Pertumbuhan 5,61 Persen Belum Sepenuhnya Terasa di Lapangan

JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen atau tertinggi dalam 14 triwulan terakhir. Namun, capaian itu lebih banyak ditopang oleh faktor musiman dan agresivitas belanja pemerintah. Realitasnya, beragam indikator sektor riil justru menunjukkan perlambatan atau stagnasi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 ditopang oleh konsumsi serta mobilitas di periode Ramadhan dan Lebaran. Konsumsi rumah tangga pada triwulan tersebut tumbuh 5,52 persen secara tahunan.

Di samping itu, pengeluaran konsumsi pemerintah turut menopang pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026. Konsumsi pemerintah pada periode tersebut tumbuh 21,81 persen secara tahunan.

”Kalau kita lihat di triwulan I-2026, produk domestik bruto (PDB) menurut pengeluaran belanja pemerintah itu tertinggi sejak tahun dasar 2010,” ujarnya dalam konferensi pers hibrida, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Kontribusi belanja pemerintah itu, menurut Amalia, antara lain, tecermin dalam pertumbuhan sektor konstruksi serta sektor akomodasi dan makanan minuman. Sektor konstruksi tumbuh menguat 5,49 persen, sejalan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta.

Pertumbuhan ini salah satunya ditopang penambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga Koperasi Desa Merah Putih.

”Sementara sektor akomodasi dan makanan minuman tumbuh 13,14 persen lantaran peningkatan kinerja penyediaan makan-minum seiring perluasan cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan momen libur nasional,” ujarnya.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2026, di Jakarta, Selasa, menyebut bahwa capaian pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada awal 2026 mencerminkan keberhasilan menjaga stabilitas makro.

Di tengah gejolak dan tekanan perekonomian global yang sangat tidak menentu, lanjut Purbaya, Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan sesuai target, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV-2025 sebesar 5,39 persen.

”Ini menunjukkan bahwa kita mulai keluar dari apa yang selama ini disebut sebagai ’kutukan’ pertumbuhan 5 persen,” ujarnya.

Menurut Purbaya, pemerintah ingin memastikan mesin pertumbuhan tidak hanya ditopang belanja negara, tetapi juga aktivitas sektor swasta. ”Di sisi permintaan sudah kita dorong, sekarang sektor manufaktur kita perkuat. Kita ingin sektor swasta ikut bergerak,” katanya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sektor riil. Pertumbuhan, menurut dia, lebih banyak didorong oleh kebijakan fiskal ekspansif melalui percepatan belanja negara pada awal tahun (front-loading).

”Secara statistik, angka 5,61 persen itu rasional, tetapi belum sinkron dengan realitas di lapangan. Manfaatnya belum terdistribusi merata, sementara daya beli masyarakat masih tertekan,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

Sebagai contoh, memasuki triwulan I-2026, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang sebelumnya sempat menguat mulai turun tajam ke level 50,1 pada Maret, mendekati zona kontraksi. Bahkan, pada April, PMI terjerembab ke zona kontraksi pada level 49,1.

Di sisi lain, Rahma menyoroti adanya kesenjangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Kinerja perbankan yang kuat tecermin dari margin bunga dan pendapatan bunga bersih, belum sepenuhnya diikuti penyaluran kredit yang merata ke pelaku usaha kecil dan menengah.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi di atas kertas, tetapi ekspansi dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja masih terbatas. ”Sektor riil masih cenderung stagnan sehingga kesempatan kerja belum pulih optimal,” katanya.

Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan I-2026 tetap tumbuh. Namun, pertumbuhan kredit baru tersebut lebih rendah alias melambat dibandingkan dengan triwulan IV-2025.

Kondisi ini tecermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 38,74 persen pada triwulan I-2026. Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh kredit konsumsi.

Akselerasi belanja negara pada awal tahun menopang pertumbuhan, tetapi menghasilkan risiko pelebaran defisit. Sepanjang triwulan I-2026, realisasi belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau 21,2 persen dari target APBN, tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Sementara pendapatan negara tercatat Rp 574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen.

Percepatan belanja tersebut mendorong defisit APBN melebar menjadi Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB pada awal tahun. 

Menurut Rahma, agresivitas belanja pemerintah tecermin dari realisasi defisit anggaran yang mencapai sekitar 0,93 persen dari PDB atau Rp 240,1 triliun hanya dalam satu triwulan.

”Strategi ini berhasil mendongkrak angka PDB riil, tetapi dampaknya tidak terasa langsung pada masyarakat menengah-bawah, misalnya pada program MBG dan Koperasi Daerah Merah Putih,” ujarnya.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan bahwa dampak pertumbuhan terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat tertinggal (lagging). Peningkatan produksi barang dan jasa tidak serta-merta diikuti perbaikan pendapatan atau penurunan pengangguran dalam waktu singkat.

Ia menambahkan, stabilitas makro yang tecermin dalam angka pertumbuhan tidak selalu menggambarkan tekanan yang dirasakan rumah tangga, terutama di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

”Statistik bisa menunjukkan ekonomi tumbuh, tetapi dapur rumah tangga bisa berkata sebaliknya,” ujarnya.

Menurut Achmad, pelemahan rupiah dalam jangka panjang meningkatkan biaya impor pangan, ongkos produksi, dan transportasi, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian global, termasuk gejolak harga energi dan suku bunga internasional.

Ia menilai, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan dan perlindungan daya beli. Disiplin fiskal, ketepatan sasaran belanja, serta konsistensi komunikasi kebijakan menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar sekaligus daya tahan masyarakat.

”Pemerintah tidak cukup menjaga pertumbuhan, tetapi juga harus memastikan daya tahan warga,” kata Achmad.