Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Melambat, Dewan Ekonomi Nasional Beri Rekomendasi Dongkrak Daya Beli

JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tercatat hanya sebesar 4,95 persen atau kurang dari 5 persen, padahal target pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka lima tahun mendatang adalah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Karena itu, sejumlah rekomendasi pun dikaji dan diusulkan oleh Dewan Ekonomi Nasional untuk mencapai pertumbuhan sebagaimana diharapkan.

Seusai melantik anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024), Presiden Prabowo Subianto segera menggelar rapat terbatas khusus membahas pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyebutkan bahwa rapat internal yang dipimpin Presiden bersama DEN memfokuskan terkait upaya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pada kuartal ke-3, angka pertumbuhan ekonomi diakui masih sedikit, yakni di bawah 5 persen.

”Jadi bagaimana supaya di kuartal 4 ini kita bisa melakukan langkah-langkah untuk menjaga pertumbuhan di kuartal 4,” ujar Mari menjawab soal target 8 persen pertumbuhan yang ditargetkan pemerintahan Prabowo-Gibran di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.Dalam pertemuan tersebut, DEN memberi beberapa rekomendasi terkait dengan bagaimana upaya untuk menjaga daya beli kelas menengah yang saat ini memang melemah. Menurut analisis DEN, konsumsi juga cenderung sedikit turun di kuartal III dengan pertumbuhan konsumsi 4,9 persen yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini melaporkan, realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan kuartal II-2024 yang mencapai 5,05 persen (yoy) dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuartal III-2023 yang berada di level 4,94 persen (yoy).

Bahkan katanya itu terendah dalam 13 tahun terakhir ini. Jadi, ini menjaga daya beli itu salah satu rekomendasi yang disampaikan. Dan bagaimana dengan belanja pemerintah, mengoptimalkan belanja pemerintah, karena itu juga akan menstimulasi pertumbuhan.

Ke depan, dalam jangka pendek dan menengah, pemerintah didorong agar meningkatkan dan memperbaiki iklim investasi. Hal ini karena tentunya untuk tumbuh lebih tinggi kita memerlukan investasi. Pemerintah juga diminta mencari program-program stimulus, seperti BLT.  ”Ini, kan, masalahnya harga pangan relatif masih tinggi dan kita khawatir inflasi bisa meningkat kalau harga minyak dunia meningkat, dan yang penting kelihatannya dari semua angka, daya beli itu melemah. Jadi, baik di tingkat menengah terutama, kalau di tingkat bawah kan sudah ada Bansos, ada BLT. Ini bagaimana mengatasi yang di kelas menengah ini. Itu nanti mungkin sedang dibahaslah, kira-kira programnya seperti apa,” ujarnya.

Mari menambahkan bahwa DEN belum sempat membahas terkait dengan reformasi subsidi yang sedang disiapkan pemerintah. Namun, kebijakan ini dinilai menjadi salah satu program yang akan dianalisis dengan lebih mendalam untuk memberi masukan kepada pemerintah.

Namun, Mari menegaskan bahwa reformasi subsidi hanya menjadi salah satu opsi. ”Mungkin kita harus kaji dulu beberapa opsi, dan untuk melihat dampaknya, dampak kepada inflasi, dampak kepada daya beli, dampak kepada industri, dampak kepada APBN ini semua harus dihitung secara menyeluruh untuk menganalisis opsi mana yang paling baik dan kapan dilakukan? Apakah sekaligus? Apakah bertahap? Itu semua, kan, mempunyai konsekuensi yang berbeda. Dan inilah yang saya pikir sedang dilakukan oleh pemerintah, dan kita pada posisi memberikan masukan,” tambahnya.

Mari menegaskan bahwa tujuan utama pemberian subsidi adalah membantu masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga subsidi harus bisa tepat sasaran. ”Apakah itu melalui harga yang dibuat lebih rendah melalui subsidi? Atau diberi bantuan langsung? Atau kombinasi? Jadi, ini masih harus dikaji opsi-opsinya,” tambahnya. Pemerintah juga  tidak bisa hanya melihat kepada masyarakat miskin berpendapatan rendah, tetapi juga yang rentan miskin dan kelas menengah. ”Karena, ini semua juga ada dampaknya juga dan program stimulus seperti apa untuk mempertahankan daya beli sampai dengan kita bisa meningkatkan pertumbuhan. Sebenarnya jawaban mudahnya, sih, kalau pertumbuhan naik, harusnya semua akan terbantu, ya, dengan pekerjaan dan pendapatan. Tetapi, kan, sementara ini kita harus menjaga pertumbuhan dengan menjaga daya beli,” ucapnya. 

Apakah itu melalui harga yang dibuat lebih rendah melalui subsidi? Atau diberi bantuan langsung? Atau kombinasi? Jadi, ini masih harus dikaji opsi-opsinya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan bahwa kelas menengah menjadi salah satu perhatian dalam usulan-usulan terkait dengan program ke depan. ”Yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pembahasan dengan DEN juga terkait dengan kebijakan yang sedang dikaji pemerintah, termasuk subsidi energi. ”Kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan. Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian,” ucapnya.

Presiden Prabowo dan DEN juga membahas tentang satgas sawit. ”Dan, langkah lanjutannya, ini sedang diperhatikan dan juga hasil BPKP terkait dengan penyelenggaraan beberapa proyek yang belum selesai. Diharapkan ini bisa dirampungkan. Diharapkan dengan penyelesaian itu, proyek yang bisa meningkatkan icor (incremental capital output ratio) juga jadi catatan,” kata Airlangga. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo melengkapi keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional. Presiden melantik Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua DEN serta delapan anggota DEN. Hadir pula dalam acara ini Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan yang sudah dilantik Presiden pada 21 Oktober lalu. Dalam pelantikan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti membacakan Keputusan Presiden Nomor 150B/2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota DEN periode 2024-2029. Adapun anggota DEN lainnya adalah Muhammad Chatib Basri, Arief Anshory Yusuf, Hariyanto Adikoesoemo, Hariyanto Irawan, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat.

Tugas kami memberi saran rekomendasi kepada Bapak Presiden.

Seusai pelantikan, Mari Elka menjelaskan, tugas DEN untuk memberi rekomendasi kepada Presiden, terutama terkait dengan isu strategis dan program prioritas Presiden. DEN, lanjutnya, tidak mengambil kebijakan ataupun melaksanakan kebijakan secara teknis. Hal ini tetap menjadi kewenangan kementerian/lembaga. ”Tugas kami memberi saran rekomendasi kepada Bapak Presiden,” ujarnya. Secara garis besar, lanjut Mari, fokus DEN menjaga pertumbuhan di masa yang akan datang. Apalagi, saat ini banyak ketidakpastian eksternal. Saat ditanya lebih lanjut, langkah apa yang akan disarankan untuk menjaga pertumbuhan 8 persen seperti target Presiden, Mari mengelak menjawab. ”Kita belum saatnya menjelaskan dengan penuh saat ini, tunggu tanggalnya nanti,” ujarnya.

Selain menjaga pertumbuhan, beberapa sektor, seperti manufaktur, pertanian, sesuai dengan program prioritas Presiden, swasembada pangan dan swasembada energi akan menjadi perhatian. Selain itu, anggaran yang ada akan diefektifkan.

Terkait dengan fiskal, Chatib Basri juga mengatakan, DEN akan membahasnya terlebih dahulu. ”Kita mungkin belum saatnya memberikan pendapat, tetapi kita melakukan analisa mengenai hal itu dan kita laporkan ke Presiden dalam tujuan bagaimana sebaik mungkin Indonesia mengantisipasi hasilnya,” tuturnya. Sebelum pelantikan, Airlangga mengatakan, Indonesia sudah bersiap dengan kemungkinan-kemungkinan hasil pemilu Amerika Serikat. Masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden mendorong manufacturing kembali ke Amerika.

”Kalau sebelumnya, kan, Amerika mendorong manufacturing itu di negara-negara Asia, termasuk China. Tetapi, sekarang mereka merasa bahwa dengan kekuatan teknologi di Asia yang utamanya China juga semakin tinggi, mereka tidak ingin ada ketergantungan terhadap Asia. Makanya, mereka keluarkan yang namanya Inflation Reduction Act, termasuk di dalamnya untuk critical mineral,” ujar Airlangga.

”Karena kita adalah ’the largest producer’ daripada nikel dan EV ’ecosystem’ termasuk anodanya. Jadi, bukan hanya berbasis pada bahan baku mineralnya, tetapi anodanya yang basisnya adalah ’carbon black’.

Bagi Indonesia, lanjut Airlangga, sudah mulai berbicara dengan Amerika untuk critical mineral. ”Karena kita adalah the largest producer daripada nikel dan EV ecosystem termasuk anodanya. Jadi, bukan hanya berbasis pada bahan baku mineralnya, tetapi anodanya yang basisnya adalah carbon black," tutur Airlangga. Indonesia pun harus mengantisipasi pengaruh pada harga minyak dan komoditas lain. ”Kalau harga minyak tentu impact-nya (dari) apa yang terjadi di Timur Tengah. Tetapi, tentu kepemimpinan di Amerika akan sangat berpengaruh juga terhadap, baik itu perang di Ukraina maupun perang di Israel,” ujarnya. (SYA/INA/WKM)