Pertumbuhan dan Pemerataan

Pertentangan yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi adalah mengutamakan pertumbuhan dulu baru pemerataan, atau pertumbuhan bersamaan dengan pemerataan.

Pengalaman Indonesia dalam satu dekade terakhir memperlihatkan bahwa pertumbuhan kurang mengesankan dengan rata-rata di bawah 5 persen dan ketimpangan rasio Gini 0,38 yang tergolong cukup timpang. Terjadinya banyak demonstrasi belakangan ini sering kali dituduhkan pada tingginya ketimpangan. Sementara itu, pertumbuhan juga tidak cukup tinggi sehingga tidak banyak menciptakan pekerjaan.

Janji pemerintahan Jokowi tidak tercapai untuk pertumbuhan 7 persen. Sementara ketimpangan mengalami peningkatan. Bahkan, jumlah kelas menengah pun mengalami penurunan. Pemerintahan Prabowo menjanjikan pertumbuhan lebih tinggi lagi, 8 persen. Ketimpangan juga akan dikurangi secara signifikan. Namun, banyak yang meragukan.

Dengan konsumsi masyarakat sekitar 54 persen, kekayaaan sumber daya alam, dan besarnya pasar domestik, sebenarnya tidaklah sulit mencapai pertumbuhan 6 persen. Apa yang dibutuhkan adalah pertumbuhan investasi yang lebih tinggi untuk dilakukan. Ini berarti pertumbuhan kredit yang tinggi dan lingkungan investasi yang mendukung. Ibarat pesawat terbang yang dapat terbang (tumbuh) dengan kecepatan 6 persen cukup dengan bahan bakar avtur yang pada umumnya dipergunakan.

Dengan penempatan dana pemerintah di bank sebesar Rp 200 triliun, dengan kemungkinan lebih besar lagi, dan turunnya suku bunga, likuiditas melimpah di pasar, sementara permintaan kredit relatif rendah, sulit untuk ditingkatkan. Bisa saja semakin besarnya jumlah kredit yang telah disetujui, tetapi belum direalisasikan.

Permintaan kredit dapat ditingkatkan dengan penurunan suku bunga pinjaman. Apalagi, rasio kredit terhadap PDB masih rendah sekitar 40 persen. Perbaikan iklim usaha, mengatasi berbagai hambatan (the bottlenecking) juga harus dilakukan. Utamanya di sektor industri manufaktur dan perdagangan yang menyerap kredit terbesar dari perbankan.

Dengan kebijakan fiskal dan moneter yang cukup agresif, berupa realokasi dan penambahan anggaran pemerintah, serta penurunan suku bunga, pertumbuhan pada 2025 bisa 5,2 persen, dan pada 2026 bisa 5,4 persen sebagaimana yang ditargetkan. Pada 2027, dengan dorongan investasi yang lebih besar, pertumbuhan bisa sekitar 6 persen. Konsekeusinya adalah kemungkinan inflasi yang lebih tinggi dan nilai rupiah yang melemah karena besarnya likuiditas yang dipompakan.

Peningkatan ekspor dengan tarif yang lebih rendah ke AS, perjanjian perdagangan bebas dengan Eropa, dan kerja sama BRICs dapat memperkuat nilai rupiah secara signifikan. Tambahan lagi dengan membuat perusahaan besar terutama BUMN, seperti Pertamina, MIND ID, untuk masuk ke pasar modal (IPO), bisa menarik investor asing ke pasar modal yang juga dapat memperkuat rupiah secara signifikan.

Pasar modal menjadi semakin melengkapi perbankan sebagai sumber pendanaan. Apalagi, kapitalisasi pasar modal terhadap PDB masih di sekitar 50 persen. Begitu pula perbaikan iklim investasi dan insentif untuk eksplorasi migas harus dilakukan. Kenaikan produksi migas juga memberikan peningkatan penerimaan dalam anggaran.

Adapun untuk tumbuh 7 persen, apalagi 8 persen, layaknya seperti pesawat ulang-alik yang membutuhkan mesin roket dengan bahan bakar hidrogen cair, dan manajemen risiko yang andal untuk menghindarkan tidak terkendalikannya ledakan. Inovasi, teknologi, dan juga kelembagaan (ekonomi dan hukum) yang kuat dibutuhkan agar pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan.

Jadi, tidak cukup dengan pertambahan modal dengan pertumbuhan kredit yang tinggi dan PMA/PMDN, tetapi juga pertumbuhan produktivitas total yang tinggi dan berkelanjutan.

Produktivitas total Indonesia tumbuh hanya sekitar 1,3 persen, paling tidak harus bisa sekitar 3 persen. Untuk itu, pelatihan, pendidikan, penelitian, dan inovasi yang didukung kelembagaan yang kuat sangat dibutuhkan. Keberhasilan suatu negara menjadi maju adalah dengan pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan produktivitas total yang tinggi secara berkelanjutan.

Tentu saja sangat sulit membuat pertumbuhan yang tinggi bersamaan dengan pemerataan. Biasanya terjadi pertukaran (trade off) antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan yang tinggi biasanya membuat ketimpangan yang tinggi pula. Sementara penekanan pada pemerataan mengorbankan pertumbuhan. Jika pertumbuhan menyebabkan ketimpangan yang tinggi, ini harus dikoreksi supaya kestabilan sosial tidak mengalami pemburukan.

Bisakah pertumbuhan dan pemerataan terjadi tidak dengan pertukaran, tetapi dengan keterkaitan (entanglement) dalam keadaan yang saling mempengaruhi dalam kebersamaan? Ini hanya mungkin jika produktivitas total tinggi yang menjadi sarana bagi terjadinya keterkaitan. Produktivitas dengan pemanfaatan teknologi yang meningkatkan pertumbuhan, dan kelembagaan yang kuat memungkinkan terjadinya pemerataan. Dengan kata lain, superposisi antara pertumbuhan dan pemerataan dalam keseimbangan.

Untuk menurunkan rasio Gini, program pengentasan kemiskinan semakin diintensifkan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirasionalisasikan lebih difokuskan pada keluarga miskin.

Begitu pula penciptaan kesempatan kerja yang meningkatkan jumlah kelas menengah terutama di sektor industri manufaktur padat karya, konstruksi, dan perdagangan. Menaikkan penghasilan tidak kena pajak adalah cara baik untuk menurunkan ketimpangan. Juga pajak untuk usaha kecil ditanggung oleh pemerintah pada masa sulitnya perekonomian. Adapun penerimaan pajak ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan perekonomian.

Umar Juoro, Senior Fellow the Habibie Center dan LP3ES