Rusia dan Ukraina Baru Sepakati Pertukaran Tawanan Perang

ISTANBUL, JUMAT — Perundingan perdamaian Rusia-Ukraina di kota Istanbul, Turki, masih belum menemui titik terang untuk menyetujui gencatan senjata, Jumat (16/5/2025). Perundingan secara langsung pertama dalam tiga tahun perang Rusia-Ukraina itu hanya berlangsung sekitar 90 menit. Kedua negara hanya menyapakati pertukaran 1.000 tawanan perang.

Pihak Ukraina mendesak Sekutu Barat untuk terus menekan Rusia agar mau berunding dan segera menyepakati gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari. Saat ini, posisi militer Rusia terus merangsek di front timur Ukraina. Al Jazeera melaporkan, Kamis, posisi Rusia sudah merebut permukiman di Kotlyarivka di barat daya Pokrovsk.

Etnis Rusia merupakan mayoritas penduduk di wilayah Luhansk dan Donetsk, Ukraina timur, yang kini sebagian besar dikuasai militer Rusia. Wilayah tersebut merupakan perbatasan antara Donetsk dan Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk adalah wilayah tengah yang membagi dua negeri Ukraina yang dibelah Sungai Dnipro.

Pertemuan di Turki pada Jumat berjalan atas desakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar perang segera berakhir sesuai dengan janji kampanye presiden yang dilancarkannya tahun lalu dalam Pemilu AS. Di lain pihak, AS juga mendapat kesepakatan ekonomi berupa hak konsesi pertambangan strategis dari Ukraina serta kewajiban Ukraina membayar kembali bantuan militer yang diberikan.

Menurut Juru Bicara Pemerintah Rusia Dmitri Peskhov, setelah perundingan berakhir, Presiden Rusia Vladimir Putin segera menelepon Presiden Trump, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan PM Polandia Donald Tusk.

Adapun Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan, sanksi berat harus dijatuhkan jika Rusia menolak usulan gencatan senjata.

”Tuntutan Rusia sangat mengada–ada dan jauh dari rancangan awal sebelum perundingan,” kata seorang sumber anggota delegasi Ukraina.

”Rusia menuntut pasukan kami mundur dari wilayah yang mereka kuasai sebelum gencatan senjata bisa diberlakukan berikut syarat-syarat lain yang tidak konstruktif dalam upaya membangun perdamaian,” kata sumber Ukraina.

PM Inggris Keir Starmer mengatakan, posisi Rusia tidak dapat diterima. Para pemimpin Eropa, Ukraina, dan AS memiliki sikap serupa menentang permintaan Rusia.

Disebutkan Presiden Komisi Erupa Ursula von der Leyen, Uni Eropa sedang menyiapkan sejumlah paket sanksi baru terhadap Rusia.

Pemimpin Delegasi Perundingan Rusia Vladimir Medinsky kepada media mengatakan, pihaknya sudah menerima permintaan perundingan langsung antara Presiden Zelenskyy dan Presiden Vladimir Putin.

”Para pihak mengajukan gagasan tentang gencatan senjata di masa mendatang secara rinci. Setelah usulan disampaikan, diharapkan kita sepakat atau melanjutkan perundingan,” kata Medinsky seraya memuji upaya Presiden Trump dan juru runding AS dalam mendorong bina damai.

Utusan khusus Putin bidang investasi, Kirill Dmitriev, melalui akun X, menyebutkan, pertemuan Rusia-Ukraina memberikan hasil baik. Hasil perundingan yang disepakati adalah pertukaran tawanan perang serta berbagai opsi untuk melakukan gencatan senjata. Selain itu, kedua negara dapat mahami posisi masing-masing serta berniat melanjutkan proses dialog.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha dalam akun X menuliskan, dirinya dan Direktur Politik Uni Eropa Kaja Kallas sepakat soal perlunya tekanan kepada Rusia agar mau melakukan gencatan senjata.

Perundingan baru menghasilkan pertukaran tawanan perang. Padahal, Presiden Zelenskyy menegaskan, prioritas utama Ukraina adalah gencatan senjata tanpa syarat sebagai landasan perundingan damai berikutnya.

Upaya terobosan dalam perundingan Rusia-Ukraina diperkirakan menipis, terlebih setelah Presiden Trump dalam lawatan di Timur Tengah mengatakan bahwa langkah lanjutan akan menunggu dirinya bertemu Presiden Putin.

Pihak Rusia mengatakan ingin mengakhiri perang dengan cara-cara diplomatik dan siap membahas gencatan senjata. Akan tetapi, mereka juga mengkhawatirkan gencatan senjata dikhawatirkan dimanfaatkan Ukraina memperkuat pertahanan dan menambah senjata dari Barat.

Sebaliknya, Ukraina menuduh Rusia sengaja menunda gencatan senjata dan tidak serius ingin mewujudkan perdamaian.

Sebelumnya, pada Jumat, para perunding Rusia dan Ukraina duduk berhadapan di meja yang diatur berbentuk U. Delegasi Rusia mengenakan setelan jas dan delegasi Ukraina memakai seragam militer.

Seorang pejabat Turki mengatakan, perundingan berjalan tenang. Namun, belum disepakati jadwal pertemuan lanjutan. Setiap delegasi akan memberikan taklimat kepada para pemimpin mereka terlebih dahulu.

Sumber Ukraina mengatakan, delegasi Ukraina berbicara dalam bahasa Ukraina dan menggunakan penerjemah walau bahasa Rusia digunakan secara luas di Ukraina.

Sumber Ukraina dan Eropa mengatakan, Delegasi Rusia menolak usulan Ukraina untuk menghadirkan wakil AS di ruang perundingan.

Ada dua sumber mengatakan bahwa Medinsky menyatakan, Rusia siap berperang selama mungkin jika diperlukan. Dia mengingatkan, Tzar Peter Agung pernah berperang selama 21 tahun melawan Kerajaan Swedia di awal 1700-an Masehi.

Perang Utara Raya antara Rusia-Swedia itu melibatkan sejumlah pihak, seperti Polandia, Turki, Belanda, Inggris, Skotlandia, Irlandia, Polandia-Lituania, Denmark, Norwegia, Prusia (sekarang Jerman), Montenegro, hingga Moldavia.  

”Kami tidak mau berperang. Namun, siap jika harus berperang setahun, dua, tiga tahun, atau berapa lama kalian mau,” kata sumber tersebut mengutip ucapan Medinsky.

Pihak Rusia menilai pertemuan di Istanbul adalah kelanjutan dari upaya dialog yang dilakukan di tahun 2022 beberapa pekan setelah serbuan Rusia ke Ukraina pada Februari tahun itu.

Dalam perundingan tahun 2022, situasi Ukraina jauh lebih baik. Kini posisi Ukraina semakin terdesak dan Rusia memiliki keunggulan di medan perang dan daerah yang dikuasai lebih luas (setidaknya 20 persen wilayah daratan Ukraina).

Presiden Putin mendesak agar Ukraina mengakui dan melepas wilayah yang telah dikuasai Rusia, membatalkan rencana keanggotaan NATO, dan menjadi negara netral.

Ukraina menolak usulan-usulan tersebut dan berusaha mencari jaminan keamanan dari negara Barat, terutama dari Amerika Serikat. (Reuters/AFP)