Pertemuan Menlu G7 Abaikan Perintah Penangkapan Netanyahu

FIUGGI, RABU — Para menteri luar negeri negara-negara maju yang tergabung dalam G7 mendukung gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel. Namun, mereka mengabaikan pembahasan surat perintah Mahkamah Kriminal Internasional untuk menangkap pemimpin Israel, buron kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, atas perang di Gaza.

Dalam komunike yang disepakati setelah dua hari pertemuan, Senin (25/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024), di Fiuggi, Italia, para menteri Kelompok Tujuh (G7) itu menuntut agar Israel memfasilitasi bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya.

Negara-negara G7 adalah Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Selain para menteri G7, pertemuan itu diikuti juga para menteri luar negeri negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Jordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono juga hadir dalam pertemuan itu. Hadir juga Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul.

Para menlu negara-negara G7 memperingatkan bahwa serangan Israel di Gaza selama setahun lebih ini telah menyebabkan kerawanan pangan yang mengakibatkan kelaparan. Namun, mereka tidak merujuk secara eksplisit kepada surat penangkapan yang diterbitkan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) yang juga didasarkan pada krisis pangan di Gaza.

Surat perintah penangkapan itu diterbitkan atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dan tokoh kelompok Hamas, Mohammed Deif.

Surat perintah tersebut mengatakan adanya alasan kuat bagi ICC untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant telah menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan. Hal ini dilakukan dengan membatasi bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.

Selain itu, ICC juga menyebut pemimpin Israel tersebut juga diduga secara sengaja menargetkan warga sipil Palestina dalam perang Hamas-Israel di Gaza. Tuduhan ini dibantah pejabat Israel.

Italia telah memasukkan surat perintah penangkapan ICC itu dalam agenda pembahasan resmi pertemuan menlu G7. Namun, negara-negara anggota G7 berbeda pendapat mengenai masalah tersebut.

Di Italia, pemerintah sayap kanan yang dipimpin Perdana Menteri Giorgia Meloni menyatakan bahwa surat perintah tersebut bermotif politik. Meloni adalah pendukung kuat Israel.

Adapun AS, sekutu terdekat Israel, mengecam surat perintah ICC dan menyebutnya menjijikkan. AS bukan anggota ICC sehingga tak punya kewajiban melaksanakan surat perintah mahkamah internasional itu.

Sementara semua negara G7 lainnya adalah pihak yang menandatangani ICC sehingga seharusnya wajib menghormati dan melaksanakan produk hukum dan keputusan pengadilan Mahkamah Kriminal Internasional. Namun, dalam pertemuan menteri luar negeri G7, surat penangkapan itu tak dibahas.

Dalam pernyataan akhir yang diadopsi para menteri G7 tersebut, mereka hanya mengulangi lagi seruan lama yang tak pernah digubris Israel bahwa Israel harus menegakkan kewajiban kemanusiaan internasional.

Selain AS, semua negara G7 adalah penandatangan ICC sehingga seharusnya wajib menghormati dan melaksanakan produk hukum dan keputusan pengadilan Mahkamah Kriminal Internasional.

Pernyataan itu mengatakan, semua anggota G7 menegaskan kembali komitmen terhadap hukum humaniter internasional dan akan mematuhi kewajiban kami masing-masing.

Ketika ditanya apakah Italia akan menangkap Netanyahu jika ia menginjakkan kaki di tanah Italia, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan, dirinya yakin surat perintah itu tidak dapat dilaksanakan karena Netanyahu adalah kepala pemerintahan yang sedang menjabat. Sementara Israel juga bukan anggota ICC.

Ketika ditanya apakah logika yang sama berlaku untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, yang juga menjadi subyek surat perintah penangkapan ICC, Tajani mengatakan situasinya berbeda. ”Anda harus sangat pragmatis karena ketika sesuatu secara teori tidak berlaku, itu berisiko menjadi sekadar pesan politik,” ujarnya.

Sumber diplomatik mengatakan, diskusi di Fiuggi jauh lebih luas dan lebih strategis daripada yang muncul pada pernyataan akhir mereka. Tetapi, sumber tersebut tak mengungkapkan rinciannya. ”Kami menemukan posisi bersama,” kata Tajani.

Ia mengatakan, ada banyak keraguan hukum mengenai surat perintah tersebut. ”Bisakah seorang kepala negara ditangkap? Siapa yang akan menangkapnya?” tanyanya. ”Netanyahu tidak akan pernah pergi ke negara tempat ia bisa ditangkap,” kata Tajani.

Perang telah berkecamuk di Gaza sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu mengakibatkan 1.200 orang tewas dan 250 orang disandera.

Sementara serangan Israel di Gaza, hingga Rabu (27/11/2024), telah menewaskan 44.249 orang di Gaza, sebagian besar dari mereka warga sipil.

Pertemuan menteri luar negeri G7 ini merupakan pertemuan terakhir yang diikuti pemerintahan Presiden AS Joe Biden sebelum resmi digantikan Donald Trump pada 20 Januari 2025.

Pada hari pertama, Senin (25/11/2024), pertemuan itu didominasi pembahasan konflik Timur Tengah, terutama perang di Gaza dan Lebanon. Para menteri menyambut baik dengan adanya indikasi segera tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah di Lebanon.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, kesepakatan itu juga akan meningkatkan prospek tercapainya gencatan senjata di Gaza. Sebab, katanya, selama ini, keterlibatan pihak lain menjadi salah satu alasan Hamas tak bersedia mengakhiri perang di sana.

”Karena salah satu hal yang Hamas cari sejak hari pertama adalah melibatkan pihak lain dalam pertempuran. Ini untuk menciptakan banyak front, untuk memastikan bahwa Israel harus bertempur di serangkaian tempat yang berbeda,” kata Blinken.

Menurut Blinken, selama dianggap memungkinkan dan masih terus didukung pihak lain, Hamas akan terus menahan diri untuk mengakhiri konflik bersenjata di Gaza yang sekarang berlangsung. ”Sekarang, tampaknya pasukan penyelamat itu tidak akan datang. Itu mungkin memberi dorongan kepada Hamas untuk mengakhiri konflik ini,” ujarnya.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell mengatakan, tidak ada alasan bagi Israel untuk menolak menerima gencatan senjata dengan Hizbullah. Menurutnya, semua masalah keamanan terkait gencatan senjata itu telah ditangani dalam kesepakatan yang ditengahi AS dan Perancis.

Borrell mengatakan, berdasarkan perjanjian yang diusulkan, AS akan memimpin komite implementasi gencatan senjata. Adapun Perancis berpartisipasi atas permintaan Lebanon.

Borrell juga menyerukan peningkatan tekanan kepada Israel agar tidak menyerah pada sayap kanan ekstremis di pemerintahan yang menolak menerima kesepakatan gencatan senjata tersebut. Berbicara di sela-sela pertemuan G7, ia memperingatkan bahwa jika gencatan senjata itu tidak dilaksanakan, Lebanon akan hancur berantakan.

Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, Israel dan Hizbullah baku tembak lintas perbatasan selama berbulan-bulan. Baku tembak lintas batas ini menewaskan ratusan orang dan membuat puluhan ribu warga mengungsi.

Sejak 23 Oktober 2024, baku tembak itu meningkat dengan serangan langsung yang dilakukan Israel ke Lebanon. Israel membunuh para pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah dan mengirim pasukan darat ke Lebanon selatan.

Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan bom Israel telah menewaskan lebih dari 3.500 orang di Lebanon dan melukai lebih dari 15.000 orang. Di pihak Israel, sekitar 90 tentara dan hampir 50 warga sipil telah tewas. Korban tewas karena serangan roket, pesawat nirawak, dan rudal di Israel utara dan dalam pertempuran di darat di Lebanon.

Borrell, yang masa jabatannya berakhir pada 1 Desember 2024, juga mengusulkan agar para menteri G7 dan Arab agar Dewan Keamanan PBB membahas resolusi yang secara khusus menuntut bantuan kemanusiaan untuk menjangkau warga Palestina di Gaza. Sebab, katanya, pengiriman bantuan ke Gaza selama ini sangat terhambat.

Setelah didominasi pembicaraan konflik Timur Tengah pada hari pertama, pertemuan G7 di hari kedua beralih ke konflik Rusia-Ukraina, Selasa (26/11/2024). Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha memberi pengarahan tentang serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina.

Dalam pernyataan terakhir, para menteri mengecam pengerahan pasukan Korea Utara oleh Rusia di Ukraina. Mereka juga mengecam retorika nuklir Rusia dan Korea Utara yang mereka nilai tidak bertanggung jawab dan mengancam seluruh dunia.

Kelompok G7 merupakan pemberi bantuan militer dan ekonomi terkuat bagi Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Arah dukungan ke Ukraina ini dibayangi kekhawatiran berubahnya kebijakan AS di bawah Trump yang cuma tinggal dua bulan lagi akan memerintah.

Kekhawatiran ini karena Trump telah melontarkan kritik keras atas bantuan miliaran dollar AS ke Ukraina yang digelontorkan pemerintahan Biden. Trump juga mengatakan bahwa ia dapat mengakhiri perang dalam 24 jam. Komentar itu dinilai sebagai indikasi ia akan menekan Ukraina untuk menyerahkan wilayah yang sekarang diduduki Rusia.

Ketegangan meningkat sejak Rusia menyerang Ukraina dengan rudal balistik hipersonik eksperimental pekan lalu. Putin mengatakan, serangan itu merupakan balasan atas penggunaan rudal jarak jauh AS dan Inggris oleh Kyiv yang menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia.

Komunike terakhir G7 menjanjikan komitmen berkelanjutan terhadap Ukraina. ”Dukungan kami terhadap integritas teritorial, kedaulatan, dan kemerdekaan Ukraina akan tetap teguh,” kata para menteri G7 dalam pernyataannya.

Blinken mengatakan, dia yakin Eropa akan melanjutkan bantuannya kepada Ukraina. Dia menjanjikan akan melakukan yang terbaik dalam pekan-pekan yang tersisa.

”Dalam sisa pemerintahan ini, kami bertekad melakukan segala yang mungkin untuk memastikan bahwa Ukraina memiliki apa yang dibutuhkannya untuk dapat berjuang hingga 2025 jika perlu, atau jika ada negosiasi, dapat bernegosiasi dari posisi yang kuat,” kata Blinken.

(AP/Reuters/AFP)