Pertumbuhan 8 Persen Perlu Ditopang Kompleksitas Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah optimistis kebijakan publik yang dapat mengakomodasi kebutuhan sinergi lintas sektor swasta dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi hingga memenuhi target 8 persen pada 2029. Namun, untuk mencapai pertumbuhan secara berkelanjutan, kompleksitas ekonomi juga perlu ditingkatkan.

Hal itu terungkap dalam hari pertama gelaran Indonesia Economic Summit (IES) 2025 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (18/2/2025). Forum ekonomi internasional yang diadakan oleh Indonesian Business Council ini menghadirkan pemangku kebijakan, pelaku bisnis, serta para pemikir global, untuk bersama membangun ekosistem bisnis tangguh dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara mengatakan, pemerintah memahami bahwa kunci dari percepatan pertumbuhan ekonomi ialah keleluasan sektor swasta dalam menjalankan manuver bisnis.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjaga agar Indonesia memiliki iklim investasi bersahabat, salah satunya melalui berbagai bentuk insentif fiskal, seperti pembebasan pajak dalam kurun tertentu (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance).

”Kami juga berupaya untuk memitigasi penerapan pajak minimum global 15 persen dan kami cukup positif karena (pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald) Trump 2.0 tidak ingin ini diterapkan,” kata Airlangga.

Ia mengakui, berbagai tantangan global saat ini seperti ketegangan geopolitik di Eropa dan Asia, pembatasan ekspor semikonduktor, serta inflasi tinggi di AS akan menjadi hambatan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8 persen pada 2029.

Namun, dari dalam negeri, stabilitas politik yang ditandai dengan 80 persen dukungan parlemen legislatif terhadap pemerintahan eksekutif, lanjut Airlangga, bisa menjadi sentimen yang baik dalam meramu berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku ekonomi.

”Dengan dukungan pemerintahan yang mencapai lebih dari 80 persen di parlemen dan popularitas lebih dari 82 persen, kami memiliki aspirasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni di kisaran 7 hingga 8 persen,” ucap Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, ekonom Harvard sekaligus pencetus indeks kompleksitas ekonomi, Ricardo Hausmann, mengatakan, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kompleksitas ekonomi. Sebuah negara hanya bisa tumbuh 8 persen bila melakukan diversifikasi ke lebih banyak hal dan menjadi lebih kompleks.

Sederhananya, kompleksitas ekonomi diukur dari seberapa variasi produk ekspor yang dihasilkan suatu negara (diversity) dan seberapa unik (ubiquity). Semakin tinggi variasi dan keunikan produk ekspor, semakin tinggi peringkat kompleksitas ekonominya (economic complexity index/ECI).

”Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekspor yang sangat cepat, pertumbuhan urbanisasi yang sangat cepat ke kota-kota yang menjadi lebih efisien, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan jumlah tenaga ahli,” ujarnya.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya lebih sistematis dan terorganisasi membangun ekosistem mata rantai industri yang bervariasi dan berdaya saing. Pemerintah memerlukan strategi turunan yang rinci menyangkut ekosistem industri penopang, pendanaan, serta regulasi pendukung.

”Bila modal terus diarahkan ke sektor yang kurang inovatif, akibatnya sektor lain yang lebih inovatif malah kekurangan modal,” ujarnya.

Di acara yang sama, Dekan dan Ketua Profesor Bisnis dan Globalisasi China, Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB), Xiang Bing, mengatakan, untuk meningkatkan kompleksitas ekonomi, sektor industri di sebuah negara dapat menjadi ”peniru” terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh sebagai inovator.

Sebagai contoh, saat ini kota Shenzhen yang menjadi kawasan ekonomi khusus telah mampu mendapatkan reputasi sebagai pusat inovasi teknologi tinggi. Padahal, sebelumnya, Shenzhen hanya dianggap sebagai kawasan industri perakitan untuk perusahaan asing.

”Investasi dan transfer teknologi memacu pertumbuhan ekonomi China yang cepat. Inovasi dan dominasi manufaktur telah menjadikannya pemimpin global dalam perdagangan dan teknologi,” katanya.

Sementara itu, saat menyampaikan pidato kunci, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sektor swasta akan memainkan peran kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.

”Terutama melalui sharing keahlian dan pengalaman sektor swasta dalam manajemen agar perekonomian Indonesia lebih efisien,” ucap Luhut.

Pemerintah telah membangun ekosistem investasi yang kondusif, salah satunya melalui pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Luhut menyampaikan, menjadikan perekonomian lebih efisien merupakan prioritas utama pemerintah mengingat saat ini posisi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia telah berada di posisi 6,6. Ini berarti, setiap 1 persen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) membutuhkan 6,6 persen pertumbuhan investasi.

Untuk menekan ekonomi berbiaya tinggi di dalam negeri, lanjut Luhut, pemerintah telah membangun ekosistem investasi yang kondusif, salah satunya melalui pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai penarik modal swasta ke dalam negeri.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Perekonomian, Bambang Brodjonegoro, menambahkan, tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi perlu sejalan dengan pengentasan kemiskinan.

”Karena itu, strategi pemerintah adalah menarik investasi sektor swasta untuk menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja, serta investasi sektor publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menekan biaya kebutuhan pokok,” katanya.