IMF Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI Stagnan 5 Persen pada 2025-2029

JAKARTA, KOMPAS — Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024-2029 stagnan di kisaran 5 persen per tahun. Sementara Persiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan bisa mencapai 8 persen di periode itu.

Dalam laporan bertajuk ”World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats” yang dirilis pada Rabu (23/10/2024), Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di kisaran 5 persen. Proyeksinya berturut-turut adalah 5,0 persen pada 2024, serta 5,1 persen pada 2025 dan 2029.

Pada periode sama, defisit transaksi berjalan Indonesia diproyeksi oleh IMF akan melebar. Pada 2023, defisit transaksi berjalan adalah 0,3 persen terhadap PDB. IMF memproyeksikan defisitnya akan melebar menjadi 1 persen pada 2024, 2 persen pada 2025, dan 1,4 persen pada 2029.

Penasihan Khusus Presiden Urusan Ekonomi, Bambang PS Brodjonegoro, menyampaikan bahwa proyeksi yang dibuat IMF, baik yang terkait pertumbuhan ekonomi maupun defisit transaksi berjalan, merupakan realitas yang akan dihadapi jika Indonesia tidak segera melakukan transformasi ekonomi.



”Kalau kondisinya business as usual, di mana tidak ada upaya transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis komoditi, maka hampir pasti prediksi tersebut akan terjadi,” tulisnya dalam pesan singkat merespons pertanyaan Kompas, Kamis (24/10/2024).

Ekonom sekaligus Co-founder Paramadina Public Policy Institute Wijayanto Samirin menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksi IMF akan mengalami stagnansi erat kaitannya dengan sejumlah tantangan struktural yang tengah dihadapi perekonomian nasional.

Menurut dia, sedikitnya terdapat tiga tantangan bersifat struktural, yang dalam beberapa tahun terakhir menyumbat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, kondisi fiskal buruk dengan tingkat utang yang tinggi.

Ekonomi Indonesia yang diproyeksi IMF akan mengalami stagnansi erat kaitannya dengan sejumlah tantangan struktural yang tengah dihadapi perekonomian nasional.

Kedua, deindustrialisasi yang terus berlanjut. Ketiga, efisiensi ekonomi yang buruk ditandai dengan tingginya biaya logistik dan tingginya skor ICOR.

”Tanpa perbaikan yang masif, maka ekonomi kita akan terseok-seok. Proyeksi pertumbuhan 5 persen-5,1 persen saya rasa sangat masuk akal dan realistis walau cenderung konsevatif,” ujar Wijayanto saat dihubungi Kompas, Kamis (24/10/2024).

Namun, Wijayanto melihat peluang besar Indonesia melampaui proyeksi tersebut. Peluang tumbuh 6 persen masih mungkin di tahun-tahun akhir periode 2024-2029. Namun, ini menuntut kerja keras, perencanaan matang, serta dukungan dari dinamika ekonomi global.

Harapan utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah peran investasi walaupun ini tidak mudah. Investor dalam negeri saat ini sedang mempunyai masalah kapasitas keuangan dan ketersediaan sumber pendanaan.

”Akan tetapi, terkait investor asing, kita mempunyai permasalahan daya saing. Daya saing kita jauh di bawah negara tetangga sehingga kita bukan merupakan pilihan destinasi investasi berkualitas,” ujarnya.

Indonesia menghadapi tantangan di hampir semua komponen neraca berjalan, mulai dari perdagangan barang, perdagangan jasa, hingga pendapatan primer.

Adapun terkait defisit neraca berjalan, Wijayanto menilai, proyeksi defisit transaksi berjalan Indonesia dari IMF, yang berada di kisaran 1 persen-1,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk periode 2024-2029, sangat realistis, bahkan cenderung optimistis.

Hal ini mengingat defisit transaksi berjalan Indonesia pernah mencapai 2,9 persen dan 2,7 persen pada periode sebelum pandemi Covid-19, yakni pada 2018 dan 2019.

”Indonesia menghadapi tantangan di hampir semua komponen neraca berjalan, mulai dari perdagangan barang, perdagangan jasa, hingga pendapatan primer,” ujarnya.

Dalam konteks perdagangan barang, daya saing produk ekspor Indonesia terus melemah. Tantangannya, Indonesia semakin bergantung pada ekspor komoditas. Saat ini, enam komoditas utama Indonesia, yakni minyak, gas, batubara, minyak kelapa sawit (CPO), tembaga, dan nikel, mewakili 38 persen ekspor nasional.

Jika harga komoditas global stagnan atau turun, penerimaan ekspor pun langsung turun. Tren penurunan harga komoditas di tahun-tahun mendatang juga bergejolak.

Indonesia semakin bergantung pada ekspor komoditas. Saat ini, enam komoditas utama Indonesia, yakni minyak, gas, batubara, CPO, tembaga, dan nikel, mewakili 38 persen ekspor nasional.

IMF memproyeksikan harga komoditas menjadi salah satu penyebab dari pelemahan ekonomi global. Sementara di sisi lain, ketergantungan pasar Indonesia terhadap barang impor masih tinggi.

Terkait dengan perdagangan jasa, Indonesia juga terus-menerus mengalami defisit besar sejak puluhan tahun lalu. Ini terjadi karena jasa transportasi, jasa asuransi, jasa pendidikan, dan jasa konsultan masih tergantung dari pihak luar.

Adapun pendapatan primer Indonesia mengalami defisit yang luar biasa besar, bahkan diperkirakan 40 miliar dollar AS di tahun 2024.

”Ini disebabkan oleh besarnya pembayaran bunga utang dan dividen atas investasi asing di Indonesia. Jika tidak hati-hati, angka proyeksi defisit transaksi berjalan dari IMF bisa terlewati,” ujar Wijayanto.

Selama ini, defisit neraca berjalan yang besar masih bisa diimbangi oleh aliran dana masuk melalui investasi, baik investasi asing secara langsung (FDI) maupun portfolio. Namun, kondisi perlambatan ekonomi global membuat pemerintah perlu bekerja keras dalam memperbaiki kepercayaan investor.

Harapannya, aliran FDI, penerbitan surat utang, dan stabilitas nilai tukar rupiah dapat tetap terjaga.

Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Wibowo mengatakan, stagnansi pertumbuhan ekonomi di level 5 persen akan terjadi jika pemerintahan baru tidak melakukan terobosan kebijakan ekonomi. Di sisi lain, proyeksi IMF sering diubah oleh IMF sendiri karena acap kali meleset.

Dradjad masih meyakini bahwa stimulus Keynesian dapat menjadi satu terobosan yang perlu dilakukan pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. ”Pernah saya ungkapkan, jika belanja (pemerintah) 2025 sebesar Rp 3.600 triliun itu tidak cukup. Harus sekitar Rp 3.900 triliun jika ingin pertumbuhan 2025 mencapai 5,9 persen,” ujarnya.

Di samping itu, reformasi birokrasi dan regulasi terkait izin berusaha juga mendesak dilakukan guna mempercepat pertumbuhan melalui sektor swasta. ”Karena yang paling besar kontribusinya bagi pertumbuhan memang sektor swasta,” ujar Dradjad.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan Kompas, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Bappenas telah merancang dua skenario pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Skenario ini disusun berdasarkan target ekonomi pemerintahan Prabowo.

Skenario pertama, pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Target ini akan ditempuh secara bertahap selama 2025-2029, yakni berturut-turut adalah 5,7 persen, 6,4 persen, 7 persen, 7,5 persen, dan 8 persen. Dengan skenario ini, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,9 persen selama periode itu.

Skenario kedua, sesuai dengan rancangan awal RPJMN 2025-2029, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 8 persen di tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo.

”Hal yang terpenting adalah bagaimana mencari sumber pertumbuhan ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya sebesar 8 persen,” ujarnya.

Skenario pertama, pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Target ini akan ditempuh secara bertahap selama 2025-2029, yakni berturut-turut adalah 5,7 persen, 6,4 persen, 7 persen, 7,5 persen, dan 8 persen.

Amalia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa didorong dengan industrialisasi sebagai daya ungkit utama akselerasi ekonomi.

Sektor industri prioritas yang masuk ke dalam rancangan awal RPJMN 2025-2029, antara lain, ialah hilirisasi sumber daya alam unggulan, jasa industri, industri padat karya terampil, industri dasar, dan industri padat teknologi inovasi.