasi perlu ada oposisi, demokrasi tanpa oposisi, ya, nothing.

Kehadiran Didit di kediaman Megawati pun, menurut Firman, lebih menjadi simbol hubungan kekeluargaan ketimbang simbol politik. ”Hubungan mereka sangat baik, seperti AHY (Agus Harimurti Yudhoyono, putra Susilo Bambang Yudhoyono) dan Puan pun baik, tapi apa semulus itu hubungan Mega-SBY,” tuturnya.

Posisi Wapres yang dijabat Gibran Rakabumingraka dan dukungan Joko Widodo dinilai bisa menjadi kendala politik untuk hubungan Megawati-Prabowo. Namun, pendekatan politik Prabowo dalam mengelola hubungan baik secara personal tampak akan menjadi modal politik di masa datang.

Selain itu, menurut Firman, hubungan yang terjaga antara Prabowo dan Megawati di tengah perbedaan sikap politik mereka menunjukkan kedewasaan keduanya dalam berpolitik. ”Ini sebenarnya sehat. Tapi secara politik, sebaiknya PDI-P jangan bergabung dalam koalisi pemerintah. Demokrasi perlu ada oposisi, demokrasi tanpa oposisi, ya, nothing,” tuturnya saat dihubungi.

Keberadaan oposisi akan menjaga pemerintah dari langkah salah yang fatal. ”Jadi sebaiknya (hubungan) personal baik, tapi profesional sebagai oposisi,” tambahnya.

Dengan demikian, PDI-P bisa menyediakan opini alternatif untuk mengimbangi opini yang disiapkan kekuasaan. ”Sebab, kekuasaan bisa keblinger juga,” ujarnya.

Arya pun berharap PDI-P bisa lebih tegas menentukan posisinya. ”PDI-P bisa jadi mitra yang kritis. Selama ini, kan, posisinya enggak jelas, tidak secara terang mendukung (koalisi pemerintah) atau sebagai partai oposisi dan ini di luar kebiasaan PDI-P,” tuturnya.

Semestinya, menurut Arya, PDI-P menjadi mitra kritis dalam sidang-sidang di DPR dan menunjukkan perspektif baru. Ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, PDI-P juga bisa bersuara lebih lantang.

Ketika ada kebijakan politik, sebagai partai pemenang (pemilu), PDI-P punya tugas untuk memberikan kritik. Jangan sampai sebagai partai pemenang hanya jadi cap atau sekadar tukang stempel.

Ketidakjelasan sikap PDI-P ini, lanjut Arya, justru membuat kader di bawah kebingungan harus bersikap apa. Karena itu, PDI-P perlu memerankan fungsi parlemen sesungguh-sungguhnya, mengkritisi kebijakan pemerintah, mempertanyakan masalah, serta lebih kritis dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

”Ketika ada kebijakan politik, sebagai partai pemenang (pemilu), PDI-P punya tugas untuk memberikan kritik. Jangan sampai sebagai partai pemenang hanya jadi cap atau sekadar tukang stempel,” tutur Arya.